Mas EKA GUNAWAN

Rancangan Penelitian Sosial / Desain Penelitian

2012-01-10T05:31:00.001-08:00

Rancangan Penelitian Sosial Memasuki awal semester dua tahun pelajaran 2011/ 2012, siswa kelas XII dan guru berpacu dalam memperdalam materi pembelajaran. Hal ini terkait dengan alokasi waktu dan jadwal UN 2012. Untuk membantu persiapan siswa pada umumnya, saya mencoba menyusun materi Rancangan Penelitian Sosial untuk mata pelajaran Sosiologi XII IPS. Berikut petikan materi yang dimaksud.Masalah penelitian ditimbulkan adanya kesenjangan (gap) antara kenyataan (das sein) dengan yang seharusnya (das sollen). Agar suatu masalah penelitian dapat dipecahkan, maka perlu kiranya disusun dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya melakui kegiatan penelitian. Dengan demikian rumusan masalah memiliki fungsi untuk menegaskan hal-hal utama yang akan diteliti dari suatu masalah atau topik.Dalam merumuskan masalah perlu diperhatikan hal berikut : 1. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. 2. Masalah dirumuskan dalam susunan kalimat yang sederhana dan baku. 3. Masalah dirumuskan secara singkat, jelas, dan padat serta tidak menimbulkan kerancuan pengertian. 4. Rumusan masalah harus mencerminkan keinginan yang hendak dicari. 5. Rumusan masalah tidak mempersulit pencarian data lapangan terutama data langka. 6. Rumusan masalah dapat dipakai untuk merumuskan hipotesis (jika perlu). 7. Rumusan masalah harus direfleksikan dalam judul penelitian. Rumusan masalah harus dijabarkan secara operasional dan khusus/ spesifik dari judul penelitian. Rumusan hendaknya sejalan dengan jawaban yang akan disajikan dan disimpulkan. Perumusan yang tegas dan jelas akan digunakan sebagai penuntun/ pedoman untuk menyusun instrumen atau daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data.Rumusan masalah selalu berkaitan dengan bentuk rancangan penelitian yang meliputi : latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, hipotesis (jika perlu) dan batasan konsep. Agar rumusan masalah dapat bermanfaat dan baik, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. masalah harus memiliki nilai penelitian.a. masalah yang orisinal (belum ada/ tidak banyak yang meneliti)b. masalah yang bermanfaatc. masalah yang dapat diperoleh melalui cara ilmiahd. masalah yang dirumuskan harus jelas dan padat.e. dirumuskan dalam bentuk pertanyaanf. rumusan masalah harus etis 2. merumuskan masalah harus mempertimbangkan aspek lain :a. minat penelitib. biayac. waktud. kesanggupan dan kemampuan penelitie. alat perlengkapan 3. masalah yang dipilih harus dapat dipecahkan variabelnya. Dalam menentukan masalah penelitian, seseorang perlu kiranya mengetahui satu hal yang berkaitan dengan masalah yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek pengamatan penelitian. Atau dengan kata lain, faktor-faktor yang berperan dalam gejala yang akan diteliti, misal : tingkat pendapatan, status perkawinan, pendapatan, dan sebagainya(http://www.sosiosejarah.com

2012-01-03T21:17:00.001-08:00

http://nisn.jardiknas.org

2012-01-03T18:59:00.000-08:00

Skl un sma mapel sosiologi tahun pelajaran 2011

View more documents from Eka Gunawan.

Power Poin Struktur Sosial

2012-01-03T18:06:00.000-08:00

5 sistem dan struktur sosial ind

View more presentations from Eka Gunawan.

Posting PP di Blog

2012-01-03T14:58:00.000-08:00

Cara Posting Power Point di Blog (Presentation Transcript)
1. Kunjungi http://www.slideshare.net
2. Klik“Browse and select files…”
Pilih file yang ingin di upload
3. Tunggu sampai proses upload selesai
Jikasudahklik“Publis judul file anda
4. Copy kode “Embed” yang ada disamping file
Sekarang Login ke Blog anda
5. Klik new entri
Paste kode embed yang tadianda copy
Save
Terbitkan entri

semoga bermanfaat

Materi PP Interaksi Sosial

2012-01-03T14:57:00.000-08:00

2 interaksi sosial

View more presentations from Eka Gunawan.

Bismillah

2012-01-02T20:06:00.000-08:00

Cara Posting

2012-01-02T19:48:00.000-08:00

Cara posting di blog :
1. Posting Teks.
a. Mengetik dihalaman entri.
b. Mengcopy paste dari file yang akan di posting.

2. Memposting gambar :
- Di klik pada icon add image.
- Isi kolom browse
- Pilih gambar
- Klik uplod image.

3. Memposting Exel
-. Masuk ke accoun gmail.
- klik bagian Documen
Klik create ...klik upload.....klik file....klik Start UPLOAD...klik Shared...klik Kodenya masukan ke dasbor entri blog.

Tentang Aku

2012-01-02T19:23:00.000-08:00

Aku terlahir dari kalangan miskin,
aku berusaha untuk memperbaiki nasibku dan keluargaku,
aku selalu berharap suatu saat aku bisa hidup lebih layak daripada sekarang,
aku berdoa padaMu ya Tuhan, tolonglah aku, tunjukkan jalan hidupku,
kuatkan imanku, lindungilah keluargaku........

Lomba Blog Guru Propinsi Jawa Tengah

2011-03-13T01:08:00.000-08:00

Syarat Blog Guru / http://bptikp-jateng.net/
1. Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 karya
2. Blog dapat mengunakan layanan khusus blog (misalnya wordpress, blogspot, blogdetik, dan lain-lain), terhubung/tertaut dan ditaut oleh web / blog sekolah.
3. Dapat mengunakan blog yang sudah ada atau sudah tertulis sebelumnya (tidak dipersyaratkan untuk dibuat pada tanggal tertentu).
4. Tema blog terkait dengan pembelajaran
5. Blog memuat tautan (link) ke http://tik.pdkjateng.go.id/, dan http://www.pdkjateng.go.id/
6. Blog berisi informasi tentang penulis atau profil guru.
7. Blog berisi perangkat pembelajaran lengkap, meliputi silabus, prota, promes, dan rpp mata pelajaran / kelas yang diampu
8. Blog memuat bahan/materi ajar yang siap dibaca atau dipelajari oleh siswa dalam bentuk paparan secara lengkap, disertai soal dan pembahasannya.(minimal 5 KD)
9. Karya disajikan dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia baku;
10. Dapat dikembangkan dengan menggabungkan, mensinergikan elemen-elemen multimedia seperti teks, suara, gambar, animasi dan video.
11. Posting yang dilakukan diutamakan adalah hasil karya sendiri

SEKRETARIAT PANITIA LOMBA
Panitia Lomba Blog Tahun 2011 BPTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Jl. Prof Dr. Hamka No. 15 Ngaliyan, Semarang Telepon /Fax : 024 7602222
Website : http://tik.pdkjateng.go.id
Email : bptikp@yahoo.com PIC : M. Sigid Hariadi, ST / +6281805872138
Email : msigidhrd@yahoo.co.id

Link sosiologi yang bisa dikunjungi untuk menambah wawasan

2011-01-19T16:58:00.000-08:00

http://sosiologipendidikan.blogspot.com/2008/11/penelitian-sosial.html
http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/REVsociology.htm
http://www.asanet.org/
http://www.labsosio.org/
http://mrpams212.wordpress.com/
http://www.sitesforteachers.com/
http://www.britsoc.co.uk/
http://www.davidcoon.com/soc.htm

SKL UN SMA 2011

2011-01-07T05:34:00.000-08:00

Bagi anda yang sedang mencari-cari SKL UN SMA 2011, criteria dan pelaksanaan UN SMA 2011 silakan untuk mengunjungi situs-situs dibawah ini ya. Silakan untuk di cpy-pastekan..dan search.
Permendiknas No.45 dan 46 Th.2010
( Tertanggal 31 Desember 2010 )

1. SKL UN SMA 2011
http://www.docstoc.com/docs/downloadDoc.aspx?doc_id=68652059

2. KRITERIA KELULUSAN
http://www.docstoc.com/docs/68559322/Salinan- Permendiknas-No-45-Tahun-2011

3. PELAKSANAAN UN 2011
http://edukasi.kompasiana.com/2011/01/07/permendiknas-no-46- tahun-2010-tentang- pelaksanaan-ujian-nasional-2011/-12

Indonesia masa depan :Masa Depan Keberagamaan

2010-12-24T18:15:00.000-08:00

Kendati wacana pluralisme dan toleransi antaragama sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, namun praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan. Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa ini dibangun bukan atas dasar agama, melainkan oleh kekuatan bersama, namun pandangan atas ‘agamaku’, ‘keyakinanku’ justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku sehari-hari yang bermuatan kekerasan.

Itulah problem kehidupan beragama di Indonesia yang masih banyak jumlahnya dan semakin hari justru menunjukkan peningkatan. Kita menyadari untuk menjalankan kehidupan beragama secara bersamasama antarpemeluk dengan semangat toleransi tinggi masih menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tantangan Egoisme-Praktik-Toleransi dan saling menghormati di lapangan tidak semudah kata-kata.

Bahkan pada sebagian yang sering mengucapkan toleransi sekalipun, belum tentu memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna toleransi dan siap berbeda di tengah masyarakat. Rasa keakuan dan egoisme sering kali mengalahkan keinginan untuk menciptakan keragaman dan kebersamaan. Akibatnya, begitu banyak pelanggaran kebebasan beragama. Toleransi begitu mudah dicede rai. Korbannya adalah golongan minoritas.

Survei yang diadakan SETARA Institute akhir tahun ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi di kota-kota besar, misalnya Jakarta dan di pinggiran lainnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Kekerasan begitu sering terjadi yang mengatasnamakan agama. Dari salah satu temuan survei tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi masyarakat Jabodetabek terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial, seperti berteman, bertetangga, dan mengikuti perkumpulan.

Justru dalam relasi-relasi yang lebih privat— seperti anggota keluarga menikah dengan orang lain yang beda agama dan anggota keluarga yang pindah ke agama lain—warga Jabodetabek memperlihatkan kecenderungan intoleran. Mereka pada umumnya merasa keberatan adanya kemungkinan semacam itu. Yang menarik, kaitannya dengan sejauh mana makna toleransi ini diterapkan masyarakat, diketahui bahwa warga Jabodetabek merasa keberatan jika di dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah dari umat agama lain.

Rumah ibadah dari agama lain yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal rupanya masih menjadi persoalan sensitif bagi warga Jabodetabek. Di sisi lain, mereka juga menolak adanya kebebasan bagi setiap umat beragama— setidaknya untuk umat beragama lain— untuk mendirikan rumah ibadah. Lebih dari itu, terhadap kelompok Ahmadiyah misalnya, keberadaan agama lain di luar yang diakui negara dan orang-orang yang tidak memiliki agama, sifat intoleran tampaknya juga cukup kuat mewarnai sikap warga.

Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun kita menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan itu. Masih banyak persoalan keagamaan di Indonesia yang menghantui dan menghambat terwujudnya solidaritas, soliditas dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Membumikan toleransi gairah beragama yang tinggi tidak selalu memiliki pengertian setara dengan semangat beragama yang hakiki, yakni untuk mengubah cara hidup yang lebih manusiawi. Sudah sering umat beragama kehilangan visi dan perspektif hidup. Mereka juga kehilangan kemampuan untuk berkontak dengan Tuhan. Inilah yang paradoks dalam kehidupan beragama saat ini. Kehidupan menjadi kontraproduktif karena gairah beragama tak lagi menjadi bagian dari perubahan laku.

Sudah semestinya kini dialog agama dan pendidikan toleransi lebih ditajamkan lagi ke dalam sebuah dialog yang mementingkan saling berbagi melalui pengalaman. Dialog agama bukan semata-mata sekadar berkunjung dan bercakap-cakap formal belaka. Melainkan belajar untuk berempati dan melakukan apa yang sering disebut sebagai passing over, ialah menyelami yang lain dan yang berbeda. Dari sana diharapkan toleransi tumbuh lebih membumi dan bisa dipraktikkan di lapangan dalam kondisi apapun.

Tugas Negara Pemahaman agama yang substantif demikian bukan berarti menegasikan aspek formalitas agama. Agama dalam pengertian formal justru menjadi simbol pembeda untuk bisa saling memahami satu sama lain. Itu menandakan adanya suatu kebhinekaan ketika masing-masing memiliki hak dan kewajiban, dan salah satu kewajiban yang perlu ditekankan adalah aspek penghargaan terhadap eksistensi lainnya.

Bila toleransi, khususnya oleh negara dan aparatusnya, hanya dipahami dalam makna yang sangat sempit, mereka akan kesulitan berhadapan dengan berbagai fakta di lapangan. Akibatnya interpretasi terhadap peraturan hanya didasarkan pada aspek-aspek formal dan menguntungkan diri belaka. Semestinya dalam kondisi demikian, negara justru memiliki kewajiban utama untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas tanpa mengabaikan hak-hak keberagamaan umumnya.

Negara wajib bersikap di tengah-tengah dan objektif agar keberadaannya lebih bisa dihargai. Faktanya, turut campur negara dan aparatusnya selama ini lebih sering dilihat sebagai ‘mengganggu’ daripada melindungi. Alih-alih melindungi, yang terjadi justru ikut bersama-sama melemahkan keragaman serta menindas yang kecil.

Terjadi ketidakadilan yang begitu parah dalam berbagai segi kehidupan bangsa ini, termasuk dalam kehidupan beragama. Mereka yang minoritas merasa sudah tak ada lagi tempat untuk berlindung menghadapi situasi yang sulit. Mereka tak henti mempertanyakan keanehan-keanehan yang terjadi pada sebuah bangsa yang menyatakan diri sebagai bangsa berbinneka tunggal ika.

Berbagai kekerasan antar pemeluk aneka tradisi keagamaan, manipulasi agama untuk tujuan politis, diskriminasi atas dasar etnisitas atau identitas religius, perpecahan dan tegangan sosial kini menjadi masalah yang begitu serius. Sadarkah? Dan siapkah kita menghadapinya?
http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69449

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69449

Kumpulan artikel Indonesia masa depan

2010-12-24T17:45:00.000-08:00

KOMPAS
Sabtu, 19 Agustus 2006

Masa Depan Indonesia

Siswono Yudo Husodo

Di sekitar tanggal 17 Agustus adalah waktu yang tepat untuk melakukan
kontemplasi, tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan negara kita.

Sebelum kemerdekaan, 90 persen rakyat Indonesia buta huruf latin. Tidaklah
mudah bagi para Perintis Kemerdekaan dan Angkatan 45 untuk mengajak rakyat
dengan tingkat pendidikan yang begitu rendah agar sadar akan haknya untuk
merdeka. Kondisi itu mengharuskan Bung Karno dan para pemimpin politik di masa
itu, dalam mensosialisasikan gagasan kemerdekaan, menggunakan ungkapan yang
mudah dipahami rakyat.

Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, kemerdekaan dijanjikan akan menjadikan negeri
ini gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto rahardjo, subur kangsarwo
tinandur, murah kang sarwo tinuku, (semua serba makmur, sejahtera, aman,
tertib, dan teratur). Di daerah lain dikembangkan gambaran serupa. Keberhasilan
meyakinkan rakyat telah membentuk tekad rakyat untuk "Merdeka atau Mati",
menjadikannya kekuatan besar yang mampu mengusir penjajah yang memiliki
persenjataan yang hebat.

Maju lebih cepat

Indonesia mengawali kemerdekaan negara-negara baru setelah berakhirnya Perang
Dunia II. Lebih dari 30 negara baru di Asia dan Afrika berjuang merebut
kemerdekaannya terinspirasi oleh keberhasilan Indonesia. Sejak merdeka, kita
telah mencapai banyak kemajuan; tetapi banyak negara lain maju lebih cepat
sehingga relatif kita tertinggal. Untuk menyebut beberapa di antaranya; di
bidang pendidikan, Malaysia yang dulu meminta guru-guru Indonesia mengajar di
sana, sekarang memiliki sistem, sarana, dan mutu pendidikan yang lebih baik
dari kita.

Dalam bidang sepak bola, Jepang dan Australia, 15 tahun yang lalu sulit
mengalahkan PSSI, sekarang telah ikut final 32 negara terbaik di Jerman,
sementara kita kesulitan untuk menjadi juara di tingkat ASEAN. Prof Jeffrey
Sach, ekonom AS, memberikan perbandingan yang menarik. Di tahun 1984, ekspor
Indonesia 4 miliar dollar AS dan ekspor China 3 miliar dollar AS. 20 tahun
kemudian, di tahun 2005, ekspor Indonesia meningkat menjadi 70 miliar dollar AS dan ekspor China mencapai 700 miliar dollar AS. Di bidang pembangunan jalan tol, Indonesia memulai 10 tahun lebih dulu dari Malaysia dan 12 tahun lebih dulu dari China. Sekarang total panjang jalan tol di Malaysia 6.000 km, di China 90.000 km, dan di Indonesia baru 630 km.

Impian tentang negara yang sejahtera dan tertib juga belum menjadi kenyataan,
dan sebagian masyarakat tampak gamang akan masa depan Indonesia. Di luar negeri
juga banyak analisis tentang masa depan Indonesia dengan bermacam pendekatan,
di antaranya ramalan bahwa negara kita akan mengalami disintegrasi seperti Uni
Soviet dan Yugoslavia. Kajian Jared Diamond dalam buku Collapse di tahun 2005
meramalkan kehancuran Indonesia.

National Intelligence Council's (NIC's), organ Pemerintah Amerika Serikat (AS),
pada tahun 2005 mengekspos kajian Rising Powers: The Changing Geopolitical
Landscape 2020. Menurut telaahan tersebut, di tahun 2020 Indonesia bersama
China, India, Afrika Selatan, dan Brasil adalah negara-negara yang pengaruhnya
semakin meningkat. Argumennya, ekonomi Indonesia akan tumbuh 6-7 persen per
tahun selama satu setengah dekade mendatang, dengan populasi sekitar 250 juta
jiwa. Dari sisi populasi, Indonesia perlu memanfaatkan "bonus demografi"
setelah tahun 2015 selama satu generasi. Pada masa itu, age dependency ratio,
yaitu proporsi penduduk muda dan tua terhadap penduduk usia kerja menurun, yang
kondusif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada waktu ini, semua bangsa bekerja keras, meningkatkan kesejahteraan warganya
dengan kecerdikan dan pandangan yang jauh ke depan, karena tinggi rendahnya
martabat suatu bangsa semakin diukur dari tingkat kesejahteraannya. Bank Dunia
baru-baru ini mengumumkan bahwa pada tahun 2005, PDB China 2,2638 triliun
dollar AS menjadikannya negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia, menggeser
Inggris. Di urutan pertama AS, diikuti Jepang dan Jerman.

Goldman Sach, sebuah lembaga konsultan bisnis memperkirakan PDB China akan
melampaui Jerman di tahun 2010, melampaui Jepang di tahun 2015, dan melampaui
AS pada tahun 2040. Juga dilaporkan, PDB India akan mengalahkan Italia di tahun
2015, mengalahkan Perancis di tahun 2020, dan mengalahkan Jerman di tahun 2025.
Di tahun 2040, China dan India akan tampil sebagai kekuatan terbesar ekonomi
dunia. Pusat ekonomi dunia tidak lagi di Eropa atau Amerika, tetapi di Asia.
Ekonomi Asia tumbuh bertahap sejak melejitnya Taiwan, Korea Selatan, Singapura,
Malaysia, dan Thailand.

Indonesia sepatutnya memberi andil yang signifikan dalam tampilnya Asia sebagai
pusat perekonomian dunia, mengingat modal amat besar yang kita miliki.

Keunggulan komparatif

Banyak hal harus dilakukan untuk mencapai Indonesia yang maju, sejahtera, dan
bersatu. Untuk tipologi negara kita, perlu dimanfaatkan pasar domestik yang
amat besar, dipadukan dengan keunggulan komparatif yang kita miliki di sektor
pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertanian, peternakan, dan
pariwisata.

Optimisme mengenai masa depan Indonesia dan semangat kemandirian juga perlu
ditumbuhkan, untuk menjadi pendorong membangun negara yang sejahtera.

Modal utama yang harus hadir adalah negara yang mantap terintegrasi; dengan
dinamika internal yang semakin menyatukan masyarakat, dan bila terjadi friksi
sosial, penyelesaiannya menempuh jalan yang damai dan santun.

Jangan mengembangkan benih-benih konflik yang tak bermanfaat bagi masa depan
kita.

Sukses suatu bangsa adalah buah kerja keras yang cerdas terarah. Amerika
Serikat yang di masa lalu mampu memprediksi kebutuhan dunia akan teknologi
informasi (TI), melakukan persiapan yang matang di lembaga-lembaga pendidikan
dan ekonominya; sekarang menikmati posisi sebagai pemasok utama kebutuhan TI
dunia. India sukses dengan pembangunan yang bertema Pro-People, dengan tingkat
pemerataan yang tinggi dan kemandirian yang besar. Rakyat India memenuhi
kebutuhan sehari-harinya, dari makanan, pakaian, mobil, traktor, pesawat
tempur, dan lain-lain, buatan India sendiri, walau kurang bagus. Kondisi itu
menumbuhkan kegiatan ekonomi yang besar. China tahun 2006 sangat berbeda dengan
China tahun 1960-an, walau tetap menyatakan dirinya negara komunis, mengambil
langkah-langkah yang paradoksal dengan konsep komunis, tanpa menimbulkan
gejolak yang mengindikasikan kematangan masyarakatnya.

Banyak pula negara yang harus menggali sumber daya ekonominya dengan
mengorbankan hal-hal yang mendasar, seperti Malaysia yang negara Islam, membuka perjudian yang semarak di Genting Highland, untuk membiayai pembangunan
negaranya.

Nyatalah bahwa setiap negara begitu cermat memanfaatkan peluang ekonomi yang
ada. Di Indonesia, beberapa peluang bisnis yang ada dirusak oleh sekelompok
orang seperti dalam sektor pariwisata dengan beberapa kali pengeboman. Beberapa usaha yang ditangani negara salah urus dan malah membebani keuangan negara. Kita semua memang perlu menjadi semakin dewasa untuk sesuai kapasitas, kewenangan dan kompetensinya membuat Indonesia menjadi lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih baik.

Siswono Yudo Husodo Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Pancasila

Kepemimpinan Indonesia Masa Depan: Perpaduan Timur dan Barat Gaya China
Indonesia mengalami krisis multidimensi sampai detik ini. Krisis tersebut mendera berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, budaya, sains, kesehatan, dan kemanusiaan. Seakan tidak ada jalan keluar dari semua krisis tersebut. Adapun salah satu krisis yang paling nyata kita hadapi adalah krisis kepemimpinan.
Kita mengalami kegamangan dalam memilih tipe kepemimpinan yang tepat untuk negeri kita yang tercinta. Ada sebagian intelektual, yang menganjurkan ‘westernisasi’, yaitu secara total mengikuti gaya kepemimpinan Amerika Serikat atau Eropa. Ada juga sebagian yang merasa panik dengan gelombang globalisasi dan westernisasi, dan memilih berlindung di balik jubah primordialisme, entah berbasis agama, etnis, atau ras. Jaman sekarang, seakan-akan suri teladan dari founding father kita, yaitu Soekarno-Hatta, untuk memadukan timur dan barat seakan sudah dilupakan. Era globalisasi mengharuskan kita melakukan redefinisi mengenai makna kepemimpinan. Bukan bersandar pada romantisme masa lalu semata, namun juga bukan semata melakukan imitasi buta.
Kilas Balik Kepemimpinan Dunia
Soekarno-Hatta hidup di era, dimana terjadi kebangkitan ekonomi/politik Asia. Pada tahun 1904-1905, armada angkatan laut Jepang berhasil mengalahkan armada Rusia.Dalam pertempuran laut tersebut, armada Jepang menggunakan meriam dan kapal yang lebih berkualitas daripada milik Rusia. Kemudian, Pasukan Ottoman Turki berhasil mengalahkan Pasukan Inggris/Australia/Selandia Baru dalam pertempuran Gallipoli tahun 1916, setelah bertempur selama delapan bulan. Dalam pertempuran tersebut, Kemal Attaturk menjadi salah satu komandan lapangan yang berperan. Karena Inggris kalah dalam pertempuran tersebut, kepala staf angkatan laut Inggris, Sir Winston Churcill, mengundurkan diri.
Kemudian, dalam perang kemerdekaan Turki tahun 1922 yang dipimpin Attaturk, Pasukan Yunani dan sekutu berhasil diusir dari Turki. Fakta tersebut menyadarkan Soekarno-Hatta, bahwa sebenarnya Asia sejajar dengan eropa dalam semua segi. Fakta sejarah itulah yang menjadi bibit dari Nasionalisme Indonesia. Satu hal yang ditekankan dalam cerita ini, adalah para founding father kita menjadikan dinamika sosio-politik di Asia sebagai fondasi mereka dalam melakukan aktivitas politik melawan imperialisme.
Latar Belakang Kebangkitan Ekonomi dan Politik China
Namun jaman sudah berubah. Asia mengalami dinamika sosio-politik yang berbeda daripada masa sebelumnya. Setelah selama puluhan tahun Sosio-Ekonomi Asia didominasi oleh Jepang, akhirnya China bangkit sebagai superpower baru. Pada tahun 1960an, China adalah negara miskin, yang didera bencana kelaparan dengan korban puluhan juta penduduknya meninggal.
Ironis sekali, karena pada tempo yang sama, pemerintah China berhasil menguji coba senjata nuklir miliknya. Revolusi kebudayaan tahun 1966 telah mengakibatkan banyaknya korban jatuh di kalangan intelektual mereka. Namun akhirnya terjadi perubahan kepemimpinan. Pada tahun 1979, seorang intelektual yang mengenyam pendidikannya di Perancis, Deng Xiaoping, akhirnya menjadi pemimpin tunggal China.
Program Deng adalah melakukan reformasi ekonomi, untuk membebaskan China dari kemiskinan. Kapitalisme diperbolehkan beroperasi kembali. Deng memperbolehkan hal tersebut, karena menghapuskan pasar di China, seperti yang dilakukan Mao Tse Tung dimasa lalu, adalah hal yang absurd. Mengaplikasikan Sosialis-Komunis Ortodoks di China, adalah tidak mungkin, mengingat bahwa berdagang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya China. Program ekonomi Deng adalah menciptakan kelas menengah baru, dimana nantinya mereka akan membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Deng berharap agar kelas menengah baru tersebut dapat menjadi motor utama ekonomi China.
Popularitas China
Reformasi Deng berjalan dengan sukses, terbukti bahwa setelah 25 tahun program reformasi ekonomi, telah lebih dari 200 juta penduduk China keluar dari garis kemiskinan. Diharapkan dalam 25 tahun kedepan, akan lebih banyak penduduk China yang keluar dari belitan kemiskinan. Satu hal yang tidak diketahui banyak orang, Deng Xiaoping, sebagai intelektual didikan Perancis, sangat percaya dengan prinsip demokrasi. Secara diam-diam, China mengaplikasikan demokrasi di tingkat perdesaan/kelurahan, dimana di tingkat itu rakyat China diperbolehkan memilih secara langsung pemimpinnya. Deng percaya bahwa demokrasi harus diaplikasikan secara gradual, tidak secara langsung atau taken for granted.
Dengan diperbolehkannya kapitalisme beroperasi, perdagangan China maju pesat. Shanghai dan Hong Kong menjadi pusat perdagangan Asia (bahkan Dunia). Bukti tak terbantahkan bahwa reformasi ekonomi Deng sukses, adalah posisi China sebagai negara dengan uang devisa terbanyak di dunia. Jepang berada di posisi kedua. China juga menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di dunia, dengan angka selalu diatas 10 persen.
Diramalkan oleh sebagian pengamat, bahwa pada dekade mendatang China akan menjadi Ekonomi nomor satu di dunia, menyalib Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman sekaligus. China juga tetap memiliki angkatan bersenjata yang paling besar dan terkuat di Asia. Pernah diadakan poling oleh sebuah lembaga independen, negara asing apa yang paling populer di Uni Eropa. Ternyata negara yang paling populer adalah China.
Tapi popularitas ini tak berjalan lancar sebab negara lain merasa tersaingi. Apa saja upaya menjegal kesuksesan China ini? Nantikah dalam tulisan selanjutnya.
Referensi:
Encyclopedia Wikipedia http://www.en.wikipedia.org

PARADIGMA PENDIDIKAN MASA DEPAN
PENDAHULUAN

Selama tiga dasawarsa terakhir, dunia pendidikan Indonesia secara kuantitatif telah berkembang sangat cepat. Pada tahun 1965 jumlah sekolah dasar (SD) sebanyak 53.233 dengan jumlah murid dan guru sebesar 11.577.943 dan 274.545 telah meningkat pesat menjadi 150.921 SD dan 25.667.578 murid serta 1.158.004 guru (Pusat Informatika, Balitbang Depdikbud, 1999). Jadi dalam waktu sekitar 30 tahun jumlah SD naik sekitar 300%. Sudah barang tentu perkembangan pendidikan tersebut patut disyukuri. Namun sayangnya, perkembangan pendidikan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan yang sepadan. Akibatnya, muncul berbagai ketimpangan pendidikan di tengah-tengah masyarakat, termasuk yang sangat menonjol adalah: a) ketimpangan antara kualitas output pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan, b) ketimpangan kualitas pendidikan antar desa dan kota, antar Jawa dan luar Jawa, antar pendudukkaya dan penduduk miskin. Di samping itu, di dunia pendidikan juga muncul dua problem yang lain yang tidak dapat dipisah dari problem pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Pertama, pendidikan cenderung menjadi sarana stratifikasi sosial. Kedua, pendidikan sistem persekolahan hanya mentransfer kepada peserta didik apa yang disebut the dead knowledge, yakni pengetahuan yang terlalu bersifat text-bookish sehingga bagaikan sudah diceraikan baik dari akar sumbernya maupun aplikasinya.

Berbagai upaya pembaharuan pendidikan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi sejauh ini belum menampakkan hasilnya. Mengapa kebijakan pembaharuan pendidikan di tanah air kita dapat dikatakan senantiasa gagal menjawab problem masyarakat? Sesungguhnya kegagalan berbagai bentuk pembaharuan pendidikan di tanah air kita bukan semata-mata terletak pada bentuk pembaharuan pendidikannya sendiri yang bersifat erratic, tambal sulam, melainkan lebih mendasar lagi kegagalan tersebut dikarenakan ketergantungan penentu kebijakan pendidikan pada penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam perubahan sosial yang sudah usang. Ketergantungan ini menyebabkan adanya harapan-harapan yang tidak realistis dan tidak tepat terhadap efikasi pendidikan.

Peranan Pendidikan: Mitos atau Realitas?

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan tersebut peranan pendidikan amatlah strategis.

John C. Bock, dalam Education and Development: A Conflict Meaning (1992), mengidentifikasi peran pendidikan tersebut sebagai : a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai sosio-kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan, kebodohan, dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk meratakan kesempatan dan pendapatan. Peran yang pertama merupakan fungsi politik pendidikan dan dua peran yang lain merupakan fungsi ekonomi.

Berkaitan dengan peranan pendidikan dalam pembangunan nasional muncul dua paradigma yang menjadi kiblat bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan kebijakan pendidikan: Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi. Paradigma fungsional melihat bahwa keterbelakangan dan kemiskinan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap modern. Menurut pengalaman masyarakat di Barat, lembaga pendidikan formal sistem persekolahan merupakan lembaga utama mengembangkan pengetahuan, melatih kemampuan dan keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Bukti-bukti menunjukkan adanya kaitan yang erat antara pendidikan formal seseorang dan partisipasinya dalam pembangunan. Perkembangan lebih lanjut muncul, tesis Human lnvestmen, yang menyatakan bahwa investasi dalam diri manusia lebih menguntungkan, memiliki economic rate of return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi dalam bidang fisik.

Sejalan dengan paradigma Fungsional, paradigma Sosialisasi melihat peranan pendidikan dalam pembangunan adalah: a) mengembangkan kompetensi individu, b) kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, dan c) secara urnum, meningkatkan kemampuan warga masyarakat dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan paradigma sosialisasi ini, pendidikan harus diperluas secara besar-besaran dan menyeluruh, kalau suatu bangsa menginginkan kemajuan.

Paradigma Fungsional dan paradigma Sosialisasi telah melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan paling tidak dalam dua hal. Pertama, telah melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat analis-mekanistis dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Reduksionisme melihat pendidikan sebagai barang yang dapat dipecah-pecah dan dipisah-pisah satu dengan yang lain. Meka Fns melihat bahwa pecahan-pecahan atau bagian-bagian tersebut memiliki keterkaitan linier fungsional, satu bagian menentukan bagian yang lain secara langsung. Akibatnya, pendidikan telah direduksi sedemikian rupa ke dalam serpihan-serpihan kecil yang satu dengan yang lain menjadi terpisah tiada hubungan, seperti, kurikulum, kredit SKS, pokok bahasan, program pengayaan, seragam, pekerjaan rumah dan latihan-latihan. Suatu sistem penilaian telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan serpihan-serpihan tersebut: nilai, indeks prestasi, ranking, rata-rata nilai, kepatuhan, ijazah.

Paradigma pendidikan lnput-Proses-Output, telah menjadikan sekolah bagaikan proses produksi. Murid diperlakukan bagaikan raw-input dalam suatu pabrik. Guru, kurikulum, dan fasilitas diperlakukan sebagai instrumental input. Jika raw-input dan instrumental input baik, maka akan menghasilkan proses yang baik dan akhirnya baik pula produkyang dihasilkan. Kelemahan paradigma pendidikan tersebut nampak jelas, yakni dunia pendidikan diperlakukan sebagai sistem yang bersifat mekanik yang perbaikannya bisa bersifat partial, bagian mana yang dianggap tidak baik. Sudah barang tentu asumsi tersebut jauh dari realitas dan salah. Implikasinya, sistem dan praktek pendidikan yang mendasarkan pada paradigma pendidikan yang keliru cenderung tidak akan sesuai dengan realitas. Paradigma pendidikan tersebut di atas tidak pernah melihat pendidikan sebagai suatu proses yang utuh dan bersifat organik yang merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat secara totalitas.

Kedua, para pengambil kebijakan pemerintah menjadikan pendidikan sebagai engine of growth, penggerak dan loko pembangunan. Sebagai penggerak pembangunan maka pendidikan harus mampu menghasilkan invention dan innovation, yang merupakan inti kekuatan pembangunan. Agar berhasil melaksanakan fungsinya, maka pendidikan harus diorganisir dalam suatu lembaga pendidikan formal sistem persekolahan, yang bersifat terpisah dan berada di atas dunia yang lain, khususnya dunia ekonomi. Bahkan pendidikan harus menjadi panutan dan penentu perkembangan dunia yang lain, khususnya, dan bukan sebaliknya perkembangan ekonomi menentukan perkembangan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan formal inilah berbagai ide dan gagasan akan dikaji, berbagai teori akan dluji, berbagai teknik dan metode akan dikembangkan, dan tenaga kerja dengan berbagai jenis kemampuan akan dilatih.

Sesuai dengan peran pendidikan sebagai engine of growth, dan penentu bagi perkembangan masyarakat, maka bentuk sistem pendidikan yang paling tepat adalah single track dan diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Lewat jalur tunggal inilah lembaga pendidikan akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Agar proses pendidikan efisien dan etektif, pendidikan harus disusun dalam struktur yang bersifat rigid, manajemen (bersifat sentralistis, kurikulum penuh dengan pengetahuan dan teori-teori (text bookish).

Namun, pengalaman selama ini menunjukkan, pendidikan nasional sistem persekolahan tidak bisa berperan sebagai penggerak dan loko pembangunan, bahkan Gass (1984) lewat tulisannya berjudul Education versus Qualifications menyatakan pendidikan telah menjadi penghambat pembangunan ekonomi dan teknologi, dengan munculnya berbagai kesenjangan: kultural, sosial, dan khususnya kesenjangan vokasional dalam bentuk melimpahnya pengangguran terdidik.

Berbagai problem pendidikan yang muncul tersebut di atas bersumber pada kelemahan pendidikan nasional sistem persekolahan yang sangat mendasar, sehingga tidak mungkin disempurnakan hanya lewat pembaharuan yang bersifat tambal sulam (Erratic). Pembaharuan pendidikan nasional sistem persekolahan yang mendasar dan menyeluruh harus dimulai dari mencari penjelasan baru atas paradigma peran pendidikan dalam pembangunan.

Penjelasan paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan yang diikuti oleh para penentu kebijakan kita dewasa ini memiliki kelemahan, baik teoritis maupun metodologis. Pertama, tidak dapat diketemukan secara tepat dan pasti bagaimana proses pendidikan menyumbang pada peningkatan kemampuan individu. Memang secara mudah dapat dikatakan bahwa pendidikan formal akan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk memasuki sistem teknologi produksi yang semakin kompleks. Tetapi, dalam kenyataannya, kemampuan teknologis yang diterima dari lembaga pendidikan formal tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Di samping itu, adanya perubahan di bidang teknologi yang cepat, justru melahirkan apa yang disebut dengan de-skilled process, yakni dunia industri memerlukan tenaga kerja dengan keahlian yang lebih sederhana dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Kedua, paradigma fungsional dan sosialisasi memiliki asumsi bahwa pendidikan sebagai penyebab dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat. Investasi di bidang pendidikan formal sistem persekolahan akan menentukan pembangunan ekonomi di masa mendatang. Tetapi realitas menunjukkan sebaliknya. Bukannya pendidikan muncul terlebih dahulu, kemudian akan muncul pembangunan ekonomi, melainkan bisa sebaliknya, tuntutan perluasan pendidikan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan ekonomi dan politik. Dengan kata lain, pendidikan sistem persekolahan bukannya engine of growth, melainkan gerbong dalam pembangunan. Perkemkembangan pendidikan tergantung pada pembangunan ekonomi. Sebagai bukti, karena hasil pembangunan ekonomi tidak bisa dibagi secara merata, maka konsekuensinya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tidak juga bisa sama di antara berbagai kelompok masyarakat, sebagaimana terjadi dewasa ini.

Ketiga, paradigma fungsional dan sosialisasi juga memiliki asumsi bahwa pendapatan individu mencerminkan produktivitas yang bersangkutan. Secara makro upah tenaga kerja erat kaitannya dengan produktivitas. Dalam realitas asumsi ini tidak pernah terbukti. Upah dan produktivitas tidak selalu sering. Implikasinya adalah bahwa kesimpulan kajian selama ini yang selalu menunjukkan bahwa economic rate of return dan pendidikan di negara kita adalah sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan investasi di bidang lain, adalah tidak tepat, sehingga perlu dikaji kembali.

Keempat, paradigma sosialisasi hanya berhasil menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran mengembangkan kompetensi individual, tetapi gagal menjelaskan bagaimana pendidikan dapat meningkatkan kompetensi yang lebih tinggi untuk meningkatkan produktivitas. Secara riil pendidikan formal berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individual yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi modern. Semakin lama waktu bersekolah semakin tinggi pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Namun, Randal Collins, lewat karyanya The Credential Society: An Historicaf Sosiology of Education and Stratification (1979) menentang tesis ini. Berbagai bukti tidak mendukung tesis atas tuntutan pendidikan untuk memegang suatu pekerjaan-pekerjaan tersebut. Pekerja dengan pendidikan formal yang lebih tinggi tidak harus diartikan memiliki produktivitas lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja .yang memiliki pendidikan lebih rendah. Banyak keterampilan dan keahlian yang justru dapat banyak diperoleh sambil menjalankan pekerjaan di dunia kerja formal. Dengan kata lain, tempat bekerja bisa berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang lebih canggih.

Paradigma Baru: Pendidikan Sistemik-Organik

Pembaharuan pendidikan nasional persekolahan harus didasarkan pada paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan nasional yang tepat, sesuai dengan realitas masyarakat dan kultur bangsa sendiri.

Paradigma peranan pendidikan dalam pembangunan tidak bersifat linier dan unidimensional, sebagaimana dijelaskan oleh paradigma Fungsional dan Sosialisasi di atas. Melainkan, peranan pendidikan dalam pembangunan sangat kompleks dan bersifat interaksional dengan kekuatan-kekuatan pembangunan yang lain. Dalam konstelasi semacam ini, pendidikan tidak bisa lagi disebut sebagai engine of growth, sebab kemampuan dan keberhasilan lembaga pendidikan formal sangat terkait dan banyak ditentukan oleh kekuatan-kekuatan yang lain, terutama kekuatan ekonomi umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa lembaga pendidikan sendiri tidak bisa meramalkan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan oleh dunia kerja, sebab kebutuhan tenaga kerja baik jumlah dan kualifikasi yang diperlukan berubah dengan cepat sejalan kecepatan perubahan ekonomi dan masyarakat.

Paradigma peran pendidikan dalam pembangunan yang bersifat kompleks dan interaktif, melahirkan paradigma pendidikan Sistemik-Organik dengan mendasarkan pada dokrin ekspansionisme dan teleologi. Ekspansionisme merupakan doktrin yang menekankan bahwa segala obyek, peristiwa dan pengalaman merupakan bagian-bagian yang tidak terpisahkan dari suatu keseluruhan yang utuh. Suatu bagian hanya akan memiliki makna kalau dilihat dan dikaitkan dengan keutuhan totalitas, sebab keutuhan bukan sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Keutuhan satu dengan yang lain berinteraksi dalam sistem terbuka, karena jawaban suatu problem muncul dalam suatu kesempatan berikutnya.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menekankan bahwa proses pendidikan formal sistem persekolahan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Pendidikan lebih menekankan pada proses pembelajaran (learning) dari pada mengajar (teaching), 2) Pendidikan diorganisir dalam suatu struktur yang fleksibel; 3) Pendidikan memperlakukan peserta didik sebagai individu yang memiliki karakteristik khusus dan mandiri, dan, 4) Pendidikan merupakan proses yang berkesinambungan dan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan.

Paradigma pendidikan Sistemik-Organik menuntut pendidikan bersifat double tracks. Artinya, pendidikan sebagai suatu proses tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan dinamika masyarakatnya. Dunia pendidikan senantiasa mengkaitkan proses pendidikan dengan masyarakatnya pada umumnya, dan dunia kerja pada khususnya. Keterkaitan ini memiliki arti bahwa prestasi peserta didik tidak hanya ditentukan oleh apa yang mereka lakukan di lingkungan sekolah, melainkan prestasi perserta didik juga ditentukan oleh apa yang mereka kerjakan di dunia kerja dan di masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, pendidikan yang bersifat double tracks menekankan bahwa untuk mengembangkan pengetahuan umum dan spesifik harus melalui kombinasi yang strukturnya terpadu antara tempat kerja, pelatihan dan pendidikan formal sistem persekolahan.

Dengan double tracks ini sistem pendidikan akan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan fleksibilitas yang tinggi untuk menyesuaikan dengan tuntutan pembangunan yang senantiasa berubah dengan cepat.

Berbagai problem yang muncul di masyarakat, khususnya ketimpangan antara kualitas pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja merupakan refleksi adanya kelemahan yang mendasar dalam dunia pendidikan kita. Setiap upaya untuk memperbaharui pendidikan akan sia-sia, kecuali menyentuh akar filosofis dan teori pendidikan. Yakni, pendidikan tidak bisa dilihat sebagai suatu dunia tersendiri, melainkan pendidikan harus dipandang dan diberlakukan sebagai bagian dari masyarakatnya. Oleh karena itu, proses pendidikan harus memiliki keterkaitan dan kesepadanan secara mendasar serta berkesinambungan dengan proses yang berlangsung di dunia kerja.

Buku ini terdiri atas tiga bab. Bab I membahas pendidikan dari perspektif teori, dimulai dari pembahasan sistem pendidikan di dua negara: Jepang dan Amerika Serikat. Meskipun pendidikan Jepang pada awalnya merupakan "pinjaman" dari Amerika Serikat, tetapi pada bentuk akhir yang dipakai sampai saat ini ternyata berbeda. Perbandingan dua sistem pendidikan ini mewakili dua kutub: Pendidikan modern yang diwakili oleh pendidikan Amerika Serikat dan pendidikan yang konservatif yang diwakili oleh sistem pendidikan Jepang.

Tulisan kedua, membahas bagaimana kualitas pendidikan berkaitan erat dengan motivasi orang yang bekerja di dunia pendidikan. Motivasi, dari kacamata ekonomi hanya akan muncul apabila ada persaingan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus merangsang munculnya kompetisi di dunia pendidikan. Langkah strategis dalam mewujudkan kompetisi adalah kebijakan desentralisasi pendidikan. Desentralisasi, diduga akan erat berkaitan dengan keberhasilan peningkatan mutu sekolah. Sebab, desentralisasi akan menimbulkan dorongan dari sekolah sendiri untuk maju sebagai dampak dari kepercayaan yang mereka peroleh.

Sudah barang tentu, desentralisasi yang memberikan otonomi lebih luas bagi sekolah diharapkan akan merubah pula aktivitas pada level kelas. Artinya, proses belajar mengajar juga harus berubah; paradigma baru mengajar harus dilahirkan, sebagaimana di bahas pada sub bab 4. Perubahan pada level kelas bisa saja merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi pada level sekolah. Sub bab 5, memmembahas bagaimana perubahan yang harus dikembangkan pada level sekolah.

Pada Bab 2 dibahas bagaimana pentingnya peran guru. Peran guru tidak bisa lepas dari karakteristik pekerja profesional. Artinya, pekerjaan guru akan dapat dilakukan dengan baik dan benar apabila seseorang telah melewati suatu proses pendidikan yang dirancang untuk itu. Sebagai suatu pekerjaan profesional, sudah barang tentu kemampuan guru harus secara terus-menerus ditingkatkan. Meski andai kata tidakpun guru tetap akan dapat melaksanakan tugas memenuhi standar minimal. Pada bab ini antara lain dibahas upaya peningkatan mutu guru dengan mendasarkan pada kemauan dan usaha para guru sendiri. Artinya, guru tidak harus didikte dan diberi berbagai arahan dan instruksi. Yang penting adalah perlu disusun standar profesional guru 'yang akan dijadikan acuan pengembangan mutu guru dan pembinaan guru diarahkan pada sosok guru pada era globalisasi ini. Sosok guru ini penting karena guru merupakan salah satu bentuk soft profession bukannya hard profession seperti dokter atau insinyur. Sudah barang tentu pendidikan dan pembinaan guru akan berbeda dengan dokter atau insinyur. Karena hakekat kerja dua bentuk profesi tersebut berbeda. Bab 2 diakhiri dengan bahasan tentang tantangan guru pada era globalisasi yang kita jelang. Berbagai perubahan akan terjadi baik teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Guru tidak mungkin menisbikan adanya berbagai perubahan tersebut. Guru harus mengembangkan langkah-langkah proaktif untuk menghadapi berbagai perubahan.

Bab 3 menyajikan bahasan untuk mencari pendidikan yang berwajah Indonesia. Dimulai dari pembahasan tentang suatu pernyataan hipotetis bahwa berbagai persoalan di masyarakat seperti pengangguran, tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem pendidikan yang tidak "pas" dengan budaya Indonesia. Untuk menemukan pendidikan yang berakar budaya bangsa perlu dilaksanakan penajaman penelitian pendidikan. Namun dalam mencari pendidikan yang berakar pada budaya bangsa tidak berarti bahwa pendidikan harus bersifat ekslusif. Hal ini bertentangan dengan realitas globalisasi. Oleh karena itu, pencarian pendidikan yang berakar pada budaya bangsa harus pula memahami globalisasi yang dapat dikaji berdasarakan perspektif kurikuler dan perspektif reformasi. Bagaimana tantangan pendidikan yang harus dihadapi dimasa depan dibahas pula pada bab ini. Tantangan yang mendasar adalah bagaimana dapat melakukan reformasi pendidikan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi level kelas. Sejalan dengan upaya menemukan pendidikan yang berwajah Indonesia yang bermutu, kemampuan guru, kemauan guru dan kesejahteraan guru mutlak harus ditingkatkan. Upaya ini, jelas, bukan hal yang mudah tetapi sekaligus menantang. Sebab, guru di masa depan akan menghadapi persoalan-persoalan yang berbeda dengan di masa sekarang. Sosok guru di masa depan harus mulai dipikirkan. Pada prinsipnya tugas guru adalah mengimplementasikan kurikulum dalam level kelas. Kurikulum bagaikan paru-paru pendidikan, kalau baik paru-parunya baik pulalah tubuhnya. Dibahas pula tentang bagaimana seharusnya kurikulum dikembangkan. Dua landasan kurikulum adalah apa kata hasil-hasil penelitian tentang otak dan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dibahas permasalahan ketimpangan dalam ruang-ruang kelas yang berujud prestasi siswa. Memang, ketimpangan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan sosial ekonomi keluarga. Secara konkret pada level kelas harus dikembangkan kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Cooperative Learning Model diharapkan akan dapat mempersempit ketimpangan prestasi siswa. Prestasi siswa memang tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengajar guru semata. Kultur sekolah oleh berbagai penelitian dipastikan ikut memegang peran penting. Oleh karena itu, dalam bab ini secara khusus dibahas masalah kultur sekolah dan bagaimana pembentukan serta peran kepala sekolah. Dan sudah barang tentu, kualitas pendidikan tidak hanya dapat diartikan pencapaian prestasi akademik semata, untuk itu perlu dibahas tentang prestasi atau hasil pendidikan yang utuh. Buku ini diakhiri dengan bahasan tentang bagaimana reformasi pendidikan harus dilaksanakan.

http://pakguruonline.pendidikan.net/wacana_pdd_frameset.html

MASA DEPAN PENDIDIKAN INDONESIA
BAB I
PENDAHULUAN
matakuliah_pfisika
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Sejak zaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang serta perintis kemerdekaan telah menyadari bahwa pendidikan merupakan faktor yang sangat vital dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta membebaskannya dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa disamping melalui organisasi po1itik, perjuangan ke arah kemerdekaan per1u dilakukan melalui jalur pendidikan.
Mengingat bahwa sistem pendidikan pemerintah kolonial pada masa itu tidak demokratis karena bersifat elit, diskriminatif dan diorientasikan pada kepentingan pemerintah penjajahan, maka sistem pendidikan rakyat yang sudah ada perlu dibina dan dikembangkan untuk menjangkau kepentingan rakyat secara lebih luas. Disamping mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan rakyat tradisional yang pada umumnya berorientasi keagamaan, maka pada masa itu didirikan pula lembaga-lembaga pendidikan umum nasional seperti taman siswa dan lembaga-lembaga pendidikan swasta lainnya.
Betapapun terdapat banyak kritik yang dilancarkan oleh berbagai kalangan terhadap pendidikan, atau tepatnya terhadap praktek pendidikan, namun hampir semua pihak sepakat bahwa nasib suatu komunitas atau suatu bangsa di masa depan sangat bergantung pada kontibusinya pendidikan. Shane (1984: 39), misalnya sangat yakin bahwa pendidikanlah yang dapat memberikan kontribusi pada kebudayaan di hari esok. Pendapat yang sama juga bisa kita baca dalam penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (UU No. 20/2003), yang antara lain menyatakan: “Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau dengan cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”.
Dengan demikian, sebagai institusi, pendidikan pada prinsipnya memikul amanah “etika masa depan”. Etika masa depan timbul dan dibentuk oleh kesadaran bahwa setiap anak manusia akan menjalani sisa hidupnya di masa depan bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Hal ini berarti bahwa, di satu pihak, etika masa depan menuntut manusia untuk tidak mengelakkan tanggung jawab atas konsekuensi dari setiap perbautan yang dilakukannya sekarang ini. Sementara itu pihak lain, manusia ditutut untuk mampu mengantisipasi, merumuskan nilai-nilai, dan menetapkan prioritas-prioritas dalam suasana yang tidak pasti agar generasi-generasi mendatang tidak menjadi mangsa dari proses yang semakin tidak terkendali di zaman mereka dikemudian hari (Joesoef, 2001: 198-199).
Dalam konteks etika masa depan tersebut, karenanya visi pendidikan seharusnya lahir dari kesadaran bahwa kita sebaiknya jangan menanti apapun dari masa depan, karena sesungguhnya masa depan itulah mengaharap-harapkan dari kita, kita sendirilah yang seharusnya menyiapkannya (Joesoef, 2001: 198). Visi ini tentu saja mensyaratkan bahwa, sebagai institusi, pendidikan harus solid. Idealnya, pendidikan yang solid adalah pendidikan yang steril dari berbagai permasalahan. Namun hal ini adalah suatu kemustahilan. Suka atau tidak suka, permasalahan akan selalu ada dimanapun dan kapanpun, termasuk dalam institusi pendidikan.
Oleh karena itu, persoalannya bukanlah usaha menghindari permasalahah, tetapi justru perlunya menghadapi permasalahan itu secara cerdas dengan mengidentifikasi dan memahami substansinya untuk kemudian dicari solusinya. Makalah ini berusaha mengidentifikasi dan memahami permasalahan-permasalahan pendidikan kontemporer di Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan dimaksud dikelompokkan menjadi dua kategori,yaitu permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Diantara permasalahan internal yaitu membahas sistem pendidikan nasional sebagai upaya untuk membangun struktur dan strategi pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia, terutama dilihat dari segi konsepsi serta tujuan yang ingin dikejar, prinsip-prinsip yang melandasinya, serta strategi atau upaya-upaya nyata yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Di samping itu, realisasi serta praktek pelaksanaannya di lapangan juga dibahas serta persoalan-persoalannya di identifikasikan da1am usaha untuk menemu kan kemungkinan-kemungkinan pemecahannya.
B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, dapat ditarik beberapa pokok permasalahan untuk dianalisis dan dikaji di dalam makalah ini. Pokok permasalahanya adalah:
1. Bagaimanakah permasalahan-permasalahan pendidikan Indonesia saat ini?
2. Bagaimana solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi?
3. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah :
v Mutu, pemerataan pendidikan ,motivasi
v Profesionalisme guru
v Sistem pembelajaran
v sumber dana dan sumber daya
v Permasalahan dan tantangan globalisasi
v Perubahan sosial
C.TUJUAN
Makalah ini akan membahas tentang beberapa masalah pendidikan kontemporer yang terjadi saat ini. Tujuan penulisan dari makalah ini diantaranya : sebagai referensi kalangan pendidikan dalam mengevaluasi kinerja pendidikan selama ini,
1. mengetahui dibalik sitem pendidikan yang sudah diterapkan dari masa kemerdekaan ternyata masih terdpat permasalahan yang kompleks,
2. menarik pembaca agar peduli terhadap pendidikan, memunculkan pemikiran- pemikiran kreatif dalam memecahkan permasalahan pendidikan, dan
3. sebagai persyaratan lomba pemilihan model Pak Harfan dan Bu Mus FKIP UNS.
D. MANFAAT
Pembahasan dalam makalah ini disesuaikan dengan permasalahan yang telah diungkapkan dalam perumusan masalah disertai tinjauan pustaka dari berbagai sumber sehingga makalah ini mempunyai kekutan pembahasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Manfaat makalah ini antara lain :
1. acuan dalam membahas permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia,
2. memperluas wacana tentang permasalahan pendidikan dan solusi pemecahanya,
3. mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan pendidikan di Indonesia.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Konsep Sistem Pendidikan Nasional
A. Definisi
Tidak begitu mudah untuk memberikan suatu definisi yang memadai mengenai sistem pendidikan nasional. Konsep sistem pendidikan nasional akan tergantung pada konsep tentang sistem, konsep tentang pendidikan dan konsep tentang pendidikan nasional. Perlu pula disadari bahwa konsep me-ngenai pendidikan dan sistem pendidikan nasional tidak bisa semata-mata disimpulkan dari praktek pelaksanaan pendidikan yang terjadi sehari-hari di lapangan, melainkan harus dilihat dari segi konsepsi atau ide dasar yang me-landasinya seperti yang biasanya tersurat dan juga tersirat dalam ketetapan-ketetapan Undang-undang Dasar, Undang-undang Pendidikan dan peraturan-peraturan lain mengenai pendidikan dan pengajaran.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 yang merupakan produk perta-ma undang-undang pendidikan dan pengajaran sesudah masa kemerdekaan tidak memberikan definisi tentang konsep pendidikan, konsep pendidikan na-sional, maupun konsep sistem pendidikan nasional. Hanya saja, dalam kata pembukanya yang ditulis oleh Mr. Muhd. Yamin, Menteri Pendidikan, Penga-jaran dan Kebudayaan pada waktu itu, dikemukakan bahwa pendidikan nasi-onal merupakan landasan pembangunan masyarakat nasional, yaitu masya-rakat yang berkesusilaan nasional. Oleh karena itu, sistem pendidikan dan pe-ngajaran lama secara berangsur-angsur harus digantikan dengan sistem pendi-dikan dan pengajaran nasional yang demokratis. Memang dapat dimak1umi, bahwa pada masa-masa itu konsep dan gagasan pendidikan nasional meru-pakan reaksi dari sistim pendidikan kolonial yang bersifat diskriminatif dan elitis.
Pengertian yang 1ebih jelas mengenai pendidikan, pendidikan na-siona1 dan sistem pendidikan nasiona1 dapat dijumpai dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam undang-undang ini pendidikan didefinisikan sebagai “Usaha sadar dan terencana un-tuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” ( Pasal 1, ayat 1 ). Pendidikan nasional didefinisikan sebagai “pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. (pasal 1 ayat 2 ). Sedangkan yang dimaksud dengan sistem pendidikan nasional adalah “keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional” (pasal 1 ayat 3 ). Jadi dengan demikian, sistem (pendi-dikan nasiona1 dapat dianggap sebagai jaringan satuan-satuan pendidikan yang dihimpun secara terpadu dan dikerahkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
b. Unsur-unsur Pokok Sistem Pendidikan nasional
Kazik (1969:1) mendefinisikan sistem sebagai “organisme yang diran-cang dan dibangun strukturnya secara sengaja, yang terdiri dari komponen-kumponen yang berhubungan dan berinteraksi satu sama lain yang harus berfungsi sebagai suatu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan khusus yang telah ditetapkan sebelumnya”. Suatu sistem memiliki tiga unsur pokok: (1) tujuan, (2) isi atau komponen, dan (3) proses. Kalau pendidikan nasional kita benar-benar merupakan suatu sistem, maka ia setidak-tidaknya memiliki tiga unsur pokok tersebut. Di samping itu, komponen-komponen sistem tersebut harus berhubungan dan berinteraksi secara terpadu. Suatu sistem (termasuk sistem pendidikan) dibangun dengan maksud untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Sistem dibangun dari komponen-komponen dan kom-ponen-komponen bagian yang semuanya itu membentuk isi suatu sistem sebagai piranti untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Mekanisme dan prosedur beroperasinya serta berfungsinya komponen-komponen suatu sistem dalam upaya mewujudkan tujuan sistem merupakan proses sistem tersebut.
1) Tujuan Pendidikan Nasional
Apa tujuan yang ingin diwujudkan oleh pendidikan nasional?. Kalau pendidikan nasional didefinisikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional, maka pendidikan nasional dan sistem pendidikan nasional akan terbatas pengertiannya pada pendidikan dan sistem pendidikan pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan, karena pendidikan pada masa penjajahan secara formal tidak berakar pada kebudayaan nasional dan tidak berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Sebagai konsekuensinya, rumusan-rumusan mengenai tujuan pendidikan nasional harus dicari dari dokumen-dokumen pada masa sesudah proklamasi kemerdekaan.
Sejak proklamasi kemerdekaan, tujuan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan, mengikuti perubahan situasi politik yang terjadi pada masa-masa tersebut misalnya, pada masa permulaan kemerdekaan, tujuan pendidikan terutama berorientasi pada usaha “menanamkan jiwa patriotisme” (S.K. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 104/Bhg. 0, tanggal 1 Maret 1946}, karena pada masa itu negara ingin menghasilkan patriot bangsa yang rela berkorban untuk negara dan bangsa. Dengan semangat tersebut diharapkan kemerdekaan bisa dipertahankan dan dengan semangat itu pula kemerdekaan akan diisi.
Dengan keluarnya Undang-undang No. 4 Tahun 1950, rumusan tujuan pendidikan dan pengajaran mengalami perubahan. Pasal 3 undang-undang tersebut menetapkan bahwa “tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air”. Tekanan tampaknya diletakkan pada pembentukan warga negara yang demokratis dan warga negara yang bertanggung jawab sebagai antitesa warga masyarakat terjajah. Tujuan pendidikan ini tidak mengalami perubahan sampai pada saat undanq-undang No. 4 Tahun 1950 diberla-kukan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Undang-undang no. 12 tahun 1954.
Pada tahun 1965, pada saat Indonesia berada di bawah gelora Manipol/Usdek, rumusan pendidikan nasional disesuaikan dengan situasi politik pada masa itu. Melalui Keputusan Presiden Repu1ik Indonesia No. 145 tahun 1965 tujuan pendidikan nasional dirumuskan sebagai berikut :
“Tujuan Pendidikan Nasional kita baik yang dise1enggarakan oleh pihak Pemerintah maupun Swasta, dari Pendidikan Prasekolah sampai Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terse1eng-garanya masyarakat Sosialis Indonesia, adi1 dan makmur baik spirituil dan materiil dan yang berjiwa Pancasila, yaitu: (a) Ke-Tuhanan yang Maha Esa, (b) Prikemanusiaan yang adil dan beradab, (c) Kebangsaan, (d) Kerakyatan, (e) Keadilan Sosial seperti dijelas-kan dalam Manipol/Usdek”.
Sesudah terjadinya peristiwa G30S/PKI, kembali rumusan tujuan pendidikan mengalami perubahan. Berdasarkan ketetapan Majelis Permu-syawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXVII/MPRS /1966, tujuan pendidikan dirumuskan sebagai berikut: “Membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan isi Undang-undang Dasar 1945″. Pada masa ini tujuan pendidikan tampaknya diti-tikberatkan pada pembentukan manusia Pancasilais sejati, karena pada masa itu barangkali banyak ditemukan manusia Pancasilais palsu yung tidak sepenuhnya berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 yang murni.
Pada tahun 1973, MPR hasil pemilihan umum menge1uarkan ketetapan No. IV/MPH/1973 yang dikenal dengan nama Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam ketetapan tersebut dirumuskan pula tujuan nasional pendidikan yang baru berbunyi sebagai berikut :
Pendidikan pada hakikatnya ada1ah usaha sadar untuk mengem-bangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 0leh karenanya, agar pendidikan dapat dimiliki o1eh se1uruh rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan ada1ah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah. Pembangunan di bidang pendidikan didasarkan atas Falsafah Negara Pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang berPancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memi1iki pengetahuan dan keterampilan, dapat me-ngembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, men-cintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang temaktub dalam dalam Undang-undang Dasar 1945″.
Rumusan tujuan pendidikan nasional dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1989. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa :
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan yang berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampi1an , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Sementara itu, rumusan tujuan pendidikan nasional yang terbaru dapat dibaca dalam UU No. 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 yang menegaskan bahwa : “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
2) Komponen-Komponen Sistem Pendidikan Nasional
Lepas dari sega1a variasi rumusan tujuan pendidikan yang telah dike-mukakan di atas, pendidikan nasional merupakan suatu proses yang di-maksudkan untuk membentuk sejumlah kemampuan manusia Indonesia dari berbagai tingkat usia dan golongan yang meliputi: kemampaun kepribadian dan moralitas, kemam-puan inte1ektua1, kemampuan sosial kemasyarakatan, kemampuan vokasional, kemampuan jasmani dan kemampuan-kemampuan lainnya. Untuk mewujudkan tujuan yang beraneka ragam tersebut diperlukan satuan-satuan dan jalur-jalur pen-didikan yang merupakan komponen-komponen sistem pendidikan nasional. Komponen-komponen sistem pendidikan nasional tersebut dapat dibagi dalam dua go1ongan besar yaitu: (1) Satuan Pendidikan Sekolah dan (2) Satuan Pendidikan Luar Sekolah.
Satuan Pendidikan Sekolah merupakan bagian dari sistem pendi-dikan yang bersifat formal, berjenjang dan berkesinambungan, Dilihat dari jenjangnya, pendidikan sekolah dapat dibagi menjadi Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi. Dilihat dari sifatnya, pendidikan sekolah dapat diklasifikasikan lagi menjadi pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendjdikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
Satuan pendidikan luar sekolah meliputi: pendidikan dalam keluarga, pendidikan melalui kelompok-kelompok belajar, kursus-kursus, dan satuan-satuan pendidikan lain yang sejenis. Pendidikan pada satuan pendidikan ini bisa bersifat informal, formal, maupun formal.
Sebenarnya masih ada lagi jenis pendidikan lain yang mempunyai potensi untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia. Jenis pendidikan tersebut adalah pendidikan oleh dan untuk diri sendiri atau pendidikan yang diperoleh secara otodidak melalui membaca, memper-hatikan, bertanya, mencari tahu serta bentuk-bentuk pendidikan informal lain yang dipero1eh dari berbagai media massa dan sumber belajar 1ainnya.
Dalam usaha untuk menyediakan kesempatan belajar yang se1uas-1uasnya bagi setiap warga negara serta mendorong terwujudnya masya-rakat belajar melalui proses belajar yang berlangsung seumur hidup, maka semua komponen atau satuan pendidikan harus tersedia dan terbuka bagi semua warganegara yang memerlukan dan siap memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Begitu juga, semua satuan pendidikan harus bekerja secara seimbang dan berinteraksi satu sama lain dalam suatu kesatuan sistenm yang merupakan suatu kebulatan. Misalnya, di negara kita pendidikan dalam keluarga belum memainkan peranan yang berarti. Padahal landasan yang ditanamkan dalam keluarga sangat besar penga-ruhnya bagi proses pendidikan anak se1anjutnya. 0leh karena itu partisipasi keluarga dalam proses pendidikan per1u ditingkatkan .
BAB III
METODE PENULISAN
A. Jenis Penelitian
Berdasarkan permasalahn yang dikaji, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Masalah yang dikaji adalah permasalahan pendidikan dan alternative solusinya.
B. Teknik Pengumpulan Data
Makalah ini disusun dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari berbagai buku, makalah, artikel dan opini yang berkaitan sebagai bahan referensi.
C. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dalam mengolah data hasil penelitian.
BAB IV
PEMBAHASAN
A. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN PENDIDIKAN INDONESIA SAAT INI
Permasalahan pendidikan Indonesia saat ini sangat kompleks. Namun, dapat dikelompokan menjadi dua hal yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal meliputi : masalah system pendidikan nasional yang masih menjadi wacana, profesionalisme guru yang masih rendah, system pembelajaran yang tidak efektif, masalah kurikulum, dan masalah kelembagaan (sarana, prasrana, dan sumber dana). Kemudian masalah eksternal meliputi : permasalahan globalisasi dan perubahan sosial.

B. SOLUSI YANG TEPAT DALAM MEMECAHKAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
Ø Permasalahan Eksternal Pendidikan :
Permasalahan eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini sesungguhnya sangat komplek. Hal ini dikarenakan oleh kenyataan kompleksnya dimensi-dimensei eksternal pendidikan itu sendiri. Dimensi-dimensi eksternal pendidikan meliputi dimensi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan juga dimensi global. Dari berbagai permasalahan pada dimensi eksternal pendidikan di Indonesia dewasa ini, makalah ini hanya akan menyoroti dua permasalahan yaitu permasalahan globalisasi dan permasalahan perubahan sosial.
a.Permasalahan globalisasi
Globalisasi mengandung arti terintegrasinya kehidupan nasional ke dalam kehidupan global. Dalam bidang ekonomi, misalnya, globalisasi ekonomi berarti terintegrasinya ekonomi nasional ke dalam ekonomi dunia atau global (Fakih, 2003: 182). Bila dikaitkan dalam bidang pendidikan, globalisasi pendidikan berarti terintegrasinya pendidikan nasional ke dalam pendidikan dunia. Sebegitu jauh, globalisasi memang belum merupakan kecenderungan umum dalam bidang pendidikan. Namun gejala kearah itu sudah mulai tampak.
Sejumlah SMK dan SMA di beberapa kota di Indonesia sudah menerapkan sistem Manajemen Mutu (Quality Management Sistem) yang berlaku secara internasional dalam pengelolaan manajemen sekolah mereka, yaitu SMM ISO 9001:2000; dan banyak diantaranya yang sudah menerima sertifikat ISO.
Oleh karena itu, dewasa ini globalisasi sudah mulai menjadi permasalahan aktual pendidikan. Permasalahan globalisasi dalam bidang pendidikan terutama menyangkut output pendidikan. Seperti diketahui, di era globalisasi dewasa ini telah terjadi pergeseran paradigma tentang keunggulan suatu Negara, dari keunggulan komparatif (Comperative adventage) kepada keunggulan kompetitif (competitive advantage). Keunggulam komparatif bertumpu pada kekayaan sumber daya alam, sementara keunggulan kompetitif bertumpu pada pemilikan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas (Kuntowijoyo, 2001: 122).
Dalam konteks pergeseran paradigma keunggulan tersebut, pendidikan nasional akan menghadapi situasi kompetitif yang sangat tinggi, karena harus berhadapan dengan kekuatan pendidikan global. Hal ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa globalisasi justru melahirkan semangat kosmopolitantisme dimana anak-anak bangsa boleh jadi akan memilih sekolah-sekolah di luar negeri sebagai tempat pendidikan mereka, terutama jika kondisi sekolah-sekolah di dalam negeri secara kompetitif under-quality (berkualitas rendah). Kecenderungan ini sudah mulai terlihat pada tingkat perguruan tinggi dan bukan mustahil akan merambah pada tingkat sekolah menengah.
Bila persoalannya hanya sebatas tantangan kompetitif, maka masalahnya tidak menjadi sangat krusial (gawat). Tetapi salah satu ciri globalisasi ialah adanya “regulasi-regulasi”. Dalam bidang pendidikan hal itu tampak pada batasan-batasan atau ketentuan-ketentuan tentang sekolah berstandar internasional. Pada jajaran SMK regulasi sekolah berstandar internasional tersebut sudah lama disosialisasikan. Bila regulasi berstandar internasional ini kemudian ditetapkan sebagai prasyarat bagi output pendidikan untuk memperolah untuk memperoleh akses ke bursa tenaga kerja global, maka hal ini pasti akan menjadi permasalah serius bagi pendidikan nasional.
Globalisasi memang membuka peluang bagi pendidikan nasional, tetapi pada waktu yang sama ia juga mengahadirkan tantangan dan permasalahan pada pendidikan nasional. Karena pendidikan pada prinsipnya mengemban etika masa depan, maka dunia pendidikan harus mau menerima dan menghadapi dinamika globalisasi sebagai bagian dari permasalahan pendidikan masa kini.
b. Permasalahan perubahan sosial
Ada sebuah adegium yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya berubah; satu-satunya yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Itu artinya, perubahan sosial merupakan peristiwa yang tidak bisa dielakkan, meskipun ada perubahan sosial yang berjalan lambat dan ada pula yang berjalan cepat.
Bahkan salah satu fungsi pendidikan adalah melakukan inovasi-inovasi sosial, yang maksudnya tidak lain adalah mendorong perubahan sosial. Fungsi pendidikan sebagai agen perubahan sosial tersebut, dewasa ini ternyata justru melahirkan paradoks.
Kenyataan menunjukkan bahwa, sebagai konsekuensi dari perkembangan ilmu perkembangan dan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, perubahan sosial berjalan jauh lebih cepat dibandingkan upaya pembaruan dan laju perubahan pendidikan. Sebagai akibatnya, fungsi pendidikan sebagai konservasi budaya menjadi lebih menonjol, tetapi tidak mampu mengantisipasi perubahan sosial secara akurat (Karim, 1991: 28). Dalam kaitan dengan paradoks dalam hubungan timbal balik antar pendidikan dan perubahan sosial seperti dikemukakan di atas, patut kiranya dicatat peringatan Sudjatmoko (1991:30) yang menyatakan bahwa negara-negara yang tidak mampu mengikuti revolusi industri mutakhir akan ketinggalan dan berangsur-angsur kehilangan kemampuan untuk mempertahankan kedudukannya sebagai negara merdeka.
Dengan kata lain, ketidakmampuan mengelola dan mengikuti dinamika perubahan sosial sama artinya dengan menyiapkan keterbelakangan. Permasalahan perubahan sosial, dengan demikian harus menjadi agenda penting dalam pemikiran dan praksis pendidikan nasional.
Ø Permasalahan Internal Pendidikan :
Seperti halnya permasalahan eksternal, permasalahan internal pendidikan di Indonesia masa kini adalah sangat kompleks. Daoed Joefoef (2001: 210-225) misalnya, mencatat permasalahan internal pendidikan meliputi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan strategi pembelajaran, peran guru, dan kurikulum. Selain ketiga permasalahan tersebut sebenarnya masih ada jumlah permasalahan lain, seperti permasalahan yang berhubungan dengan sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen, anggaran operasional, dan peserta didik. Dari berbagai permasalahan internal pendidikan dimaksud, makalah ini hanya akan membahas tiga permasalahan internal yang di pandang cukup menonjol, yaitu permasalahan masalah mutu, masalah pemerataan, masalah motivasi, dan masalah keterbatasan sumberdaya dan sumberdana pendidikan, sistem kelembagaan, profesionalisme guru, dan strategi pembelajaran.
Pendidikan kita sekarang ini setidak-tidaknya sedang dihadapkan pada empat masalah besar: masalah mutu, masalah pemerataan, masalah motivasi, dan masalah keterbatasan sumberdaya dan sumberdana pendidikan.Berikut uraian dari masalah-masalah tersebut :
Secara umum pendidikan kita sekarang ini tampaknya lebih menekankan pada akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal dari pada penguasaan keterampilan, internalisasi nilai-nilai dan sikap, serta pembentukan kepribadian. Di samping itu kuantitas tampaknya lebih diutamakan dari pada kualitas. Persentase atau banyaknya lulusan lebih diutamakan daripada apa yang dikuasai atau bisa dilakukan oleh lulusan tersebut.
Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih bersifat maladaptif daripada adaptif. Pola motivasi maladaptif lebih berorientasi pada penampilan (performance) daripada pencapaian suatu prestasi (achie-vement) (Dweck, 1986), suatu bentuk motivasi yang lebih mengutamakan kulit luar daripada isi. Ijazah atau gelar lebih dipentingkan daripada substansi dalam bentuk sesuatu yang benar-benar dikuasai dan mampu dikerjakan.
Kualitas proses dan hasil pendidikan belum merata di seluruh tanah air. Masih ada kesenjangan yang cukup besar dalam proses dan hasil pendidikan di kota dan di luar kota, di Jawa dan di luar Jawa. Pendidikan kita sekarang ini masih belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang pada umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Pendidikan kita mungkin baru berhasil meningkatkan kemam-puan peserta didik yang merupakan bibit unggul.
Pendidikan kita sekarang, juga masih dihadapkan pada berbagai kendala, khususnya kendala yang berkaitan dengan sarana/prasarana, sumberdana dan sumberdaya, di samping kendala administrasi dan pengelolaan. Administrasi serta sistem pengelolaan pendidikan kita pada hakikatnya masih bersifat sentra1istis yang sarat dengan beban birokrasi . O1eh karena itu persoa1an-persoa1an pendidikan masih sulit untuk ditangani secara cepat, efektif dan efisien.
Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tugas utama dalam pelaksahaan sistem pendidikan nasional kita adalah bagai-mana meningkatkan kualitas proses pendidikan sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang kompetitif untuk bersaing setidak-tidaknya dengan tenaga kerja lain di kawasan Asia Tenggara. Perjuangan dalam me-ningkatkan mutu pendidikan menuntut adanya kerja keras dari semua tenaga kependidikan serta kerjasama antara sesama satuan pendidikan.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na-sional tidak secara eksplisit mengatur masalah mutu pendidikan, melainkan hanya menyebutkan faktor-faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi mutu pendidikan, seperti: tujuan pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumberdaya pendidikan, kurikulum, evaluasi, penge-lolaan dan pengawasan.
Mangieri (1985, hlm.1) menyebutkan 8 faktor yang paling sering disebut-sebut sebagai faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Kede-lapan faktor tersebut adalah; kurikulum yang ketat, guru yang kompeten, ciri-ciri keefektifan, penilaian, keterlibatan orang tua dan dukungan masyarakat, pendanaan yang memadai, disiplin yang kuat, dan keterikatan pada ni1ai-ni1ai tradisiona1. Komisi nasional mengenai keunggulan dalam bidang pen-didikan Amerika dalam laporannya yang terkenal berjudul A Nation at risk merekomendasikan bahwa keunggulan (exelence) dalam bidang pendidikan dapat diwujudkan me1a1ui cara-cara berikut: menambah banyaknya pekerjaan rumah, mengajar siswa sejak permu1aan keterampi1an belajar dan bekerja, melakukan pengelolaan kelas yang lebih baik, sehingga waktu sekolah bisa dimanfaatkan semaksima1 mungkin, menerapkan aturan yang tegas mengenai tingkah laku di sekolah dan mengurangi beban administrasi guru.
Persoa1an kedua ada1ah bagaimana mendemokratiskan sistem pen-didikan dalam arti yang sesungguhnya. Semua pasal 4,5, dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 mengatur agar sistem pendidikan nasiona1 kita memberikan ke-sempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mempero1eh pen-didikan secara demokratis. Namun dalam praktek, kesempatan tersebut baru terbatas pada kesempatan yang sama dalam mempero1eh pendidikan - yang cukup banyak diantaranya masih berkua1itas rendah - be1um kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tinggi. Pendidikan yang rendah kualitasnya tidak banyak artinya dalam kehidupan. Karena kualitas ditentukan oleh biaya, pendidikan yang berkualitas baru bisa diriikmati oleh sebahagian kecil warganegara yang memiliki kelebihan da1am kemampuan intelektua1 maupun kemampuan ekonomis.
Usaha untuk mendemokratiskan serta memeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas antara lain dapat dilakukan dengan menstandardisasikan fasilitas lembaga penyelenggara pendidikan dan menye-1enggarakan kewajiban belajar. Semua lembaga pendidikan yang sejenis, apakah lembaga pendidikan tersebut berada di Jawa atau di luar Jawa perlu diusahakan agar memiliki fasilitas pendidikan yang setara dan seimbang: antara lain dalam bentuk gedung yang memadai, perlengkapan serta peralatan belajar yang mencukupi, kualifikasi guru yang memenuhi syarat dengan sistem insentif yang mendorong kegairahan kerja, dan satuan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Standarisasi fasilitas dan kondisi pendidikan diharapkan dapat menghasilkan standarisasi mutu. Dengan cara ini pada saatnya nanti , anak-anak yang berdomisili di luar Jawa tidak banyak lagi yang menginginkan bersekolah di Jawa, karena mutu pendidikan di daerah mereka setara atau malahan lebih tinggi dibandingkan dengan mutu pendidikan di Jawa.
Kewajiban belajar merupakan upaya lain untuk mendemokratiskan kesempatan memperoleh pendidikan. Melalui kewajiban belajar yang dise-lenggarakan dan dibiayai oleh negara, semua anak Indonesia akan mempe-roleh kesempatan untuk rnengikuti pendidikan sampai pada usia atau tingkat pendidikan tertentu. Melalui kewajiban belajar usaha untuk menaikkan tingkat pendidikan sebagian besar warga-negara dapat dilakukan secara lebih cepat. Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warganegara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Sementara itu ayat 2 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Bahkan pada ayat 3 mengatakan bahwa wajib belajar itu merupakan tanggung jawab negara. Mengingat demikian vitalnya peranan kewajiban belajar dalam upaya peningkatan kemampuan warganegara, maka peraturan pemerintah yang akan mengatur pelaksanaanya perlu segera dikeluarkan, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 4 pasal 34.
Sulit diterima kalau ada orang yang mengatakan bahwa anak-anak yang hidup pada masa sekarang ini kurang cerdas bila dibandingkan dengan anak-anak dari generasi sebelumnya. Soalnya kondisi kehidupan pada masa sekarang ini jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Namun demikian, ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prestasi belajar anak-anak sekarang ini untuk beberapa bidang studi tertentu cukup memprihatinkan. Satu-satunya alasan yang bisa dipergunakan untuk menerangkan gejala ini adalah bahwa mereka kurang memiliki motivasi untuk belajar. Mereka pada umumnya kurang tekun, cepat menyerah kalau menghadapi kesulitan, dan lebih me-nyukai pelajaran yang mudah daripada pelajaran yang sukar. Oleh karena itu, adalah merupakan tanggung jawab semua lembaga pendidikan untuk mena-namkan kesadaran kepada peserta didiknya akan pentingnya usaha dan kerja keras dalam belajar.
Permasalahan Profesionalisme Guru
Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran adalah pendidik atau guru. Betapapun kemajuan taknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Itu artinya guru merupakan variable penting bagi keberhasilan pendidikan.
Menurut Suyanto (2007: 1), “guru memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis alfabetikal maupun funfsional yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya”. Tetapi segera ditambahkan: “guru yang demikian tentu bukan guru sembarang guru. Ia pasti memiliki profesionalisme yang tinggi, sehingga bisa “digugu lan ditiru”.
Lebih jauh Suyanto (2007: 3-4) menjelaskan bahwa guru yang profesional harus memiliki kualifikasi dan ciri-ciri tertentu. Kualifikasi dan ciri-ciri dimaksud adalah: (a) harus memiliki landasan pengetahuan yang kuat, (b) harus berdasarkan atas kompetensi individual, (c) memiliki sistem seleksi dan sertifikasi, (d) ada kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat, (e) adanya kesadaran profesional yang tinggi, (f) meliki prinsip-prinsip etik (kide etik), (g) memiliki sistem seleksi profesi, (h) adanya militansi individual, dan (i) memiliki organisasi profesi.
Dari ciri-ciri atau karakteristik profesionalisme yang dikemukakan di atas jelaslah bahwa guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi dan seleksi yang baik. Itu artinya pekerjaan guru tidak bisa dijadikan sekedar sebagai usaha sambilan, atau pekerjaan sebagai moon-lighter (usaha objekan) Suyanto (2007: 4). Namun kenyataan dilapangan menunjukkan adanya guru terlebih terlebih guru honorer, yang tidak berasal dari pendidikan guru, dan mereka memasuki pekerjaan sebagai guru tanpa melalui system seleksi profesi. Singkatnya di dunia pendidikan nasional ada banyak, untuk tidak mengatakan sangat banyak, guru yang tidak profesioanal. Inilah salah satu permasalahan internal yang harus menjadi “pekerjaan rumah” bagi pendidikan nasional masa kini.
Permasalahan Strategi Pembelajaran
Menurut Suyanto (2007: 15-16) era globalisasi dewasa ini mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pola pembelajaran yang mampu memberdayakan para peserta didik. Tuntutan global telah mengubah paradigma pembelajaran dari paradigma pembelajaran tradisional ke paradigma pembelajaran baru. Suyanto menggambarkan paradigma pembelajaran sebagai berpusat pada guru, menggunakan media tunggal, berlangsung secara terisolasi, interaksi guru-murid berupa pemberian informasi dan pengajaran berbasis factual atau pengetahuan.
Paulo Freire (2002: 51-52) menyebut strategi pembelajaran tradisional ini sebagai strategi pelajaran dalam “gaya bank” (banking concept). Di pihak lain strategi pembelajaran baru digambarkan oleh Suyanto sebagai berikut: berpusat pada murid, menggunakan banyak media, berlangsung dalam bentuk kerja sama atau secara kolaboratif, interaksi guru-murid berupa pertukaran informasi dan menekankan pada pemikiran kritis serta pembuatan keputusan yang didukung dengan informasi yang kaya. Model pembelajaran baru ini disebut oleh Paulo Freire (2000: 61) sebagai strategi pembelajaran “hadap masalah” (problem posing).
Meskipun dalam aspirasinya, sebagaimana dikemukakan di atas, dewasa ini terdapat tuntutan pergeseran paradigma pembelajaran dari model tradisional ke arah model baru, namun kenyataannya menunjukkan praktek pembelajaran lebih banyak menerapkan strategi pembelajaran tradisional dari pembelajaran baru (Idrus, 1997: 79). Hal ini agaknya berkaitan erat dengan rendahnya professionalisme guru.
BAB IV
PENUTUP
A. SIMPULAN
Permasalahan-permasalahan pendidikan dikelompokkan menjadi dua kategori,yaitu permasalahan eksternal dan permasalahan internal. Diantara permasalahan internal yaitu membahas mutu,pemerataan,dan motivasi, profesionalisme guru, sistem pembelajaran, sumber dana dan sumber daya. Permasalahan eksternal meliputi permasalahan globalisasi dan permasalahan perubahan sosial. Dari pemahaman terhadap sejumlah permasalahan dimaksud di atas dapat disimpulkan bahwa berbagai permasalahan pendidikan yang komplek itu, baik eksternal maupun internal adalah saling terkait.
B. SARAN
Sesuai dengan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tugas utama dalam pelaksahaan sistem pendidikan nasional kita adalah bagaimana meningkatkan kualitas proses pendidikan sehingga dapat menghasilkan tenaga kerja berkualitas yang kompetitif untuk bersaing setidak-tidaknya dengan tenaga kerja lain di kawasan Asia Tenggara. Perjuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan menuntut adanya kerja keras dari semua tenaga kependidikan serta kerjasama antara sesama satuan pendidikan.
Hal ini tentu saja menyarankan bahwa pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan tidak bisa dilakukan secara parsial; yang merupakan pendekatan terpadu. Bagaimanapun, permasalahan-permasalahan di atas yang belum merupakan daftar lengkap, harus kita hadapi dengan penuh tanggung jawab. Sebab, jika kita gagal menemukan solusinya maka kita tidak bisa berharap pendidikan nasional akan mampu bersaing secara terhormat di era globalisasi dewasa ini.
Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :
1. Adanya peran serta seluruh komponen kampus dalam rangka menyelesaikan permasalahan pendidikan Indonesia.
2. Menumbuhkan kesadaran bahwa permasalahan pendidikan merupakan masalah yang serius dan harus segera di selesaikan.
3. Perlunya meningkatkan apresiasi pemecahan masalah pendidikan oleh pihak manapun baik individu maupun perseorangan.
DAFTAR PUSTAKA
Ø ——— Undang-undang Republik Indonesia, No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Repub1ik Indonesia, 1989.
Ø .——— Undang-undang Republik Indonesia,No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, Pen. CV Aneka Ilmu, cet. 1 tahun 2003
Ø Ardhana, Wayan (1991). Kebijakan pemerintah dalam strategi pendidikan nasional. Makalah dalam Seminar Televisi Perididikan Indonesia di Surabaya, 23 Februari .
Ø Ardhana, Wayan (1990). Atribusi terhadap sebab-sebah keberhasi1an dan kegagalan, serta kaitannya dengan motivasi berprestasi, Pidato pengukuhan Guru Besar, IKIP Malang.
Ø Ardhana, Wayan (1990). Hakikat kewajiban belajar dalam menyongsong rintisan kewajiban belajar SLTP, naskah tidak dipublikasikan.
Ø Bebby, C.E. (1982). Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan pedoman perencanaan, LP3ES, Jakarta.
Ø Clifford, Margaret M. { 1990 ). Students need challenge, not easy success, Educational Leadership, 48 (1), 22 - 34.
Ø Cummings, William K. ( 1980 ). Education and equality in Japan, Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
Ø Dweck, Carol S. (1986). Motivational processes affecting learning, American Psychologist, 41(10), 1040-1048.
Ø Fakih, Mansour, 2000. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.
Ø Freire, Paulo, 2000. Pendidikan Kaum Tertindas, alih bahasa Oetomo Dananjaya dkk. Jakarta
http://heruedi.blog.uns.ac.id/2010/04/25/masa-depan-pendidikan-indonesia/

519

5

2 dari 2 Kompasianer menilai Bermanfaat.
Sudah saatnya kita menata ulang masa depan bangsa. Mengingat keunikan geografis Indonesia yang merupakan gugusan pulau-pulau dengan luas wilayah laut dua kali lipat dari luas daratan, maka kita perlu merumuskan visi baru, yakni: “Mewujudkan negara kesatuan maritim yang mampu mengintegrasikan perekonomian domestik menuju negara maju yang berkeadilan.”

Ada lima sasaran strategis yang perlu dicanangkan pemerintahan baru untuk mencapai percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, merata dan berkeadilan. Pertama adalah struktur ekonomi yang kokoh yang tak rentan diterpa gejolak eksternal, mandiri dan berdaya saing. Kedua sumber daya manusia berkualitas, yang bertumpu pada pendidikan berorientasi output, kesehatan, dan kemampuan teknologi. Ketiga mobilisasi seluruh potensi sumber dana dalam negeri untuk menghasilkan pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan investasi. Keempat pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis dan lestari. Kelima, birokrasi yang kompeten, efektif dan bersih.
Dengan lima sasaran strategis tersebut, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan yang tinggi saat ini bisa terselesaikan lebih cepat. Selain itu, penerimaan pajak oleh pemerintah masih dapat ditingkatkan sehingga pemerataan pembangunan kian dapat dirasakan semua pihak di semua wilayah.
Untuk mengoperasionalisasikan visi dan sasaran strategis, ada tujuh area kebijakan yang perlu digelar. Pada area kebijakan ketujuh tercantum kebijakan afirmatif, yang menunjukkan bahwa mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan masalah bangsa.
Kesemua ini akhirnya dipayungi oleh tiga pilar, yakni: lingkungan sosial politik, kerangka kelembagaan, dan struktur pasar.
Inilah beberapa nilai inti dari demokrasi sosial dan ekonomi pasar sosial. Kita tak boleh berhenti untuk memperjuangkannya, di mana pun kita berkiprah.
http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/10/29/menata-masa-depan/

INDUSTRIALISASI dan MACAM-MACAMNYA

2010-12-20T01:57:00.000-08:00

A. Definisi dan pengertian industri
Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
B. Jenis / macam-macam industri berdasarkan tempat bahan baku
1. Industri ekstraktif
Industri ekstraktif adalah industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar.
- Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.
2. Industri nonekstaktif
Industri nonekstaktif adalah industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
3. Industri fasilitatif
Industri fasilitatif adalah industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya.
- Contoh : Asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.
C. Golongan / macam industri berdasarkan besar kecil modal
1. Industri padat modal
adalah industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya
2. Industri padat karya
adalah industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.
D. Jenis-jenis / macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya
= berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986 =
1. Industri kimia dasar
contohnya seperti industri semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb
2. Industri mesin dan logam dasar
misalnya seperti industri pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll
3. Industri kecil
Contoh seperti industri roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll
4. Aneka industri
misal seperti industri pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.
E. Jenis-jenis / macam industri berdasarkan jumlah tenaga kerja
1. Industri rumah tangga
Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang.
2. Industri kecil
Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang.
3. Industri sedang atau industri menengah
Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 20-99 orang.
4. Industri besar
Adalah industri yang jumlah karyawan / tenaga kerja berjumlah antara 100 orang atau lebih.
F. Pembagian / penggolongan industri berdasakan pemilihan lokasi
1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (market oriented industry)
Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja / labor (man power oriented industry)
Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena bisanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (supply oriented industry)
Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.
G. Macam-macam / jenis industri berdasarkan produktifitas perorangan
1. Industri primer
adalah industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu
Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
2. Industri sekunder
industri sekunder adalah industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali.
Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
3. Industri tersier
Adalah industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa.
Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Sumber : http://organisasi.org

Kondisi Pengungsi di dusun Gempok, desa Jumoyo Jumoyo, di Pos SMK MUH JUMOYO Salam Magelang

2010-12-13T15:09:00.000-08:00

Bencana Lahar Dingin Merapi di Gempol Jumoyo , Salam Magelang, pada Rabu, 8 Desember 2010

2010-12-13T14:43:00.000-08:00

Model Pembelajaran Investigasi

2010-12-08T15:12:00.000-08:00

A. Model Pembelajaran Investigasi
Istilah investigasi mulai diperkenalkan dengan diterbitkannya laporan dari Cockcroft (dalam Evans, 1987) menyatakan bahwa pembelajaran matematika harus melibatkan aktivitas-aktivitas berikut:
1. Eksposisi (pemaparan) guru;
2.Diskusi diantara siswa sendiri, ataupun antara siswa dan guru;
3. Kerja praktek;
4. Pemantapan dan latihan pengerjaan social;
5. Pemacahan masalah;
6. Investigasi.
Investigasi merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kemungkinan kepada siswa untuk mengembangkan pemahaman siswa melalui berbagai kegiatan. Kegiatan belajar dimulai dengan diberikan masalah-masalah yang diberikan oleh guru, sedangkan kegiatan belajar selanjutnya cenderung terbuka, artinya tidak terstruktur secara ketat oleh guru, yang dalam pelaksanaannya mengacu pada berbagai teori investigasi.
Menurut Joyce, Weil dan Calhoun( 2000: 53), model ini sangat mudah disesuaikan dan komprehensip yang menggabungkan tujuan-tujuan akademik investigasi, integrasi sosial dan proses pembelajaran sosial, dan dapat digunakan dalam semua bidang studi, dalam semua tingkat usia.
Menurut Height (dalam Krismanto,2004), investigasi berkaitan dengan kegiatan mengobservasi secara rinci dan menilai secara sistematis. Jadi investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang, dan selanjutnya orang tersebut mengkomunikasikan hasil perolehannya, dapat membandingkannya dengan perolehan orang lain, karena dalam suatu investigasi dapat diperoleh satu atau lebih hasil.
Dalam kegiatan di kelas yang mengembangkan diskusi kelas berbagai kemungkinan jawaban itu berimplikasi pada berbagai alternatif jawaban dan argumentasi berdasarkan pengalaman siswa. Akibatnya ialah jawaban siswa tidak selalu tepat benar atau bahkan salah karena prakonsepsi yang mendasari pemikiran siswa tidak benar.
Namun dari kesalahan tersebut dengan komunikasi yang dikembangkan dapat memberikan arah kesadaran siswa akan kesalahan mereka, khususnya dimana terjadi sumber kesalahan tersebut. Mereka akan belajar dari kesalahan sendiri dengan bertanya, mengapa orang lain memperoleh jawaban yang berbeda dengan jawabannya. Dengan sikap keterbukaan yang memang harus dikembangkan dalam sikap investigasi tersebut, siswa belajar bukan hanya mencari kebenaran atas jawaban permasalahan itu, tetapi juga mencari jalan kebenaran menggunakan akal sehat dan aktifitas mental mereka sendiri.
Ada perbedaan antara investigasi dan pemecacahan masalah. Menurut Evans (1987), di Inggris pemecahan masalah dibedakan dari penyelidikan, sedangkan di Amerika Serikat kedua istilah tersebut tidak dibedakan, dalam arti investigasi dimasukkan kelingkup kegiatan pemecahan masalah yang sejak tahun 1985 sudah menjadi agenda aksi para guru matematika untuk dilaksanakan berdasarkan rekomendasi NCTM, suatu organisasi para guru matematika di Amerika Serikat yang sangat disegani di seluruh dunia.
Perbedaan tersebut menurut Evans (1987),pemecahan masalah merupakan kegiatan memusat (convergen activity) dimana para siswa harus belajar mencari penyelesaian. Sedangkan investigasi adalah kegiatan menyebar (divergen activity) dimana para siswa lebih diberikan kesempatan untuk memikirkan, mengembangkan, menyelidiki hal-hal menarik yang mengusik rasa keingintahuan mereka. Dapat saja terjadi si A tertarik pada bagian X untuk diselidiki dan si B tertarik pada bagian-bagian yang lain.Disamping itu si A hanya menyelidiki bagian permukaannya saja, sedangkan si B dengan kemampuan berpikir yang sangat prima menyelidiki hal-hal tersebut secara mendalam dan terinci. Itulah sebabnya penyelidikan ini disebut juga suatu kegiatan terbuka yang tidak terbatas, karena kegiatan ini sangat tergantung pada ketertarikan dan perbedaan kemampuan berpikir setiap siswa yang tentunya sangat berbeda.
Diskusi kelompok maupun diskusi kelas merupakan hal yang sangat penting guna memberikan pengalaman mengemukakan dan menjelaskan segala hal yang mereka pikirkan dan membuka diri terhadap yang dipikirkan oleh teman mereka. Pengalaman yang baik seperti ini akan memotivasi siswa untuk belajar dan mau menyelidiki (menginvestigasi) lebih lanjut. Pengalaman bekerjasama dalam banyak hal sangat sesuai dengan semangat gotong royong yang telah berkembang sejak lama di bumi tercinta Indonesia ini. Hal ini perlu selalu dikembangkan dengan melatihkannya kepada para siswa.
Bahkan hal ini juga disadari oleh pendidik bangsa lain, seperti misalnya Schmuck (1985) yang menyatakan: As a consequence of social changes during the past several decades, human beings have been pushed to live closer and closer together. Consequently, the schools have to take an increased role in helping young people to learn the skills necessary for living succesfully with one another. Thus, parallel with the traditional academic curriculum, the schools have concerned themselves with developing students’ interpersonal skills
Dalam kerja kelompok siswa, Malone dan Krismanto (1993) menemukan bahwa sebagian besar siswa menginginkan mereka sendirilah yang menentukan anggota kelompok kegiatan, dengan 5 orang siswa campuran putra dan putri dan dengan berbagai-banyak anggota 3 tingkat kemampuan siswa. Hal ini sesuai dengan Sharan (1980) bahwa kelompok semacam itu memberikan efektifitas dalam peningkatan hasil belajar siswa.
Sikap dan kemauan siswa dalam menggunakan pendekatan investigasi tidak terlepas dari :
(1) kegemaran siswa akan matematika,
(2) pemahaman siswa tentang kegunaan matematika dan
(3) keberanian siswa untuk membentuk sendiri pengetahuan matematika mereka.
Ini sesuai dengan paham yang dikembangkan oleh para pakar dan peneliti serta penganut konstruktivisme. Karena itu seberapa jauh keberhasilan penggunaan pendekatan investigasi juga antara lain tergantung ketiga faktor. Karena itu maka guru juga perlu mengetahui seberapa jauh hal di atas dimiliki siswa di samping berusaha untuk lebih memberikan pemahaman kepada para siswa.

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1964875-model-pembelajaran-investigasi/

UAS 9 Sesember 2010 Kelas XII IPS

2010-12-08T14:55:00.000-08:00

No	NAMA	NILAI	KET.
1	ACHMAD BUSRONAJAH	54	TL
2	ALVIN GUSTIANSYAH	45	TL
3	ANNISA RAHMAH	59	TL
4	ANWAR MUKHLIS	71	L
5	ARDHI YUNANDAR	62	TL
6	BAYU ANGGORO	59	TL
7	BRIANDITYA RIDLO WICAKSONO	49	TL
8	DELIANA AYU SARASWATI	59	TL
9	DWI ARUM PUSPASARI	66	TL
10	EKA ARI PURNAMI	72	L
11	ELISA ARDIANA	64	TL
12	FANTRI AWAN RIYADI	61	TL
13	FEBRI BUDI PRIHATMOKO	44	TL
14	INEZ MAYSELLA	60	TL
15	ISTIYATUN CHASANAH	69	TL
16	KHARISMA NASIONALITA	71	L
17	KODRAT YULIANTO	70	L
18	LAODE MUHAMAD K.M	61	TL
19	LUTHFI AJI RAMDANI	49	TL
20	MAHAR DEWI	59	TL
21	MAYANG ASTIA PARAMITA	65	TL
22	MUFLIH REZA S	64	TL
23	MUHAMMAD MACHRUS ALI	71	L
24	NIKODEMUS WISNU PRATAMA	69	TL
25	NOVITATSANI FAJRIN	65	TL
26	NUROKHMAN	72	TL
27	NURUL KHIKMAH	75	L
28	OKTI ZULAL RAKHMAWATI S	72	L
29	RIDHO NUR TAMTOMO	76	L
30	RINI AMBARSARI	79	L
31	RISKA KURNIA ALAM	80	L
32	SANDY PERMANA	71	L
33	SETYA AJI PURWIJAYANTO	75	L
34	SHERLY YULIANAWATI	83	L
35	SITI ANISATUN NAFI'AH	76	L
36	SRI MULYANINGSIH	70	L
37	THOHA MANSUR	71	L
38	TITI HANIFAH	72	L
39	TRI LESTARI	79	L
40	TRI RIZKI HASANAH	67	L
41	USWATUN KHASANAH	71	L
42	VIVI DARYANTI	67	TL
43	ZAKIA RIZKI KINASIH	72	L
44	ACHMAD YANUAR PRIHANDOYO	62	TL
45	ADAM ADITYA RESPATI	72	L
46	AKHMAD FAOZAN	70	L
47	ANNISA NUR AZIZAH	72	L
48	ARIF RAHMAN	67	TL
49	ATIK MUHIMATUN ASRORIAH	71	L
50	AULIA ALIF PRAJANINGRUM	74	L
51	BARIANI MUSAROFAH	69	TL
52	BRIAN VICKY PRIHASTAMA	74	L
53	BUGAR IRFANSYAH	71	L
54	DANDUNG TRIHASTOTO	74	L
55	DESTYA AYU HARTANTRI	62	TL
56	EDHO SETIAWAN	65	TL
57	ERMA YULI SETYARINI	70	L
58	GILANG RICKAT TRENGGINAS	70	L
59	HARI DWIANNA	67	TL
60	HERMANSYAH	65	TL
61	KANTI ASMARA	71	L
62	LINA WINDARTI	79	L
63	LUTFI MUFTI ATI	69	TL
64	M.SUBKHAN AZIZI	61	TL
65	MABRUROH	57	TL
66	MAHFUD AMIN NASRULLOH	64	TL
67	MOH HARUN ROSYID	54	TL
68	MUHAMAD NUR RAFIQ	70	L
69	NADIA ZUNAIRAH	76	L
70	NIA MUSLIMMAWARTI	77	L
71	NOVI NUR AINI	70	L
72	NUR NGAFIYAH	70	L
73	NURJANNAH	72	L
74	RANI NURDIANTI	74	L
75	RIFKI WAHYU IZZATI	51	TL
76	RIJAL HARMALA	69	TL
77	SETYAWAN BUDI NUGROHO	71	L
78	SRI DEWI UTAMI	83	L
79	SRI LESTARI	62	TL
80	SUCI ROKHMAWATI	67	TL
81	TRI WULANDARI	70	L
82	WARA CAHYANDARI	74	L
83	WENDY FERA	66	TL
84	YONATHAN ARDY CHRISTIAWAN	59	TL
85	YUGO HERANIKO	54	TL
86	YUTIKA NURAINI	74	L
87	ZULFIYYAN EFFENDY	70	L
88	AGNESIA DWI SAPTARINA	69	TL
89	AGUS MISBAHUDIN	65	TL
90	AGUS TRIANTI	65	TL
91	ALVI NURHAKIM	49	TL
92	ANDIKA YUSUF PERMANA	51	TL
93	ANGGIA PUSPITA WULAN SARI	69	TL
94	ANGGUN PUSPITA RINI	67	TL
95	ANI MASFIA	69	TL
96	ANISA NUR CHASANAH	59	TL
97	ARIFFIANTI HAMIDAH	72	L
98	ATI SOLECHATI	65	TL
99	BEKTI UTAMI	56	TL
100	BENNEI RAMADHAN	56	TL
101	CANDRA KUSMARWANTO	54	TL
102	DESI SURYANINGSIH	60	TL
103	DEWI RESTIANA	61	TL
104	DHIMAS WIDHI NUGROHO	65	TL
105	DITO AJI WIBOWO	62	TL
106	EGA REZKY HASTRYARINI	62	TL
107	FAHRUL ARBA PRAKOSO	66	TL
108	FEBRIAN YUSUF KURNIAWAN	67	TL
109	FIFTY ARIANINGSIH	54	TL
110	FITRI SUSANTI	56	TL
111	FX BIMO WISNU SANJAYA	59	TL
112	GALIH ADITYA WIBISONO	67	TL
113	HARDITYO MULYAWAN	76	L
114	IRYANI DWI SEPTIANINGRUM	76	L
115	ISNA KURNIATIN	80	L
116	KHUSNUL KHOTIMAH	70	L
117	MOCHAMAD IQBAL	77	L
118	MOKHAMAD FAJRI RIYADI	70	L
119	MUHAMMAD KOMARUDIN	55	TL
120	MUSTAQIMAH	77	L
121	NUGRAHENI WIDIASTUTI	71	L
122	PRAYUDHA AGUS HIMAWAN	64	TL
123	RYAN ADHI PRIHASTO	61	TL
124	SRI MAHMUDAH	72	L
125	SYARIFATUL MUNIROH	76	L
126	SYUKRON ALAIK FATHUL HIDAYAH	71	L
127	TIARA PUJI PANGESTI	75	L
128	UMI SYARIFAH	67	TL
129	UPI ROSANDI	71	L
130	WISMOYO ADI NUGROHO	70	L
131	ZUHDAN KAMAL ABDILLAH	65	TL
132	ERISTYA SURYA ARTHA (M)	57	TL

	Rata-rata IPS 1	66.52380952
	Rata-rata IPS 2	68.38636364
	Rata-rata IPS 3	65.46666667
	Rata-rata keseluruhan	66.79227994
	Ket. 54 % siswa dinyatakan TL dengan batas tuntas 70.
		Kebumen, 9 Desember 2010
		Guru Mapel Sosiologi

		Eka Gunawan, S.Pd.

UAS 9 Desember 2010 Kelas XI IPS

2010-12-08T14:51:00.000-08:00

	Kelas XI IS
NO	NAMA	NIL	KET
1	ADITYA GARINI RAMADIAN	72	L
2	ALFIAN DWI JAYANTO	71	L
3	ANAS ADI MUHAMMAD	65	TL
4	ANDREAS HARYO WIDIYANTO	79	L
5	ANUGERAH DWI NOVIYANTI	64	TL
6	ARINAL KHUSNA NUGRAHENI	74	L
7	CAHYO SUDRAJAD	69	TL
8	CHARLES IVAN ANDHERSON	40	TL
9	CHRISTIANA OKTI PRATIWI	72	L
10	DIAH TIARA RAHMASARI	76	L
11	DIAS ENDAR PRATAMA	76	L
12	DINI ISWIRANTI	65	TL
13	FAJAR PRIYANTO	72	L
14	FARKHAN DWI RAHMANTO	71	L
15	FENTI LESTARI	76	L
16	FITRIA ANGGRAINI	80	L
17	HALIMATUSSA'DIYAH	55	TL
18	HENDRI YANUARTI TONAPO	76	L
19	HENI SAFITRI	77	TL
20	HERU HANDOYO	62	TL
21	IDA NUR SANTI	75	L
22	IKA MAULANI HAMAH	72	L
23	KURNIADI SUBEKTI	76	L
24	LAILIYAH RAKHMAH	72	L
25	LATIFAH CHIKMAWATI	71	L
26	LUFTI ADE PRIMANDANI	80	L
27	LUKMAN ADI PUTRA	77	L
28	M.ROIF MUNTAHA	65	TL
29	MELITA SARI	75	L
30	MUHAMAD NUR IRFAN	74	L
31	NULI SUKMA WARDANA	70	L
32	NUR SUTRIANI	57	TL
33	RITA ROSSIANA DEWI	75	L
34	SIGIT NURHADI	66	TL
35	SITI NUR AZIZAH	62	TL
36	SOFIYAHNA	69	TL
37	TSANI NAJATI	72	L
38	UMMU NAIL'ATUR RAHMAH	72	L
39	ADI TRIYANTO	60	TL
40	ADITYA REZA ASKIANDI	64	TL
41	ANGGITA PIPIT PERMATASARI	65	TL
42	ANJAR SEPTIADI	79	TL
43	AOLIA FEBRIANI ATMA .W	67	TL
44	AZIZ NUR KHOLID	74	L
45	DAFINIYATUL AZIZAH	67	TL
46	DENI KURNIAWAN	67	TL
47	DHILAM INDRA KUSUMA	48	TL
48	DIAH PURNAMA SARI	61	TL
49	DIAN RETNO FITRIYANI	77	TL
50	DIMAS BAGUS FITRIANSYAH	62	TL
51	DWI FITRI NURMALASARI	61	TL
52	EKO WIJI ASTUTI	69	TL
53	ERIZA DWININDA RIAWENY	71	L
54	ETIKA KUSUMAWARTI	70	L
55	GHUFRON FAOZI	60	TL
56	HUSNIATI FA'AHA	59	TL
57	INDA KURNIA	75	L
58	INDRIANI FAJAR PANGASTUTI	52	TL
59	KHIRZA MUMTAZA	57	TL
60	LANDY DIAH AYU PERMATASARI	67	TL
61	LIDYA PUSPITA SARI	69	TL
62	LU'LU UL JANAH	62	TL
63	M.NUR WAHID	69	TL
64	MEI PRITANGGUH	70	TL
65	MOKHAMAD PARMADI	69	TL
66	MUHDI SHAFIYULLAH	64	TL
67	PRIYO ANGGORO	74	L
68	PUTRI IKA NURMALASARI	69	TL
69	RAHMAT BIMA WIJOYO	70	TL
70	RETDHITA DIMAS SATRIA	56	TL
71	RIZAL KUSTANTO	64	TL
72	RIZKI DWI NUR FAUZI	69	TL
73	SHINTA MARIYANA	54	TL
74	SUCY TRI RAMADHANI	57	TL
75	TYAS ATIKAH	64	TL
76	WORO DWI UTAMI	71	L
77	ADE WAHYU DISTYA	61	TL
78	ANISAH	62	TL
79	BIMA CAHYA BHAYANGKARA (M)	49	TL
80	BOWO LAKSONO	67	TL
81	BUDI IRMAWAN	70	L
82	DAMAR ALAMSYAH	62	TL
83	DEFA KUNDARI KUSUMAWARDANI	56	TL
84	DENI KUNIASIH	60	TL
85	DESSY CAESASARI DEWI	62	TL
86	DIAN PERTIWI	54	TL
87	DWI RIZKI AFIFAH	59	TL
88	EKA AGUSTININGRUM	50	TL
89	FAISAL BASKORO	65	TL
90	FAJAR AGUS SETYANINGRUM	66	TL
91	FAJAR ALI	62	L
92	HASNI YAKUB	65	L
93	IMAM	66	TL
94	IMAM MUZAKKI	57	TL
95	KARTIN YULIANTI	79	L
96	LIANA KHOTIMAH	51	TL
97	MOH.ARIFIN	59	TL
98	MUHAMMAD IDRIS	70	L
99	NIZAR ALAMIN	69	TL
100	NUR APRILIANI	72	L
101	NUR LAELATUL BADRIYAH	66	TL
102	PUJI HASTUTI	77	L
103	PUTRI FAJAROTUL SHOLIKHAH	66	TL
104	RAFIF ADZIABI (M)	70	L
105	RIA PUSPITASARI	81	TL
106	RIZAL RIZKI ICHSANI	72	L
107	RIZKI MULYANI	62	TL
108	SAFRIN APRIYADI	72	L
109	SITI CHOFIFAH	66	TL
110	SITI MAULIDA PURNAWANTI	69	TL
111	SUSANTI	67	TL
112	TEGUH BANGKIT PAMUNGKAS	64	TL
113	TITIN FAUZIAH	57	TL
114	TRI WAHYUNI	70	L
115	YOGI HERI NURDI	75	L
116	YOSSY WIDYAWATI	64	TL
117	AGISTI KUSUMA WARDANI	84	L
118	AHMAD NURUDIN	83	L
119	AMANATUN KHOIRINA	64	TL
120	ASTARI AMALIA	71	L
121	BUDI PRASOJO	69	TL
122	DHANI ARBA	67	TL
123	DWI HARYANI WIJI ASTUTI	62	TL
124	EDWIN RAGIL PRADITA	71	L
125	ELGA ALIM MUSTOFA	76	L
126	ELOK PROPITA NINGRUM	67	TL
127	FATHUL JANNAH	59	TL
128	GAYUH ANGGIT HARJANTI	85	L
129	HANIFATUS SOLIHAH	64	TL
130	IBNU ADAM KHANAFI	70	L
131	INTAN SOFIANA	75	L
132	ISNAENI NGASIROTURROKHMAH	57	TL
133	KHAFIDH MA'RIFATULLOH	60	TL
134	KURNIA SETIYA WARDANI	77	L
135	LESTARI AGUS TIAN	55	TL
136	MUADIBUSSIBYAN	66	TL
137	MUHAMMAD DARWIS MUBAROK	69	TL
138	MULIANA AYUMI	61	TL
139	NANDA FIKRI FURQONI	79	L
140	NUR HIDAYATI	74	L
141	NUR LAELI MAFTUKHAH	79	TL
142	NURUL HUDHA UMAR	74	L
143	RINA DEWIHAPSARI	75	TL
144	SETIO NUGROHO	74	L
145	SINGGIH ADI PRASETYO	67	TL
146	SITI NAFINGAH	76	TL
147	SULISTIANINGSIH	74	TL
148	TIYAS PRATAMAWATI	56	TL
149	USWATUN KHASANAH	76	L
150	WAHYU PRASETYO	71	TL
151	WIRAWAN PRASASTO	88	L
152	YAKHYANI MAEMUNAH	71	L
153	YANUAR WICAKSONO	74	TL
154	YUNIFA AMI FAHRURRI	74	L

	Rata-rata XI IPS 1	70.31578947
	Rata-rata XI IPS 2	65.34210526
	Rata-rata XI IPS 3	64.87179487
	Rata-rata XI IPS 4	70.89473684
	Rata-rata keseluruhan	67.85610661
	Ket. 94 anak atau 61 % dinyatakan tidak tuntas ( KKM 70 )
	Kebumen, 9 Desember 2010
	Guru Mapel Soaiologi

	Eka Gunawan, S.Pd
	NIP. 1968091 199403 1 009

Info CPNS Jateng

2010-11-12T20:14:00.000-08:00

Mau lihat informasi CPNS Jawa Tengah silakan kunjungi situs berikut ini :

http://cpns.jatengprov.go.id/

Peduli Korban Merapi

2010-11-09T04:04:00.000-08:00

Assalamualaikum. Wr Wb
Meletusnya gunung Merapi 26 Oktober 2010 hingga kini belum usai dan menimbulkan berbagi penderitaan bagi masyarakat sekitarnya. Oleh Karena itu kami berharap kepedulian teman, rekan blogger baik yang ada di Indonesia maupun di Luar negeri turut serta meringankan beban mereka. Bila Anda ingin memberikan bantuan berupa uang dapat disalurkan melalui rekening Bang Jateng Cabang Kebumen No Rek. 2-008-06304-7.atas nama EKA GUNAWAN.
Bila Anda akan membantu dalam bentuk sembako, perlenglkapan lain dapat dialamatkan ke Desa Karangsari, Rt 03. Rw 05 Kabupaten Kebumen , Jawa Tengah Indonesia ( 54351 ).
Terima kasih atas perhatian dan kepedulian rekan dan teman blogger dalam meringankan beban pengungsi korban letusan gunung Merapi.
Mohon maaf bila ada tulisan yang tidak berkenan.
email : ekasmanda.gunawan@gmail.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Bumi Pertiwi Berduka ( Merapi )

2010-11-07T17:08:00.000-08:00

BAB KETERATURAN SOSIAL

2010-10-30T18:57:00.000-07:00

Sebagai makhluk sosial kita tentunya menginginkan kondisi sosial teratur dimana hubungan antar masyarakat berjalan secara dinamis dan seimbang. Dalam sosiologi istilah yang dipakai ialah keteraturan sosial. Keteraturan Sosial adalah suatu kondisi dimana hubungan sosial berjalan secara tertib dan teratur mnurut nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
Keteraturan sosial berjalan menurut tahap-tahap sebagai berikut :
a. Pola
Pola adalah bentuk umum dari suatu interaksi yang berlangsung dalam masyarakat yang dijadikan contoh oleh anggota masyarakat.
b. Order
Order adalah tatanan nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh masyarakat.
c. Keajegan
Keajegan menggambarkan suatu kondisi keteraturan yang tetap dan berlangsung terus menerus.
Tertib Sosial
Tertib Sosial ini ialah keselarasan tindakan masyarakat dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat.

Hal yang harus kita perhatikan juga serta tidak kalah pentingnya adalah kemungkinan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan kita. Konflik sosial ini merupakan pertentangan atau perbedaan antara dua kekuatan disertai tindakan ancaman maupun kekerasan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab konlik sosial antara lain :
1. Perbedaan antar individu, yaitu perbedaan pendirian atau pendapat dan perasaan yang akan melahirkan konflik.
2. Perbedaan kebudayaan, yaitu perbedaan kepribadian dan yang berlatar belakang pola kebudayaan yang berbeda dan secara sadar maupun tidak sadar akan menyebabkan timbulnya konflik.
3. Perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok, yaitu perbedaan ekonomi, politik, sosial dan budaya

Konflik sosial dalam masyarakat mempunyai dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang terjadi akibat konflik sosial tersebut antara lain, :
A. Dampak positif
a. Bertambahnya solidaritas sesama anggota kelompok, sebagai contoh misalnya jika suatu kelompok terlibat konflik dengan kelompok lain, maka anggota kelompok tersebut akan bersatu melawan kelokpok lain.
b. Memunculkan pribadi yang tahan uji dan tidak mudah putus asa
Dampak yang bersifat positif tersebut lebih condong kepada hal bersifat intern dalam suatu kelompok yang bertikai tersebut.

B Dampak Negatif
a. Adanya konflik akan menimbulkan keretakan antara kelompok yang satu dengan yang lain
b. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban jiwa manusia
c. Berubahnya sikap kepribadian individu yang semula baik menjadi kurang baik
d. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah.

Pembentukan Keteraturan sosial
Keteraturan sosial terbentuk karena ada proses sosial yang dinamakan konformitas, yaitu bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku terhadap yang lain sesuai dengan harapan kelompok. Sejak lahir seorang anak diajarkan oleh orangtuanya untuk berperilaku sebagaimana jenis kelamin yang dimiliki. Bayi perempuan dan bayi laki-laki diperlakukan secara berbeda, diberi pakaian dengan bentuk dan warna yang berbeda, diberi mainan yang berbeda, dst. Proses pembelajaran demikian dalam studi sosiologi disebut sosialisasi.
Sosialisasi merupakan konsep penting dalam sosiologi, sebab seperti diakatakan Mead, bahwa diri manusia berkembang secara bertahap (preparatory, play stage, game stage, dan generalized other) melalui interaksi dengan anggota masyarakat yang lain. EH Sutherland menyatakan bahwa manusia menjadi jahat atau baik diperoleh memalaui proses belajar.
Sosialisasi berlangsung melalui interaksi sosial seorang individu atau kelompok dengan individu atau kelompok lain, baik yang berlangsung secara equaliter maupun otoriter, secara formal maupun nonformal, secara disadari maupun tidak disadari, di kelompok primer maupun sekundernya. Namun, untuk dapat berinteraksi dan berpartisipasi secara baik dalam kelompok atau masyarakatnya, individu juga harus melakukan sosialisasi. Individu harus mempelajari simbol-simbol dan cara hidup (cara berfikir, berperasaan, dan bertindak) yang berlaku dalam masyarakatnya sehingga ia menjadi wajar atau tidak aneh dan dapat diterima oleh warga lain dalam masyarakatnya.
Agen-agen atau media sosialisasi yang penting antara lain, (1) keluarga, (2) teman sepermainan, (3) lingkungan sekolah, (4) lingkungan kerja, dan (5) media massa. Di lingkungan keluarga peran para significant other (orang penting yang bermakna bagi seseorang), seperti ayah, ibu, kakak, baby sitter, pembantu rumah tangga, dll sangat penting. Kemandirian dan keterampilan sosial lainnya yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak, dapat diperoleh melalui pergaulannya dengan teman sepermainan. Di samping mengajarkan tentang keterampilan membaca, menulis, berhitung, cara berfikir kritis dan analistis, rasional dan objektif, lingkungan pendidikan/sekolah juga mengajarkan aturan-aturan tentang kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesivisitas.
Peran media massa sebagai agen sosialisasi tidak diragukan lagi. Dari beberapa penelitian ditemukan fakta bahwa sebagian besar waktu anak-anak dan remaja di beberapa kota dihabiskan untuk menonton telivisi, bermain game online, chating, dan berinteraksi antar-sesama melalui blog (web log) seperti face book dan friendster. Ahli media massa menyatakan bahwa media is the message. Homogenisasi (proses menjadi semakin serupanya struktur dan trend berbagai masyarakat dari berbagai belahan bumi) yang merupakan trend global kurang lebih merupakan hasil dari berperannya media massa yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya televisi dan internet.
Meskipun sosialisasi telah berlangsung sejak seseorang dilahirkan atau menjadi warga baru suatu masyarakat, tetapi tidak semua orang dapat berhasil dalam proses sosialisasi. Dengan kata lain, tidak semua orang mampu hidup dengan cara-cara yang sesuai dengan harapan sebagaian besar warga masyarakat. Meskipun para anggota masyarakat cenderung konformis, tetapi ada sedikit orang yang perilakunya berbeda atau menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan sebagian besar anggota masyarakat. Bentuknya bermacam-macam, mulai dari perilaku yang sekedar aneh, lucu, nyentrik, masih merupakan individual peculiarities, belum lazim karena terlalu maju, sampai dengan perilaku yang benar-benar merusak tatanan sosia, bahkan jahat (crime).
Kepada sebagian kecil warga masyarakat yang berperilaku berbeda atau menyimpang inilah peran mekanisme dari lembaga-lembaga pengendalian sosial, baik yang formal maupun informal, baik melalui cara-cara yang bersifat persuasif ataupun kurasif, preventif maupun kuratif. Pengendalian sosial menurut Durkheim akan merupakan kekuatan yang berasal dari luar individu yang memaksanya untuk bertindak, berperasaan, dan berfikir sebagaimana fakta sosial, melalui diberlakukannya sanksi-sanksi (fisik, ekonomi, maupun mental) baik yang bersifat positif maupun negatif.
Dengan kata lain, keteraturan sosial akan tercipta apabila: (1) dalam struktur sosial terdapat sistem nilai dan norma sosial yang jelas sebagai salah satu unsurnya; jika tidak demikian akan menimbulkan anomie, (2) individu atau kelompok dalam masyarakat mengetahui dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku (peran sosialisasi), (3) individu atau kelompok menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku (internalisasi dan enkulturasi), dan (4) berfungsinya sistem pengendalian sosial (social control).
Keteraturan Sosial dalam Masyarakat Multikultural
Masyarakat multikulrural (majemuk, plural) merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik (Furnivall, 1967). Majemuk/plural bukan sekedar heterogen. Seperti dinyatakan Cliford Geertz bahwa pluralitas ditunjukkan oleh terbagi-baginya masyarakat ke dalam subsistem-subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan terikat oleh hal-hal yang bersifat primordial. Dengan cara yang lebih rinci, Pierre van den Berghe menyebutkan beberapa sifat dasar masyarakat majemuk, yaitu: (1) terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok dengan subkultur saling berbeda satu dari lainnya, (2) struktur sosial terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer, (3) kurang dapat mengembangkan konsensus mengenai nilai yang bersifat dasar, (4) relatif sering mengalami konflik antar-kelompok, (5) integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan ketergantungan ekonomi, atau (6) dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok lainnya.
Mengingat karakteristik masyarakat plural seperti diuraikan di atas, proses integrasi sosial atau pembentukan keteraturan sosialnya akan memerlukan energi yang lebih besar, dan sangat tergantung pada bentuk dan konfigurasi struktur sosialnya serta proses-proses sosial yang ada.
Struktur sosial dalam masyarakat multikultural dapat dibedakan antara intersected dan consolidated. Dalam struktur yang intersected, integrasi atau keteraturan sosial lebih mudah terbentuk karena adanya silang-menyilang keanggotaan dan loyalitas. Sedangkan pada struktur yang consolidated, proses integrasi atau keteraturan sosialnya akan terhambat karena terjadi penguatan identitas dan sentimen kelompok yang diakibatkan oleh terjadinya tumpang tindih parameter dalam pemilahan struktur sosialnya.
Konfigurasi etnis dalam masyarakat multikultural, apakah (1) kompetesi seimbang, (2) maioritas dominan, (3) minoritas dominan, atau (4) fragmentasi, menentukan juga proses integrasi sosialnya. Pada konfigurasi (1) dan (4) memerlukan komunikasi dan adanya koalisi lintas-etnis, sedang pada konfigurasi (2) dan (3) integrasi sosial dapat terbentuk karena adanya dominasi suatu kelompok terhadap lainnya.
Ethnosentrisme, primordialisme, dan berkembangnya politik aliran merupakan faktor yang menghambat integrasi dan keteraturan sosial dalam masyarakat multikultural. Pendidikan multikulturalsme diharapkan dapat menumbuhkan faham relativisme kebudayaan, universalisme, dan berkembangnya kehidupan politik nasional yang non-aliran dan berbasis program dan ideologi nasional.

2010-10-24T06:48:00.001-07:00

PENGENDALIAN ATAU KONTROL SOSIAL
A. PENGENDALIAN SOSIAL
Dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang semua anggota masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang-orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut ( Soekanto, 181:45)
1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidah memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.
Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpangi sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah enforcement demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri ), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma.
Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat – atas dasar kekuatan otoritasnya – mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social control).
Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.
Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosiap pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial.
1. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.
2. Sistem mengajak bertujuan mengarahkan agar perbuatan seseorang didasarkan pada norma-norma, dan tidak menurut kemauan individu-individu.
3. Sistem memaksa bertujuan untuk mempengaruhi secara tegas agar seseorang bertindak sesuai dengan norma-norma. Bila ia tidak mau menaati kaiah atau norma, maka ia akan dikenakan sanksi.
Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni :
1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok
2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.
B. JENIS-JENIS PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarkat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut.
a. Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi ”mengancam sanksi” atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
b. Pengendalian represif ; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi “menjatuhkan atau membebankan, sanksi”. Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku meyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.
c. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan kalaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
d. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.
e. Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
f. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kiadah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.
g. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya juga dikenal.
C. CARA DAN FUNGSI PENGENDALIAN SOSIAL
Pengendalian sosial dapat dilaksanakan melalui :
1. Sosialisasi
Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarkat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan melakui jalur formal dan informal secara rutin.
2. Tekanan Sosial
Tekanan sosial perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok. Masyarakat dapat memberi sanksi kepada orang yang melanggar aturan kelompok tersebut.
Pengendalian sosial pada kelompok primer (kelompok masyarkat kecil yang sifatnya akrab dan informal seperti keluarga, kelompok bermain, klik ) biasanya bersifat informal, spontan, dan tidak direncanakan, biasanya berupa ejekan, menertawakan, pergunjingan (gosip) dan pengasingan.
Pengendalian sosial yang diberikan kepada kelompok sekunder (kelompok masyarkat yang lebih besar yang tidak bersifat pribadi (impersonal) dan mempunyai tujuan yang khusus seperti serikat buruh, perkumpulan seniman, dan perkumpulan wartawan ) lebih bersifat formal. Alat pengendalian sosial berupa peraturan resmi dan tata cara yang standar, kenaikan pangkat, pemberian gelar, imbalan dan hadiah dan sanksi serta hukuman formal.
3. Kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal
Kekuatan da kekuasaan akan dilakukan jika cara sosialisasi dan tekanan sosial gagal. Keadaan itu terpaksa dipergunakan pada setiap masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial.
Disamping cara di atas juga agar proses pengendalian berlangsung secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, perlu dberlakukan cara-cara tertentu sesuai dengan kondisi budaya yang berlaku.
a. Pengendalian tanpa kekerasan (persuasi); bisasanya dilakukan terhadap yang hidup dalam keadaan relatif tenteram. Sebagian besar nilai dan norma telah melembaga dan mendarah daging dalam diri warga masyarakat.
b. Pengendalian dengan kekerasan (koersi) ; biasanya dilakukan bagi masyarakat yang kurang tenteram, misalnya GPK (Gerakan Pengacau Keamanan).
Jenis pengendalian dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kompulsi dan pervasi.
1) Kompulsi (compulsion) ialah pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh tehadap norma-norma sosial yang berlaku.
2) Pervasi ( pervasion ) ialah penanaman norma-norma yang ada secara berulang -ulang dengan harapan bahwa hal tersebut dapat masuk ke dalam kesadaran seseorang. Dengan demikian, orang tadi akan mengubah sikapnya. Misalnya, bimbingan yang dilakukan terus menerus.
2. Fungsi Pengendalian Sosial
Koentjaraningrat menyebut sekurang-kurangnya lima macam fungsi pengendalian sosial, yaitu :
a. Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
b. Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
c. Mengembangkan rasa malu
d. Mengembangkan rasa takut
e. Menciptakan sistem hukum
Kontrol sosial – di dalam arti mengendalikan tingkah pekerti-tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma-hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain:pemberian incentive positif). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masy arakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.
Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini, yaitu :
1. Sanksi yang bersifat fisik,
2. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
3. Sanksi yang bersifat ekonomik.
Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik ( karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan ).
Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan incentive-incentive positif yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah, Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, pun incentive itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :
1. Incentive yang bersifat fisik;
2. Incentive yang bersifat psikologik; dan
3. Incentive yang bersif ekonomik.
Incentive fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta pula tidak begitu mudah diadakan. Pun, andaikata bisa diberikan, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh daripadanya tidaklah akan sampai seekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan incentive fisik lebih tepat dirasakan sebagai incentive psikologik. Sementara itu, disamping incentive fisik dan psikologik tidak kalah pentingnya adalah incentive ekonomik. Incentive ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak.
Apakah kontrol sosial itu selalu cukup efektif untuk mendorong atau memaksa warga masyarakat agar selalu conform dengan norma-norma sosial (yang dengan demikian menyebabkan masyarakat selalu berada di dalam keadaan tertib ) ? Ternyata tidak. Usaha-usaha kontrol sosial ternyata tidak berhasil menjamin terselenggaranya ketertiban masyarakat secara mutlak, tanpa ada pelanggaran atau penyimpangan norma-norma sosial satu kalipun.
Ada lima faktor yang ikut menentukan sampai seberapa jauhkah sesungguhnya sesuatu usaha kontrol sosial oleh kelompok masyarakat itu bisa dilaksanakan secara efektif, yaitu :
1. Menarik-tidaknya kelompok masyarakat itu bagi warga-warga yang bersangkutan ;
2. Otonom-tidaknya kelompok masyarakat itu;
3. Beragam-tidaknya norma-norma yang berlaku di dalam kelompok itu,
4. Besar-kecilnya dan bersifat anomie-tidaknya kelompok masyarakat yang bersangkutan; dan
5. Toleran-tidaknya sikap petugas kontrol sosial terhadap pelanggaran yang terjadi.
1. Menarik-Tidaknya Kelompok Masyarakat Itu Bagi Warga yang Bersangkutan.
Pada umumnya, kian menarik sesuatu kelompok bagi warganya, kian besarlah efektivitas kontrol sosial atas warga tersebut, sehingga tingkah pekerti-tingkah pekerti warga itu mudah dikontrol conform dengan keharusan-keharusan norma yang berlaku. Pada kelompok yang disukai oleh warganya, kuatlah kecendrungan pada pihak warga-warga itu untuk berusaha sebaik-baiknya agar tidak melanggar norma kelompok. Norma-norma pun menjadi self-enforcing. Apabila terjadi pelanggaran, dengan mudah si pelanggar itu dikontrol dan dikembalikan taat mengikuti keharusan norma. Sebaliknya, apabila kelompok itu tidak menarik bagi warganya, maka berkuranglah motif pada pihak warga kelompok untuk selalu berusaha menaati norma-norma sehingga karenanya-bagaimanapun juga keras dan tegasnya kontrol sosial dilaksanakan-tetaplah juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
2. Otonom-Tidaknya Kelompok Masyarakat Itu.
Makin otonom suatu kelompok, makin efektiflah kontrol sosialnya, dan akan semakin sedikitlah jumlah penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di atas norma-norma kelompok. Dalil tersebut diperoleh dari hasil studi Marsh.
Penyelidikan Marsh ini dapat dipakai sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan mengapa kontrol sosial efektif sekali berlaku di dalam masyarakat-masyarakat yang kecil-kecil dan terpencil; dan sebaliknya mengapa di dalam masyarakt kota besar-yang terdiri dari banyak kelompok-kelompok sosial besar maupun kecil itu – kontrol sosial bagaimanapun juga kerasnya dilaksanakan tetap saja kurang efektif menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
3. Beragam-Tidaknya Norma-norma yang Berlaku di dalam Kelompok Itu
Makin beragam macam norma-norma yang berlaku dalam suatu kelompok-lebih-lebih apabila antara norma-norma itu tidak ada kesesuaian, atau apabila malahan bertentangan-maka semakin berkuranglah efektivitas kontrol sosial yang berfungsi menegakkannya. Dalil ini pernah dibuktikan di dalam sebuah studi eksperimental yang dilakukan oleh Meyers.
Dihadapkan pada sekian banyak norma-norma yang saling berlainan dan saling berlawanan, maka individu-individu warga masyarakat lalu silit menyimpulkan adanya sesuatu gambaran sistem yang tertib, konsisten, dan konsekuen. Pelanggaran atas norma yang satu (demi kepentingan pribadi) sering kali malahan terpuji sebagai konformitas yang konsekuen pada norma yang lainnya. Maka, dalam keadaan demikian itu, jelas bahwa masyarakat tidak akan mungkin mengharapkan dapat terselenggaranya kontrol sosial secara efektif.
4. Besar-Kecilnya dan Bersifat Anomie-Tidaknya Kelompok Masyarakat yang Bersangkutan
Semakin besar suatu kelompok masyarakat, semakin sukarlah orang saling mengidentifikasi dan saling mengenali sesama warga kelompok. Sehingga, dengan bersembunyi di balik keadaan anomie (keadaan tak bisa saling mengenal), samakin bebaslah individu-individu untuk berbuat “semaunya”, dan kontrol sosialpun akan lumpuh tanpa daya.
Hal demikian itu dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi pada masyarakat-masyarakat primitif yang kecil-kecil, di mana segala interaksi sosial lebih bersifat langsung dan face-to-face. Tanpa bisa bersembunyi di balik sesuatu anomie, dan tanpa bisa sedikit pun memanipulasi situasi heterogenitas norma, maka warga masayarakat di dalam masyarakat-masyarakat yang kecil-primitif itu hampir-hampir tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari kontrol sosial. Itulah sebabnya maka kontrol sosial di masyarakat primitif itu selalu terasa amat kuatnya, sampai-sampai suatu kontrol sosial yang informal sifatnya-seperti ejekan dan sindiran-itu pun sudah cukup kuat untuk menekan individu-individu agar tetap memerhatikan apa yang telah terlazim dan diharuskan.
5. Toleran-Tidaknya Sikap Petugas Kontrol Sosial Terhadap Pelanggaran yang Terjadi
Sering kali kontrol sosial tidak dapat terlaksana secara penuh dan konsekuen, bukan kondisi-kondisi objektif yang tidak memungkinkan, melainkan karena sikap toleran (menenggang) agen-agen kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Mengambil sikap toleran, pelaksana kontrol sosial itu sering membiarkan begitu saja sementara pelanggar norma lepas dari sanksiyang seharusnya dijatuhkan.
Adapun toleransi pelaksana-pelaksana kontrol sosial terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi umumnya tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Ekstrim-tidaknya pelanggaran norma itu;
b. Keadaan situasi sosial pada ketika pelanggaran norma itu terjadi;
c. Status dan reputasi individu yang ternyata melakukan pelanggaran; dan
d. Asasi-tidaknya nilai moral-yang terkandung di dalam norma-yang terlanggar.
Kontrol atau pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggota yang kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa adanya kontrol sosial.
Bentuk kontrol sosial atau cara-cara pemaksaan konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekeraan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik. Menurut Soekanto (1981;42) cara mana yang lebih baik senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai, maupun jangka waktu yang dikehendaki.
Di dalam masyarakat yang makin kompleks dan modern, usaha penegakan kaidah sosial tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kesadaran warga masyarakat atau pada rasa sungkan warga masyarakat itu sendiri. Usaha penegakan kaidah sosial di dalam masyarakat yang makin modern, tak pelak harus dilakukan dan dibantu oleh kehadiran aparat petugas kontrol sosial.
Di dalam berbagai masyarakat, beberapa aparat petugas kontrol sosial yang lazim dikenal adalah aparat kepolisian, pengadilan, sekolah, lembaga keagamaan, adat, tokoh masyarakat-seperti kiai-pendeta-tokoh yang dituakan, dan sebagainya.

“Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, J.dwi Narwoko-Bagong Suyatno (ed.)

Pengertian Pengendalian Sosial
Pengertian pengendalian sosial menurut para sosiolog,
antara lain sebagai berikut.
a. Menurut Joseph S. Roucek
Pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang
mengacu pada proses terencana ataupun tidak terencana
yang mengajarkan, membujuk atau memaksa individu untuk
menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilainilai
kelompok.
b. Menurut Peter L. Berger
Pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan
oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya
membangkang.
c. Menurut Horton
Pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang
ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat, sehingga
para anggotanya dapat bertindak sesuai harapan kelompok
atau masyarakat.
d. Menurut Soetandyo Wignyo Subroto
Pengendalian sosial adalah sanksi, yaitu suatu bentuk penderitaan
yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat.
Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa
pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh
seseorang atau kelompok untuk memengaruhi, mengajak,
bahkan memaksa individu atau masyarakat agar berperilaku
sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat,
sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.

Sifat-Sifat Pengendalian Sosial
Sifat-sifat pengendalian sosial dapat dibedakan menjadi
tiga sebagai berikut.
a. Preventif
Pengendalian sosial bersifat preventif adalah pengen-dalin
sosial yang dilakukan sebelum terjadi penyimpangan
terhadap nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.
Dengan kata lain tindakan preventif merupakan tindakan
pencegahan.
Contoh:
1) Seorang ibu melarang anak lelakinya merokok karena
merokok dapat merusak kesehatan.
2) Polisi menegur pemakai jalan raya yang melanggar
rambu-rambu lalu lintas.
b. Kuratif
Pengendalian sosial bersifat kuratif adalah pengendalian
sosial yang dilakukan pada saat terjadi penyimpangan
sosial.
Contoh:
Seorang guru menegur dan menasihati siswanya karena
ketahuan menyontek pada saat ulangan.
c. Represif
Pengendalian sosial bersifat represif adalah pengendalian
sosial yang bertujuan mengembalikan keserasian yang
pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran.
Pengendalian ini dilakukan setelah seseorang melakukan
penyimpangan.
Contoh:
Seorang guru memberi tambahan pekerjaan rumah dua
kali lipat saat mengetahui siswanya tidak mengerjakan
pekerjaan rumah yang ditugaskan padanya.
Jenis-Jenis Pengendalian Sosial
Dalam pergaulan sehari-hari kita akan menjumpai
berbagai jenis pengendalian sosial yang digunakan untuk
mencegah atau mengatasi perilaku menyimpang. Jenis
pengendalian tersebut antara lain berikut ini.
a. Gosip atau desas-desus
Gosip atau desas-desus adalah bentuk pengendalian
sosial atau kritik sosial yang dilontarkan secara tertutup
oleh masyarakat.
106 Sosiologi SMA Jilid 1
Gosip sering kita jumpai dalam kehidupan
sehari-hari di masyarakat, yakni apabila ada
individu/kelompok yang tindakannya
menyimpang dari nilai-nilai dan norma-norma
sosial yang berlaku, maka individu tersebut
akan menjadi bahan pembicaraan masyarakat.
Contoh: apabila ada seseorang siswa
SMA diketahui temannya terlibat penyalahgunaan
obat terlarang dan minum-minuman
keras. Siswa tersebut akan menjadi bahan
pembicaraan/gosip teman-teman sekolahnya
yang kemudian berkembang menjadi bahan
pembicaraan guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kritik
sosial yang dilakukan masyarakat dalam bentuk gosip/
desas-desus tersebut dapat berperan sebagai pengendalian
sosial. Dari adanya gosip tersebut pelaku merasakan
bahwa dia melakukan suatu pelanggaran norma-norma
sosial. Misalnya seorang gadis yang hamil, ia segera
mendesak pacarnya untuk menikahi, atau meminta segera
dinikahkan secara resmi oleh orang tuanya. Demikian pula
bagi pelajar SMA yang terlibat penggunaan obat terlarang,
ia akan segera menghentikan tindakannya.
b. Teguran
Teguran adalah kritik sosial yang dilontarkan secara
terbuka oleh masyarakat terhadap warga masyarakat yang
berperilaku menyimpang. Teguran ini umumnya dilakukan
oleh orang-orang dewasa seperti para orang tua, guru,
tokoh-tokoh masyarakat dan para pemimpin masyarakat.
Dalam pelaksanaannya teguran ada dua macam, yaitu
teguran lisan dan teguran tertulis. Teguran lisan adalah
teguran yang dilontarkan secara lisan kepada individu yang
berperilaku menyimpang. Misalnya teguran orang tua
secara langsung terhadap anaknya yang berperilaku
menyimpang, teguran guru kepada siswa yang melanggar,
teguran lisan pemimpin terhadap bawahannya yang
melanggar, dan sebagainya.
Adapun teguran tertulis adalah bentuk teguran yang
dilakukan secara tidak langsung, tetapi melalui surat. Teguran
tertulis pada umumnya dilakukan oleh pemimpin kepada
bawahannya karena kewenangan dalam suatu organisasi
atau instansi tertentu. Misalnya teguran tertulis melalui
surat dari kepala sekolah terhadap guru yang melanggar,
teguran tertulis dari kepala desa kepada aparatnya yang
melanggar, teguran tertulis dari gubernur kepada bupatiyang melanggar, dan sebagainya. Kritik sosial bentuk
teguran ini dapat berperan pula sebagai pengendalian sosial,
karena mereka yang berperilaku menyimpang itu jika ditegur
atasannya cenderung memperbaiki sikap dan tindakannya.
c. Pendidikan
Pendidikan juga berperan sebagai alat pengendalian
sosial, karena pendidikan dapat membina dan mengarahkan
warga masyarakat (terutama anak sekolah) kepada pembentukan
sikap dan tindakan yang bertanggung jawab terhadap
dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan negaranya.
Menurut pendapat para ahli sosiologi maupun ahli
psikologi, bahwa pengaruh pendidikan sangat menentukan
proses pembentukan kepribadian seseorang. Individu yang
berpendidikan baik cenderung berperilaku lebih baik dari
pada individu yang kurang berpendidikan. Berpendidikan
artinya individu mempunyai, mengalami, dan mengikuti
pendidikan yang sempurna dalam kehidupannya sehingga
ia dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana
yang baik dan buruk, atau mana yang boleh dan tidak boleh.
Sebaliknya individu yang kurang pendidikan, ia cenderung
mengalami kesulitan penyesuaian dirinya dalam interaksi
sosial di masyarakat.
Berdasarkan asumsi tersebut, maka pendidikan dapat
berfungsi untuk mencegah dan mengatasi perilaku
menyimpang dari warga masyarakat.
d. Agama
Sama halnya dengan pendidikan, agama pun dapat
berperan sebagai alat pengendalian sosial. Agama dapat
memengaruhi sikap dan perilaku para pemeluknya dalam
pergaulan hidup bermasyarakat. Agama pada dasarnya
berisikan perintah, larangan, dan anjuran kepada pemeluk
dalam menjalani hidup sebagai makhluk pribadi, makhluk
Tuhan, dan sekaligus sebagai makhluk sosial. Norma-norma
agama berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan para
pemeluk agama dalam bersikap dan bertindak di
masyarakat.
Apabila individu yang beragama tersebut berperilaku
menyimpang atau bertindak melanggar norma-norma
agama, tentu ia akan dicekam perasaan bersalah atau
berdosa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bagi penganut
agama yang baik tentu ia akan berusaha menghindari
perilaku yang melanggar norma-norma agamanya. Dengan
demikian jelaslah, bahwa agama sangat berperan sebagai
alat pengendalian sosial.
108 Sosiologi SMA Jilid 1
e. Hukuman (Punishment)
Menyimak keempat jenis pengendalian sosial di
depan, yakni gosip, teguran, pendidikan, dan agama
dirasakan kurang tegas dan nyata sanksinya bagi individu
yang berperilaku menyimpang. Dalam kenyataan seharihari
di dalam masyarakat, terdapat pula individu-individu
yang tebal muka. Sudah hilang rasa
malunya atau tidak percaya adanya
siksa Tuhan. Mereka tentu tidak
jera sekalipun digosipkan, ditegur,
ataupun diberikan pendidikan/pengarahan.
Oleh karena itu diperlukan
adanya hukum fisik seperti hukuman
mati, hukuman penjara, hukuman
denda atau pencabutan hak-hak
oleh masya-rakat/pemerintah.
Dengan adanya sanksi hukuman yang keras tersebut,
diharapkan bisa membuat jera bagi para pelanggar, sehingga
tidak berani mengulanginya lagi. Tidak hanya si pelaku,
tetapi juga berpengaruh besar terhadap warga masyarakat
lainnya. Jadi, jelas bahwa hukuman merupakan alat
pengendalian sosial yang paling keras dan tegas dibandingkan
jenis pengendalian sosial. Misalnya individu yang
melakukan pemerkosaan, penyalahgunaan narkotika dan
obat-obatan terlarang, pencurian ataupun pembunuhan.
Mereka tentu tidak akan banyak pengaruhnya bila hanya
digosipkan atau ditegur begitu saja, melainkan harus diberi
hukuman yang seberat-beratnya agar tidak mengulangi lagi
perbuatan tersebut.
6. Cara-Cara Pengendalian Sosial
Ada beberapa macam cara pengendalian sosial agar
individu dan masyarakat berperilaku sesuai dengan apa yang
diharapkan. Cara pengendalian tersebut antara lain sebagai
berikut.
a. Cara persuasif
Cara persuasif dalam pengendalian sosial dilakukan
dengan menekankan pada usaha mengajak dan
membimbing anggota masyarakat agar bertindak sesuai
dengan cara persuasif. Pengendalian sosial dengan cara
persuasif biasanya diterapkan pada masyarakat yang relatif
tenteram, norma dan nilai sosial sudah melembaga atau
menyatu dalam diri para warga masyarakatnya. Selain itu
cara persuasif juga menekankan pada segi nilai
pengetahuan (kognitif) dan nilai sikap (afektif).
Sumber: Ensiklopedi Umum
untuk Pelajar, 2005
􀁓 Gambar 5.6 Hukuman
penjara merupakan sanksi
keras agar para pelanggar
kejahatan jera dan tidak
berani mengulanginya.
Penyimpangan dan Pengendalian Sosial 109
Contoh cara persuasif:
Seorang guru membimbing dan membina siswanya yang
kedapatan menyontek pada saat ulangan. Guru memberikan
pengertian bahwa menyontek itu menunjukkan sikap tidak
percaya diri dan kelak di kemudian hari menjadikan ia
seorang yang bodoh dan tidak jujur.
b. Cara koersif
Cara koersif dalam pengendalian sosial dilakukan
dengan kekerasan atau paksaan. Biasanya cara koersif
dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik. Cara
koersif dilakukan sebagai upaya terakhir apabila cara
pengendalian persuasif tidak berhasil. Selain itu cara koersif
akan membawa dampak negatif secara langsung maupun
tidak langsung, karena menyelesaikan masalah dengan
kekerasan akan menimbulkan banyak kekerasan pula.
Pengendalian sosial dengan cara koersif dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.
1) Kompulsif (compulsion) yaitu kondisi/situasi yang
sengaja diciptakan sehingga seseorang terpaksa taat
atau patuh pada norma-norma.
Misalnya: untuk membuat jera para pencopet, apabila
tertangkap basah langsung dikeroyok dan dihakimi
massa.
2) Pervasi (pengisian) yaitu penanaman norma secara
berulang-ulang dengan harapan bahwa norma tersebut
masuk ke dalam kesadaran seseorang, sehingga
orang tersebut akan mengubah sikapnya sesuai yang
diinginkan.
Misalnya: bimbingan orang tua terhadap anak-anaknya
secara terus-menerus.
Sumber bse, sosiologi.

Peran Keluarga dalam Penanaman Nilai dan norma

2010-10-21T02:50:00.000-07:00

Keluarga merupakan media yang paling urgen . penting, utama dala proses sosialisasi. Keluarga merupakan tempat pertama kali ( secara umum ) manusia mengenal lingkungan sosialnya. Ketia sang anak dilahirkan , tumbuh berkembang lahir dan rohaninya , maka keluargalah yang pertama kali dikenalnya. Keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak ,melakukan kontak primer, mereka saling berinteraksi, saling memberikan aksi dan respon sosialnya.
Dari keluarga itulah sang anak akan menerima system nilai, aturan, kaidah, kebiasaan, norma dan kebudayaan dimana mereka tinggal. Anak akan mengamati, anak akan meniru, anak akan memperhatikan apa yang dikatakan, dilakukan dan diperbuat oleh orang tuanya. Apabila orang tua secara arif dan bijaksana menagajarkan system nilai dengan baik dan benar maka pada diri anak akan menerima , menyerap dan sekaligus akan ditampilkan dalam perilakunya sehari hari dilingkungan social dimana ia berada. Keluarga dituntut dapat melaksanakan peran sosialnya ini , jangan sampai keluarga hanya melaksanakan peran ekonomi saja, yang hanya bertumpu pada pemenuhan kebutuhan ekonomi saja. Namun juga dituntut buntuk dapat mentrasnfer nilai nilai, norma kaidah yang berlaku dimasyarakatnya.
Apabila keluarga tidak berhasil, gagal dalam melaksanakan peran sosialnya ini maka akan pada diri anak tersebut akan berperilaku bertentangan dengan system norma yang ada disekitarnya. Orang tua yang tidak pernah memberikan pengertian tentang apa itu baik dan apa itu buruk, apa itu yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, sehingga pada diri anak tidak dapat membedakan mana perilaku yang diperbolehkan oleh masyarakat dan mana perilaku yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat. Dengan demikian sering kita melihat banyak anak yang melakukan tindakan perilaku menyimpang dari system norma di masyarakatnya.
Dengan demikian keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan pribadi, watak perilaku bagi anggotanya.
Sumber : pemikiran sendiri.

Konsep Pendidikan Karakter

2010-10-21T02:24:00.001-07:00

Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak”. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak”. Menurut Tadkiroatun Musfiroh (UNY, 2008), karakter mengacu kepada serangkaian sikap (attitudes), perilaku (behaviors), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills). Karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut dengan berkarakter mulia.

Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya, yang ditandai dengan nilai-nilai seperti reflektif, percaya diri, rasional, logis, kritis, analitis, kreatif dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab, cinta ilmu, sabar, berhati-hati, rela berkorban, pemberani, dapat dipercaya, jujur, menepati janji, adil, rendah hati, malu berbuat salah, pemaaf, berhati lembut, setia, bekerja keras, tekun, ulet/gigih, teliti, berinisiatif, berpikir positif, disiplin, antisipatif, inisiatif, visioner, bersahaja, bersemangat, dinamis, hemat/efisien, menghargai waktu, pengabdian/dedikatif, pengendalian diri, produktif, ramah, cinta keindahan (estetis), sportif, tabah, terbuka, tertib. Individu juga memiliki kesadaran untuk berbuat yang terbaik atau unggul, dan individu juga mampu bertindak sesuai potensi dan kesadarannya tersebut. Karakteristik adalah realisasi perkembangan positif sebagai individu (intelektual, emosional, sosial, etika, dan perilaku).
Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan YME, dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi (pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan motivasinya (perasaannya).
Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai “the deliberate use of all dimensions of school life to foster optimal character development”. Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen (pemangku pendidikan) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan sarana prasarana, pembiayaan, dan ethos kerja seluruh warga sekolah/lingkungan. Di samping itu, pendidikan karakter dimaknai sebagai suatu perilaku warga sekolah yang dalam menyelenggarakan pendidikan harus berkarakter.
Menurut David Elkind & Freddy Sweet Ph.D. (2004), pendidikan karakter dimaknai sebagai berikut: “character education is the deliberate effort to help people understand, care about, and act upon core ethical values. When we think about the kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be able to judge what is right, care deeply about what is right, and then do what they believe to be right, even in the face of pressure from without and temptation from within”.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru, yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk watak peserta didik. Hal ini mencakup keteladanan bagaimana perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, bagaimana guru bertoleransi, dan berbagai hal terkait lainnya.
Menurut T. Ramli (2003), pendidikan karakter memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.
Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolut) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai the golden rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli, dan kerjasama, percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, toleransi, cinta damai, dan cinta persatuan. Pendapat lain mengatakan bahwa karakter dasar manusia terdiri dari: dapat dipercaya, rasa hormat dan perhatian, peduli, jujur, tanggung jawab; kewarganegaraan, ketulusan, berani, tekun, disiplin, visioner, adil, dan punya integritas. Penyelenggaraan pendidikan karakter di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai karakter dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau lebih tinggi (yang bersifat tidak absolut atau bersifat relatif) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah itu sendiri.
Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan karakter pada lembaga pendidikan formal. Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian massal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya. Bahkan di kota-kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan karakter.
Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter pada jalur pendidikan formal. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka tentang pendekatan dan modus pendidikannya. Berhubungan dengan pendekatan, sebagian pakar menyarankan penggunaan pendekatan-pendekatan pendidikan moral yang dikembangkan di negara-negara barat, seperti: pendekatan perkembangan moral kognitif, pendekatan analisis nilai, dan pendekatan klarifikasi nilai. Sebagian yang lain menyarankan penggunaan pendekatan tradisional, yakni melalui penanaman nilai-nilai sosial tertentu dalam diri peserta didik.
Berdasarkan grand design yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia (kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik) dalam konteks interaksi sosial kultural (dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) dan berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional development) , Olah Pikir (intellectual development), Olah Raga dan Kinestetik (Physical and kinestetic development), dan Olah Rasa dan Karsa (Affective and Creativity development) yang secara diagramatik dapat digambarkan sebagai berikut.

Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral. Menurut Hersh, et. al. (1980), di antara berbagai teori yang berkembang, ada enam teori yang banyak digunakan; yaitu: pendekatan pengembangan rasional, pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial. Berbeda dengan klasifikasi tersebut, Elias (1989) mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi tiga, yakni: pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi didasarkan pada tiga unsur moralitas, yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi, yakni: perilaku, kognisi, dan afeksi.
Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.
Sumber diambil dari:
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/
Kemendiknas. 2010. Pembinaan Pendidikan Karakter di Sekolah Menengah Pertama . Jakarta

Konsep Pendidikan Karakter

2010-10-21T02:24:00.000-07:00

Jaual UTS 1

2010-10-15T07:40:00.001-07:00

JADUAL UTS SMANDA SEM 1 2010/2011

2010-10-15T07:29:00.000-07:00

Analisis UN 2009-2010

2010-10-13T16:38:00.000-07:00

Bagi Bp dan Ibu guru yang menghendaki analisis UN SMA SMP dan SMK silakan menghubungi kami melalui email burungterbang321@yahoo.com.tulis identitas lengkap/sertakan no hp..Akan kami kirimkan dalam bentuk CD. ( harap mengganti biaya seikhlasnya ) makasih.semoga informasi ini bermanfaat.

Turn-around pedagogy

2010-10-08T20:57:00.000-07:00

Games" Pembelajaran
Oleh GIN GIN GUSTINE
UNTUK urusan pergaulan di dunia maya melalui situs jejaring sosial Facebook, Indonesia temy-ata menempati urutan ketiga pengguna terbanyak di dunia (Pikiran Rakyat, 2/9/10). Jumlahnya hanya berbanding tipis dengan negara adidaya Amerika Serikat dan Inggris, alias bangsa yang cukup "gaul" di dunia maya. Prestasi yang membanggakan sekaligus mencengangkan. Membanggakan karena negara yang konon 31 juta penduduknya berada di bawah garis kemiskinan, temyata memiliki aset penduduk yang melek digital (digital literate), sungguh modal besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.
Namun, untuk urusan "bergengsi" seperti human development index, tingkat kemampuan membaca dan matematika negara kita tidak pernah muncul di urutan ketiga terbesar dunia. Mencengangkan karena fakta ini belum menjawab kegelisahan tentang kenapa dari jumlah pengguna Facebook yang besar ini (27 juta facebookers di Indonesia), yang di antaranya melek teknologi, seperti tidak berhubungan dengan tingkat kemajuan negaranya.
Barangkali sebagian orang tua dan pendidik khawatir jika anak-anak mereka berasyik masyuk menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain games online atau untuk eksis di dunia maya melalui Facebook. Di mana pun berada, jari jemari mereka seperti tidak pernah lepas dari keyboard telefon selulernya agar bisa terus mengetuk pintu-pintu virtual, berbagi cerita dan komentar. Apakah kita harus menyalahkan Facebook dan games yang telah begitu menyita perhatian anak-anak kita? Tentu tidak.Teknologi selalu memiliki dua sisi yang berlawanan, dan bukan pilihan yang bijak untuk terus-menerus melihat teknologi dari sisi negatifnya.
Mari sejenak kita putar balikan perspektif kita tentang pembelajaran atau turn-around pedagogy, sistem pendidikan yang berpihak kepada siswa dan lazim di dunia pendidikan Barat masa kini, dan mulai belajar dari Facebook dan games, sumber pengetahuan murid yang begitu powerful yang mereka raih di luar kelas. Jika pendidik atau orang tua merasa merekalah sumber pengetahuan siswa, dalam perspektif turn-around pedagogy, justru pengetahuan siswalah yang harus kita akomodasi ke dalam kelas. Pengetahuan yang siswa peroleh di luar kelas merupakan sumber pembelajaran yang sangat berguna.
Hakikat Facebook adalah berbagi. Para/acebooters senang bertamu ke tetangga virtualnya untuk sekadar mencari tahu apa yang teijadi kemudian saling mengomentari, dan interaksi yang menyenangkan pun terjadi hingga sering membuat lupa waktu dan tempat Dunia nyata tampak tidak semeriah dunia maya yang mereka huni Umumnya, para facebookers ini juga adalah orang-orang yang melek teknologi digital lainnya pengguna Twitter, MySpace, Koprol, atau para penulis blog. Tantangan bagi para pendidik adalah bagaimana kita bisa menciptakan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk saling berbagi, saling berinteraksi, menyenangkan, dan dekat dengan dunia mereka.
Saya pernah mendengar keluhan kolega saya tentang siswanya yang selalu terlihat kesulitan dan kering ide ketika mereka diminta menulis di dalam kelas dengan media kertas dan bolpoin. Akan tetapi di luar kelas, anak-anak ini adalah penulis blog yang cukup aktif, menulis cerita, kritik sosial dan puisi yang kara imajinasi di dinding Facebook-nya. Apa yang salah?
Jika Anda tahu, siswa Anda adalah/aceboofcers dan bloggers sejati, sudah saatnya memanfaatkan media tersebut di kelas. Media blog bisa dijadikan alternatif untuk pembelajaran ketika siswa bisa saling memperlihatkan pekerjaan mereka, berbagi, dan berinteraksi dengan siswa dan gurunya.
Pilihan lainnya untuk diskusi interaktif dan online bisa melalui situs gratis www.nicenet.org, di sini guru bisa menciptakan kelas virtual dengan murid-muridnya. Murid juga bisa berinteraksi dengan penulis lain dengan menciptakan "grup" di akun Face-book. Hal-hal ini sangat dekat dengan kehidupan mereka, daripada meminta mereka menulis tentang topik-topik "jadul" yang tidak berhubungan dengan dunia kekinian mereka.
Cara kerja Facebook yang interaktif, online, dan menyenangkan juga ada dalam games (termasuk games online). Salah satu faktor yang membuat gamers ini tahan berjam-jam adalah mereka bisa mengatur tingkat kesulitan permainan dengan kemampuan mereka. Alih-alih merasa berdosa dan kecewa, biasanya gamers menanti untuk bisa mencapai level tersulit. Bayangkan efek apa akan terjadi jika kita bisa merancang pembelajaran seperti ini. Apakah kita cukup fleksibel dalam mengatur tingkat kesulitan belajar dengan kemampuan siswa sehingga mereka senang belajar dan percaya diri dengan kemampuannya? Imajinasi dan kreativitas sudah menjadi budaya belajar di negara-negara Barat. Untuk memperluas cakrawala sara mengenai pembelajaran di negara maju, selama menjadi mahasiswi program doktor di Australia, saya juga mengajar di beberapa jenjang pendidikan di sana, terakhir saya tercatat sebagai salah seorang staf akademik temporer untuk program bahasa Indonesia di Deakin University. Di sekolah dasar tempat saya mengajar, murid kelas III belajar tentang membaca dan menulis setiap hari selama 45 menit. Kegiatan yang selalu ditunggu murid ini dirancang dengan asyik. Mereka bisa memilih untuk membaca saja dan mendiskusikan bacaannya dengan teman atau guru atau menulis cerita melalui komputer yang disambungkan ke smartboard (papan tulis touch screen digital yang tersambung dengan internet) sehingga seluruh kelas bisa langsung berinteraksi dan mengomentari.
Kemampuan anak kelas in menulis sungguh membuat saya terpesona. Mereka menulis dengan tingkat kreativitas dan imajinasi sangat tinggi. Komentar teman dan gurunya selalu positif dan suportif, membuat mereka merasa dihargai sebagai penulis. Dalam 45 menit mereka telah berubah menjadi penulis andal yang mampu merespon pertanyaan "/ans"-nya dengan baik lalu memublikasikannya melalui blog mereka atau forum online kelas. Membaca pekerjaan anak-anak SD ini, saya jadi ingat buku atau film yang laku keras di hampir seluruh belahan dunia tentang cerita-cerita "aneh" yang mengesampingkan nalar. Misalnya percintaan yang absurd antara manusia dan vampir dalam serial Twilight". Bukan tidak mungkin ide-ide ini lahir sebagai akumulasi dari pendidikan yang mengedepankan imajinasi dan kreativitas. Dua hal yang juga bisa kita temukan di Facebook dan games.
Sistem games rang interaktif, menantang, kompetitif, serta menyediakan pilihan untuk berbagai kemampuan pemainnya diadopsi cukup sempurna oleh salah satu situs Matematika berbayar yang dipergunakan di sekolah dasar Australia. Situs www.mathletics.com.au ini membuat pembelajaran Matematika menjadi sangat menyenangkan bagi penggunanya. Mereka bisa berkompetisi dengan pemain lainnya di seluruh dunia secara online, termasuk dengan pelajar dari negara tetangga kita, Singapura, dan memilih konten yang sesuai dengan kemampuan mereka. Situs ini meniru gaya games dalam berbagai hal seperti awards yang disediakan, posisi antarpemain, bahkan juga bisa di-pause dan di-saue untuk kemudian kembali lagi ketika "pemain" telah siap tempur.
Jika orang Indonesia bisa menciptakan situs jejaring sosial bernama Koprol, bukan mustahil jika kita juga bisa menciptakan situs pembelajaran yang menarik, interaktif, online, dan menyenangkan penggunanya dengan biaya sesuai dengan daya beli rakyat Indonesia.***
Penulis, dosen Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, kandidat doktor dalam bidang "digital literacy" di Deakin University, Australia.
Sumber : http://bataviase.co.id/node/396348

Teori Pertukaran Sosial

2010-10-08T20:22:00.000-07:00

Teori pertukaran sosial adalah teori dalam ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, pengorbanan, dan keuntungan yang saling mempengaruhi.[rujukan?] Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadap:
• Keseimbangan antara apa yang di berikan ke dalam hubungan dan apa yang dikeluarkan dari hubungan itu.
• Jenis hubungan yang dilakukan.
• Kesempatan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang lain.[rujukan?]
[sunting] Munculnya teori pertukaran sosial
Pada umumnya,hubungan sosial terdiri daripada masyarakat, maka kita dan masyarakat lain di lihat mempunyai perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut,yang terdapat unsur ganjaran , pengorbanan dan keuntungan . Ganjaran merupakan segala hal yang diperolehi melalui adanya pengorbanan,manakala pengorbanan merupakan semua hal yang dihindarkan, dan keuntungan adalah ganjaran dikurangi oleh pengorbanan. Jadi perilaku sosial terdiri atas pertukaran paling sedikit antara dua orang berdasarkan perhitungan untung-rugi. Misalnya, pola-pola perilaku di tempat kerja, percintaan, perkawinan,dan persahabatan.
Analogi dari hal tersebut, pada suatu ketika anda merasa bahwa setiap teman anda yang di satu kelas selalu berusaha memperoleh sesuatu dari anda. Pada saat tersebut anda selalu memberikan apa yang teman anda butuhkan dari anda, akan tetapi hal sebaliknya justru terjadi ketika anda membutuhkan sesuatu dari teman anda. Setiap individu menjalin pertemanan tentunya mempunyai tujuan untuk saling memperhatikan satu sama lain. Individu tersebut pasti diharapkan untuk berbuat sesuatu bagi sesamanya, saling membantu jikalau dibutuhkan, dan saling memberikan dukungan dikala sedih. Akan tetapi mempertahankan hubungan persahabatan itu juga membutuhkan biaya (cost) tertentu, seperti hilang waktu dan energi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak jadi dilaksanakan. Meskipun biaya-biaya ini tidak dilihat sebagai sesuatu hal yang mahal atau membebani ketika dipandang dari sudut penghargaan (reward) yang didapatkan dari persahabatan tersebut. namun, biaya tersebut harus dipertimbangkan apabila kita menganalisa secara obyektif hubungan-hubungan transaksi yang ada dalam persahabatan. Apabila biaya yang dikeluarkan terlihat tidak sesuai dengan imbalannya, yang terjadi justru perasaan tidak enak di pihak yang merasa bahwa imbalan yang diterima itu terlalu rendah dibandingkan dengan biaya atau pengorbanan yang sudah diberikan.
Analisa mengenai hubungan sosial yang terjadi menurut cost and reward ini merupakan salah satu ciri khas teori pertukaran. Teori pertukaran ini memusatkan perhatiannya pada tingkat analisa mikro, khususnya pada tingkat kenyataan sosial antarpribadi (interpersonal). Pada pembahasan ini akan ditekankan pada pemikiran teori pertukaran oleh Homans dan Blau. Homans dalam analisanya berpegang pada keharusan menggunakan prinsip-prinsip psikologi individu untuk menjelaskan perilaku sosial daripada hanya sekedar menggambarkannya. Akan tetapi Blau di lain pihak berusaha beranjak dari tingkat pertukaran antarpribadi di tingkat mikro, ke tingkat yang lebih makro yaitu struktur sosial. Ia berusaha untuk menunjukkan bagaimana struktur sosial yang lebih besar itu muncul dari proses-proses pertukaran dasar.
Berbeda dengan analisa yang diungkapkan oleh teori interaksi simbolik, teori pertukaran ini terutama melihat perilaku nyata, bukan proses-proses yang bersifat subyektif semata. Hal ini juga dianut oleh Homans dan Blau yang tidak memusatkan perhatiannya pada tingkat kesadaran subyektif atau hubungan-hubungan timbal balik yang bersifat dinamis antara tingkat subyektif dan interaksi nyata seperti yang diterjadi pada interaksionisme simbolik. Homans lebih jauh berpendapat bahwa penjelasan ilmiah harus dipusatkan pada perilaku nyata yang dapat diamati dan diukur secara empirik.[1] Proses pertukaran sosial ini juga telah diungkapkan oleh para ahli sosial klasik. Seperti yang diungkapkan dalam teori ekonomi klasik abad ke-18 dan 19, para ahli ekonomi seperti Adam Smith sudah menganalisa pasar ekonomi sebagai hasil dari kumpulan yang menyeluruh dari sejumlah transaksi ekonomi individual yang tidak dapat dilihat besarnya. Ia mengasumsikan bahwa transaksi-transaksi pertukuran akan terjadi hanya apabila kedua pihak dapat memperoleh keuntungan dari pertukaran tersebut, dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dapat dengan baik sekali dijamin apabila individu-individu dibiarkan untuk mengejar kepentingan pribadinya melalui pertukaran-pertukaran yang dinegosiasikan secara pribadi.
[sunting] Pertentangan teori pertukaran sosial individualistis dan kolektivistis
Pertentangan yang terjadi ini merupakan akibat dari tumbuhnya pertentangan antara orientasi individualistis dan kolektisvistis. Homans mungkin merupakan seseorang yang sangat menekankan pada pendekatan individualistis terhadap perkembangan teori sosial. Hal ini tentunya berbeda dengan penjelasan Levi-Strauss yang bersifat kolektivistis khususnya mengenai perkawinan dan pola-pola kekerabatan.
Levi-Strauss merupakan seorang ahli antropologi yang berasal dari Prancis, ia mengembangkan suatu perspektif teoritis mengenai pertukaran sosial dalam analisannya mengenai praktek perkawinan dan sistem kekerabatan masyarakat-masyarakat primitif.[2] Suatu pola umum yang dianalisanya adalah seorang pria mengawini putri saudara ibunya. Suatu pola yang jarang terjadi adalah orang mengawini putri saudara bapaknya.[3] Pola yang terakhir ini dianalisa lebih lanjut oleh lanjut oleh Bronislaw Malinowski dengan pertukaran nonmaterial.[4]
Dalam menjelaskan hal ini Levi-Strauss membedakan dua sistem pertukaran yaitu restricted exchange dan generalized exchange. Pada restricted exchange, para anggota kelompok dyad terlibat dalam transaksi pertukaran langsung, masing-masing anggota pasangan tersebut saling memberikan dengan dasar pribadi. Sedangkan pada generalized exchange, anggota-anggota suatu kelompok triad atau yang lebih besar lagi, menerima sesuatu dari seorang pasangan lain dari orang yang dia berikan sesuatu yang berguna.[5] Dalam pertukaran ini memberikan dampak pada integrasi dan solidaritas kelompok-kelompok yang lebih besar dengan cara yang lebih efektif. Tujuan utama proses pertukaran ini adalah tidak untuk memungkinkan pasangan-pasangan yang terlibat dalam pertukaran itu untuk memenuhi kebutuhan individualistisnya. Akan tetapi untuk mengungkapkan komitmen moral individu tersebut kepada kelompok. Analisa mengenai perkawinan dan perilaku kekerabatan ini merupakan sebuah kritikan terhadap penjelasan Sir James Frazer seorang ahli Antropologi Inggris yang bersifat ekonomis mengenai pola-pola pertukaran yang terjadi antara pasangan perkawinan dalam masyrakat primitif.
Sumber : http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_pertukaran_sosial

Pengumuman PLPG Rayon 38 / Gelombang 12.

2010-09-27T18:46:00.000-07:00

Bp dan Ibu guru yang sedang mencari pengumuman plpg rayon 38 gelombang 12, silakan copy poaste link di bawah ini :

http://www.fkip.usd.ac.id/stat/plpg2010

DAMPAK URBANISASI (PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA)

2010-09-24T01:17:00.000-07:00

Terjadi perubahan gaya hidup masyarakat desa, dari gaya hidup tradisional mengarah ke gaya hidup modern
Terjadi transisi struktur relasi sosial dari masyarakat tradisional agraris ke masyarakat modern industrial

Tipologi struktur relasi sosial Masyarakat Tradisional dan Modern

Masyarakat Tradisional Masyarakat Modern
Affective Affective neutrality
Collective orientation Self orientation
Particularism Universalism
Ascription Achievement
Diffuseness Specificity

DAMPAK URBANISASI

2010-09-24T01:15:00.000-07:00

(MIGRASI DESA – KOTA)
 Bagi Daerah Perdesaan
 Daerah pedesaan kehilangan tenaga kerja potensiil, terdidik, terampil dan produktif.
 Makin terbatasnya jumlah buruh tani
 Tingkat upah di pedesaan meningkat (misalnya : upah buruh tani)
 Perkembangan desa berjalan lambat
 Tingkat pengangguran di daerah perdesaan berkurang
 Tingkat kepadatan penduduk berkurang
 Dll.

DAMPAK URBANISASI
(MIGRASI DESA – KOTA)
 Bagi Daerah Perkotaan
 Kepadatan penduduk di daerah perkotaan meningkat
 Terjadi perkampungan kumuh (slum)
 Meningkatnya Gepeng (gelandangan dan pengemis)
 Meningkatnya angka pengangguran di daerah perkotaan
 Meningkatnya kriminalitas / kejahatan
 Lingkungan kota semakin semrawut (tidak tertib), misalnya perkembangan PKL yang tidak terkendali
 Meningkatnya kesenjangan sosial antara golongan miskin dan kaya.
 Sistem stratifikasi sosial di daerah perkotaan semakin kompleks
 Proses perubahan sosial semakin cepat
 Kota memperoleh tenaga kerja terdidik, trampil dan murah

sumber : hasil workshop di Malang.

 URBANISASI

2010-09-24T01:14:00.000-07:00

Definisi :
 Dari perspektif fisik-geografis :
a) Proses perpindahan penduduk dari daerah perdesaan
(rural) ke daerah perkotaan (urban) secara permanen
(menetap) atau relatif permanen (jangka waktu cukup
lama) ----- terkait dengan proses migrasi desa ke kota
b) Proses perubahan daerah pedesaan menjadi daerah
perkotaan (sub-urban)
 Dari perspektif sosial budaya :
Proses perubahan gaya hidup (life style) masyarakat desa
meniru masyarakat kota

Faktor2 yang mempengaruhi pembelajaran

2010-09-24T00:57:00.000-07:00

Guru : Sikap, Motivasi, wawasan, tingkah laku, gaya bicara, ketrampilan berkomunikasi.
Lingkungan belajar: sekolah, masyarakat, keluarga.
Siswa : kesiapan belajar, motiasi, kemampuan, kecerdasan dan ketrampilan.
Tujuan : Sesuai tidaknya dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik.
Media : Sesuai tidaknya dengan materi dan tujuan yang ingin dicapai.
Metode pembelajaran : sesuai tidaknya dengan materi pembelajaran, tingkat perkembangan, minat dan kemampuan peserta didik.

sumber : penataran di LPMP Jawa Tengah.

Cara meningkatkan motivasi belajar

2010-09-24T00:53:00.000-07:00

Menggunakan alat pendidikan seperti, ganjaran, penguatan, penghargaan dan “hukuman”.
Menyediakan sarana dan prasarana belajar
Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
Menciptakan hubungan baik dengan siswa
Merangsang materi dan metode pembelajaran yang menarik siswa.
Siswa dilibatkan dalam secara aktif dalam kegiatan pembelajaran.

Video converter

2010-08-20T16:34:00.001-07:00

Kita sering mengeluh manakala file video yang kita download tidak dapat kita putar di media player yang kita punya. Hal tersebut sering disebabkan oleh media player yang dipunyai tidak kompatibel dengan tipe file video yang telah kita download tersebut. Jangan khawatir ada converter video yang bisa merubah tipe file video tersebut. Bagi bapak dan ibu guru yang berminat
silahkan download disini selamat mencoba semoga berhasil. Bagi yang mengalami masalah silakan kontak email kami. Kami bisa mengirimkan converter tsb dalam bentuk CD…tentunyan ganti biaya produksi seikhlasnya……

Video converter

2010-08-20T16:34:00.000-07:00

SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU

2010-08-17T22:11:00.001-07:00

SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU DAN METODE
Drs. Kt. Diara Astawa, SH, M.Si
FIS Universitas Negeri Malang
• DEFINISI SOSIOLOGI
1. Sosiologi mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan (hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formil maupun materiil, statis maupun dinamis (Mayor Polak)
2. Sosiologi mempelajari (1) hubungan dan pengaruh timbal balik aneka macam gejala sosial (misalnya gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya); (2) hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya); (3) ciri-ciri umum dari semua jenis gejala sosial (Pitirim A. Sorokin)
3. Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok (Roucek and Warren).
4. Sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial (William F. Ogburn and Meyer F. Nimkoff).
5. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama, umpamanya pengaruh timbal balik antara kehidupan ekonomi dengan kehidupan politik, antara segi kehidupan hukum dengan kehidupan agama, antara segi kehidupan agama dengan kehidupan ekonomi, dan sebagainya.
6. SIFAT HAKIKAT SOSIOLOGI
a. Sosiologi adalah ilmu sosial, yang mengkaji hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok dan manusia dengan lingkungannya.
b. Sosiologi bukan disiplin yang normatif, tetapi disiplin yang kategoris, artinya sosiologi membatasi diri pada apa yang terjadi dewasa ini dan bukan apa yang seharusnya terjadi.
c. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni dan bukan ilmu pengetahuan terapan. Tujuan sosiologi untuk memdapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat dan bukan untuk menggunakan pengetahuan tsb terhadap masyarakat.
d. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, artinya yang diperhatikan adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat.
e. Sosiologi bertujuan menghasilkan pengertian-pengertian dan pola umum. Sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip, hukum umum interaksi manusia, hakikat, bentuk, isi dan struktur masyarakat.
f. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum, artinya mempelajari gejala yang umum pada setiap interaksi antar manusia.
g. Jadi sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, berusaha mencari pengertian umum, rasional, empiris dan bersifat umum.

• TINJAUAN KASUS
• Kasus Hubungan Poilitik dengan sosial budaya
Dewan Adat Papua Tolak Transmigran (Kompas, 27 April 2010). Pembukaan lahan dan pengiriman transmigran ke Papua dinilai sebagai bentuk margjinalisasi orang asli Papua. Karena itu, menolak kebijakan pemerintah, mengatakan: “kami secara resmi dan tegas tidak setuju dan menolak transmigrasi ke Papua. Kami orang asli Papua tidak mau jadi minoritas di tanah air sendiri”, kata Forkorus, Ketua Dewan Adat Papua. Forkorus meminta pemerintah provinsi dan kabupaten secara tegas menolak rencana pengiriman transmigrasi ke tanah Papua. Pemerintah sebaiknya mengurus masalah warga di tanah Papua yang sudah ada, jangan sampai nanti banyak orang pendatang ke Papua lalu tidak dapat kerja, jadi bikin kriminal. Menurut Forkorus, pembukaan lahan di Papua untuk pertanian transmigran mengingkari program pemerintah untuk melestarikan hutan Papua. Dua pertiga tanah Papua merupakan wilayah pegunungan. Kalau gunung-gunung dibuka akan terjadi banjir, tanah longsor, ini sama dengan menggali kuburan sendiri. Mahasiswa papua juga mengatakan menolak dengan tegas setiap program transmigrasi di tanah Papua. Program itu tidak membawa kesejahteraan bagi orang Papua.

Transmigrasi yang dimulai di Papua sejak 40 tahun lalu, katanya, malah menciptakan kesenjangan sosial ekonomi antara pendatang dengan orang asli Papua. Transmigrasi itu untuk kepentingan siapa? Setiap program pemerintah harusnya semangatnya pada UU Otonomi khusus yang berpihak kepada orang asli Papua, kata Siriwa (mhs)
• Dialog Atasi Perbedaan (Kompas 27 April 2010)
Pandangan dan sikap umat terhadap agama terus bergeser seiring perkembangan zaman. Perubahan pandangan itu membuat sikap umat terhadap umat beragama lainnya juga beragam dan terus berubah. Dialog antar umat agama merupakan media yang efektif untuk mengurangi ketegangan akibat perbedaan yang terjadi. Perubahan paradigma keagamaan tidak hanya disebabkan karena perkembangan jaman semata, tetapi juga ada keterlibatan pengaruh politik di dalamnya. Semula agama berkembang dalam kelompok kecil. Berabad-abad kemudian, agama terus berubah dengan munculnya kerajaan-kerajaan teokrasi hingga mengalami modernisasi seperti sekarang. Setiap pase perubahan paradigma umumnya memiliki ciri-ciri khusus baik dalam sisi pelaku, waktu maupun tempatnya.

“Manusia berubah , pandangannya terhadap agama juga berubah yang disesuaikan dengan kondisi dan nilai yang ada (kata Hans Kung). Dalam perubahan paradigma itulah dibutuhkan komitmen terhadap nilai-nilai dasar agama sebagai etika global. Magnis suseno mengatakan, dialog antar umat beragama memang sulit dilakukan karena kompleksnya persoalan yang ada. Namun, harus terus dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan menumbuhkan saling percaya diantara umat beragama dalam memahami perubahan paradigma. Jika perubahan paradigma tidak difahami, yang muncul adalah absolutisme. Said Aqiel Siradj mengatakan, hal yang paling merusak agama adalah politik. Munculnya negara dengan identitas agama justru menyalahi konsep agama yang mengutamakan nilai-nilai perdamaian, keadilan dan kemanusiaan. Konflik agama yg muncul bukan disebabkan oleh ajaran agamanya, melainkan oleh kepentingan politik umat beragama. Di Negara-negara berkembang agama sering kali dijadikan alat melegitimasi segala sesuatu.

• OBYEK SOSIOLOGI
• Obyek Sosiologi adalah masyarakat, yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia, dan proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.
• Masyarakat meliputi: (a) struktur sosial mencakup keseluruhan jalinan unsur-unsur sosial (norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial); (b) proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama (kehidupan hukum dengan agama, kehidupan agama dengan ekonomi, dsb); (c) perubahan sosial (perubahan struktur dan kultural).

• OBYEK SOSIOLOGI
Gunawan memerinci obyek sosiologi, Mencakup:
1. Struktur sosial, adalah jalinan dari seluruh unsur-unsur sosial;
2. Unsur-unsur sosial yang pokok adalah norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial dan lapisan sosial;
3. Proses sosial, adalah pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama;
4. Perubahan sosial, adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga sosial dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, sikap, dan sebagainya.

• PENGERTIAN STRUKTUR SOSIAL
• Istilah struktur dapat diterjemahkan dengan susunan, bagan, bangunan, skema atau gambar konkrit tentang sesuatu.
• Struktur sosial adalah susunan atau bangunan masyarakat yang menggambarkan suatu lembaga sosial atau pranata sosial yang berlapis-lapis
• Soekanto (1983): Struktur sosial adalah hubungan timbal balik antara posisi-posisi sosial dan antara peranan-peranan
• Struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial dalam kehidupan masyarakat yang di dalamnya mengandung hubungan-hubungan timbal balik antara status dan peranan dengan batas-batas perangkat unsur-unsur sosial yang menunjuk pada suatu keteraturan perilaku, sehingga memberikan bentuk suatu masyarakat.
• STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT INDONESIA
Ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik, yaitu:
a. secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan.
b. Secara vertikal, struktur masyarakat indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Pengaruh dari kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan suku bangsa, kehidupan keagamaan, ras dan antar golongan, sebagai akibat perubahan sosial dan krisis multi dimensional yang berkepanjangan, memicu keresahan sosial dan kerusuhan massa di berbagai daerah sangat berpengaruh terhadap keseimbangan, dan stabilitas masyarakat Indonesia sebagai sistem sosial.

• Status dan Peranan Sosial
 Status
adalah tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok tersebut atau tempat suatu berhubungan dengan kelompok-kelompok lainnya di dalam kelompok yang lebih besar lagi.
 Status Sosial
– Mayor Polak (1979): kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat
– Soerjono Soekanto (2002): tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya.
– Perbedaan status sosial
Dalam masyarakat senantiasa ada perbedaan status antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Ada yang mempunyai status sosial tinggi ada yang mempunyai status sosial rendah, sehingga nampak berlapis-lapis dari atas ke bawah.

• SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU
ILMU PENGETAHUAN
• Pengetahuan adalah suatu kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil dari pengamatan dan pengalaman masa lampau yang mengandung kebenaran.
• Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang disistematisasikan atau ilmu adalah kesatuan pengetahuan yang terorganisasikan
• Ilmu pengetahuan sebagai pendekatan atau metode pendekatan terhadap seluruh dunia empiris, yaitu dunia yang terikat oleh faktor ruang dan waktu, dunia yang dapat diamati oleh panca indera manusia.
• Pengetahuan dapat disebut Ilmu pengetahuan, apabila pengetahuan itu telah disusun secara sistematis, yaitu tersusun secara berurutan dan merupakan suatu kebulatan
• Jadi Ilmu Pengetahuan adalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran yang selalu dapat diperiksa dan ditelaah dengan kritis oleh setiap orang.

TIMBULNYA ILMU PENGETAHUAN
1. Pada hakikatnya ilmu pengetahuan timbul karena adanya hasrat ingin tahu manusia terhadap aspek-aspek kehidupan;
2. Setelah manusia memperoleh pengetahuan tentang sesuatu, kemudian diteruskan dengan penemuan secara kebetulan, melakukan percobaan, dan penelitian ilmiah;
3. Penelitian ilmiah dilakukan manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai tarap keilmuan, disertai keyakinan bahwa setiap gejala dapat ditelaah dan dicari sebab-akibatnya;
4. Suatu penelitian dimulai apabila seseorang berusaha memecahkan masalah secara sistematis dengan metode-metode tertentu, yaitu metode-metode ilmiah untuk menemukan kebenaran. Jadi penelitian merupakan bagian pokok dari ilmu pengetahuan bertujuan lebih mengetahui dan mendalami segala segi kehidupan untuk memperkuat ilmu pengetahuan.

• KELOMPOK ILMU PENGETAHUAN
BERDASARKAN OBYEKNYA ADA EMPAT KELOMPOK ILMU PENGETAHUAN (SOEKANTO, 2002):
1. Ilmu Matematika
2. Ilmu Pengetahuan Alam, yaitu kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala alambaik yang hayati (life sciences) maupun yang tidak hayati (fisika).
3. Ilmu tentang perilaku (behavioral sciencs) yang disatu pihak menyoroti perilaku hewan (animal behavior) dan dilain pihak menyoroti perilaku manusia (human behavior). Yang terakhir ini sering kali dinamakan ilmu-ilmu sosial yang mencakup pelbagai ilmu pengetahuan yang masing-masing menyoroti suatu bidang dalam kehidupan masyarakat;
4. Ilmu Pengetahuan kerohanian, yang merupakan kelompok ilmu pengetahuan yang mempelajari perwujudan spiritual kehidupan bersama manusia.

• SOSIOLOGI DAN ILMU SOSIAL
• Sosiologi adalah ilmu sosial yang obyeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yang ciri-ciri utamanya adalah:
1. Sosiologi bersifat empiris, berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut berdasarkan observasi terhadap kenyataan dan akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif;
2. Sosiologi bersifat teoretis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori;
3. Sosiologi bersifat kumulatif artinya teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, serta memperluas teori-teori lama;
4. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukan baik-buruk fakta tertentu, tetapi tujuannya untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya
Masyarakat yang menjadi obyek ilmu sosial dapat dilihat sebagai sesuatu yang terdiri dari beberapa segi, yaitu:
• Segi ekonomi, yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa; Segi ekonomi dipelajari oleh Ilmu Ekonomi.
• Segi kehidupan politik, berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat; Segi kehidupan politik dipelajari oleh Ilmu politik
• Antropologi, memusatkan perhatian pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana taraf kebudayaannya, sedangkan sosiologi menyelidiki masyarakat modern yang sudah kompleks (Soekanto, 2002)

• Chester L. Hunt: ada dua cara memberi arti batasan Ilmu Pengetahuan, yaitu: (1) suatu kesatuan susunan pengetahuan yang telah diverifikasikan (telah dibuktikan kebenarannya melalui penyelidikan ilmiah); (2) suatu metode studi dengan kesatuan susunan pengetahuan yang diverifikasi itu diperoleh.
• Jadi Sosiologi dapat diterima sebagai ilmu pengetahuan, karena dibangun dari kesatuan susunan pengetahuan atas dasar penyelidikan ilmiah dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

• KARAKTERISTIK SOSIOLOGI SEBAGAI ILMU
1. Bersifat empiris: dibangun dari hasil observasi terhadap fakta dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif;
2. Bersifat teoretis, selalu menyusun abstarksi hasil observasi. Abstraksi merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis, bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori;
3. Bersifat kumulatif: berarti teori-teori sosiologi berkembang atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas dan memperhalus teori-teori yang lama;
4. Bersifat non-etis: tidak mempersoalkan baik-buruknya fakta sosial tertentu, tetapi tujuannya menjelaskan fakta sosial secara analitis.
• SOSIOLOGI SEBAGAI METODE
Suatu ilmu dapat dirumuskan dalam dua cara, yaitu:
1. suatu ilmu adalah suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang diperoleh melalui suatu penelitian ilmiah;
2. suatu ilmu adalah suatu metode untuk menemukan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji. Bila rumusan pertama diterima, maka sosiologi adalah suatu ilmu sejauh sosiologi mengembangkan suatu kerangka pengetahuan yang tersusun dan teruji yang didasarkan pada penelitian ilmiah. Bila ilmu didefinisikan sebagau suatu metode penelaahan, maka sosiologi adalah suatu ilmu sejauh sosiologi menggunakan metode penelitian ilmiah.

• METODE DALAM SOSIOLOGI
Menurut Soekanto, pada dasarnya ada dua jenis metode dalam mengkaji masyarakat, yaitu:
1. Metode kualitatif: mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan penilaian thd data yg tidak dapat diukur dengan angka. Metode kualitatif ada tiga, yaitu: (a) Metode Historis: deskripsi dan analisis data berdasarkan pada peristiwa masa lampau untuk mengetahui sebab kejadian sekarang; (b) Metode Komparatif: membanding data kondisi masyarakat satu dengan lainnya, dan mengetahui sebab terjadinya kondisi masyarakat itu; (c) Studi Kasus, yaitu memusatkan kajian pada fenomena sosial tertentu, lembaga, kelompok, maupun individu.
2. Metode kuantitatif: cara penelitian yang dalam analisis datanya mengutamakan keterangan berdasarkan angka-angka, gejala yang diteliti diukur dengan skala, indeks, tabel atau formula-formula tertentu yang pada dasarnya cenderung menggunakan uji statistik.
METODE INDUKTIF DAN DEDUKTIF
Metode berpikir didasarkan pada cara berpikir induktif dan deduktif.
1. Metode induktif adalah cara untuk mempelajari suatu keadaan dari gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam lapangan yang lebih luas.
2. Sedangkan metode deduktif adalah yang menggunakan proses sebaliknya, yaitu mulai dengan kaidah-kaidah yang dianggap umum untuk kemudian dipelajari dalam keadaan yang khusus.
APLIKASI METODE SOSIOLOGI
a. Metode ilmiah sosiologi dalam aplikasinya senantiasa diawali dengan mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, kemudian menentukan ruang lingkup penelitian, merumuskan hipotesis sesuai dengan rumusan masalah.
b. memilih dan menentukan metode apa yang tepat dan bermanfaat dalam pengumpulan data, sehingga dapat membuktikan relevansi hipotesis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan.

• TUJUAN SOSIOLOGI
1. Mendalami masyarakat melalui penelitian ilmiah sehingga mengahasilkan prinsip dan pola umum;
2. Pengetahuan mengenai hakikat, sifat dan struktur masyarakat;
3. Memperoleh pengetahuan tentang hubungan dan pengaruh timbal-balik antara aneka macam gejala sosial;
4. Hubungan timbal-balik antar gejala sosial dengan non-sosial dan memprediksi perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat;
5. Menginformasikan hasil penelitian ilmiah kepada publik dan masukan publik dijadikan pertimbangan mengembangkan sosiologi dan perencanaan pembangunan

• FUNGSI SOSIOLOGI
1. Menyediakan pandangan mengenai lingkungan sosial secara lebih baik, sekaligus bisa meneliti kembali kehidupan masyarakat;
2. Membantu manusia memahami diri dan lingkungannya tentang peranan kekuatan sosial dalam masyarakat;
3. Memberikan berbagai wawasan baru mengenai keluarga, interaksi sosial, hubungan sosial dan perubahan sosial;
4. Memberikan informasi dan pandangan baru mengenai masalah sosial-budaya yang dihadapi anggota masyarakat;
5. Memberikan kemampuan dasar untuk mengetahui mengapa masyarakat bertindak dengan cara yang mereka lakukan;
6. Memudahkan manusia mengenal seluk-beluk tradisi adat, memperluas pengetahuan mengenai perbedaan perilaku sosial, dan kemampuan adaptasi dengan pola tindakan baru.

• MANFAAT SOSIOLOGI
KEGUNAAN DALAM PENELITIAN
1. Memberi pemahaman simbol-simbol, kata-kata, kode-kode, dan berbagai istilah yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sosial;
2. Memberi kemampuan untuk mempertimbangkan berbagai fenomena sosial yang timbul dalam masyarakat terlepas dari prasangka subyektif;
3. Memberi kemampuan berpikir dalam melihat kecenderungan arah perubahan perilaku masyarakat atas sebab-sebab tertentu;
4. Memberikan sikap kehati-hatian dalam menjaga argumen yang logis sehingga tidak terjebak dalam logika ideal tetapi palsu;

KEGUNAAN DALAM PERENCANAAN SOSIAL
1. Mengatasi kemungkinan terjadinya masalah dalam proses perubahan sosial, dengan mengkordinasikan antarpotensi, disiplin, dan kegiatan seluruh anggota masyarakat;
2. Memudahkan proses penyusunan, dan proses sosialisasi perencanaan sosial dengan memanfaat pengetahuan sosiologi;
3. Menggunakan cara berpikir sosiologis, maka perencanaan sosial dapat dimanfaatkan untuk mengetahui batas-batas keterbelakangan dan kemajuan kebudayaan masyarakat.

KEGUNAAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
1. Sebagai acuan dalam mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, pusat-pusat kekuasaan, serta sistem dan saluran-saluran komunikasi sosial;
2. Pada taraf pelaksanaan, sosiologi dapat berguna untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat, serta mengamati perubahan-perubahan sosial yang terjadi;
Pengetahuan sosiologi dapat digunakan untuk menganalisis efek-efek sosial dari pembangunan

KEGUNAAN DALAM PEMECAHAN MASALAH SOSIAL
1. Pendekatan dan metode pemecahan masalah dalam sosiologi dapat digunakan memecahkan masalah-masalah aktual dalam masyarakat;
2. Secara umum ada dua pendekatan dan metode dalam penanggulangan masalah-masalah sosial, yaitu:
a. Pendekatan/metode preventif, dilakukan dengan mengadakan penelitian mendalam terhadap gejala-gejala sosial yang kemungkinan menimbulkan masalah-masalah sosial;
b. Pendekatan/metode represif, yaitu proses penanggulangan secara langsung terhadap masalah sosial yang ada dan dirasakan masyarakat, artinya tindakan penanggulangan baru dilakukan, setelah gejala sosial itu dapat dipastikan sebagai masalah sosial.

• PERKEMBANGAN SOSIOLOGI
• Bouman membagi perkembangan sosiologi menjadi 4 fase , yaitu:
1. sosiologi sebagai bagian dari pandangan tentang kehidupan bersama secara filsafat umum, terutama tentang negara, hukum, dan moral yang tersimpul dalam kaidah-kaidah etika. Pada fase ini sosiologi merupakan cabang filsafat, yaitu Filsafat Sejarah atau Filsafat Sosial.
2. dimana timbul keinginan untuk membangun susunan ilmu berdasarkan pengalaman-pengalaman dari peristiwa nyata, bukan hanya hasil renungan saja dan memisahkan alam pikiran secara lambat laun dari ajaran gereja.
3. merupakan awal dari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berndiri sendiri. Orang mengatakan bahwa Comte adalah “bapak sosiologi”, karena ia pertama kali menggunakan istilah sosiologi dalam pembahasan tentang masyarakat.
4. ciri utamanya adalah keinginan untuk bersama-sama memberikan batas yang tegas tentang obyek sosiologi, sekaligus memberikan pengertian dan metode-metode sosisologi yang khusus.

• PARADIGMA SOSIOLOGI
1. Paradigma Fakta Sosial
a. Pengertian: Fakta sosial adalah barang sesuatu (thing) yang berbeda dengan ide. Barang sesuatu menjadi obyek penyelidikan ilmu pengetahuan, yang tidak dapat difahami melalui kegiatan mental murni. Untuk memahami diperlukan penyusunan data riil di luar pemikiran manusia. Fakta sosal harus diteliti di dalam dunia nyata sebagaimana orang mencari barang sesuatu yang lain.
b. Jenis Fakta sosial, ada dua, yaitu: (1) fakta sosial dalam bentuk materiil, (2) fakta sosial dalam bentuk non-materiil, yang fenomena yang muncul dari diri sendiri. Misalnya egoisme, altruisme, kepedulian sosial
c. Obyek kajian ilmu sosial menurut Paradigma Fakta sosial
adalah fakta sosial, terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Secara rinci, fakta sosial terdiri atas: kelompok sosial, kesatuan sosial tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai, keluarga, pemerintah dan sebagainya.

. Paradigma Definisi Sosial
a. Pengertian
mempelajari tindakan manusia yang penuh arti atau penuh makna melalui penafsiran dan memahami tindakan sosial dan hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal, tindakan manusia dipengaruhi oleh struktur sosial dan pranata sosial.
Tindakan sosial dapat dalam bentuk tindakan nyata diarahkan pada orang lain dan tindakan yang bersifat “membatin” atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu.

Obyek kajian Sosiologi
Berdasarkan konsep tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu Weber mengemukan lima ciri kajian sosiologi:
1. tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif.
2. Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

Obyek kajian Sosiologi
Berdasarkan konsep tindakan sosial dan antar hubungan sosial itu Weber mengemukan lima ciri kajian sosiologi:
1. tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang subyektif.
2. Tindakan nyata dan yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat subyektif.
3. Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang, serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.
4. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu.
5. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu.

3. PARADIGMA PERILAKU SOSIAL
• Paradigma perilaku sosial memusatkan perhatian kepada antara hubungan antara individu dan lingkungannya. Lingkungan itu terdiri atas: (a) bermacam-macam obyek sosial; (b) bermacam-macam obyek non-sosial.
• Pokok persoalan yang dikaji sosiologi adalah tingkahlaku individu yang berlangsung dalam hubungannya dengan faktor lingkungan yang menghasilkan akibat-akibat atau perubahan dalam faktor lingkungan menimbulkan perubahan terhadap tingkahlaku. Jadi terdapat hubungan fungsional antara tingkahlaku dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan aktor.

• PANDANGAN COMTE
membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu: Social Statics dan Social Dynamics.
• Social Statics, maksudnya adalah suatu penelitian atau studi tentang hukum-hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu social system. Pada bagian ini Comte mengatakan bahwa social statics merupakan bagian awal dari ilmu pengetahuan sosiologi, namun bukan merupakan bagian penting dari sosiologi.
• Comte menandasakan bahwa bagian terpenting dalam studi sosiologi adalah social dynamics yang diartikan sebagai teori tentang kemajuan atau perkembangan masyarakat. Comte memandang masyarakat sebagai kesatuan yang dalam bentuk dan arahnya tidak bengantung pada inisiatif bebas anggotanya, melainkan pada proses spontan-otomatis perkembangan akal budi manusia.
PERKEMBANGAN AKAL BUDI MANUSIA (Comte)
• Comte membedakan tiga tahap perkembangan akal budi, yaitu tahap religius, tahap tahap metafisik, dan tahap positif. Ketiga tahap tersebut diterangkan oleh Veeger, yaitu: Pada tahap religius, masyarakat dihayati sebagai kehendak Dewa atau Allah. Pemerintahnya berstruktur feodal atau faternalistis. Ekonominya bercorak “militeristis” dalam arti bahwa orangnya tidak memprodusir sendiri barang kebutuhan mereka, tetapi memetik hasil bumi atau meramu saja. Tahap metafisika mengakibatkan kemunduran agama, hal mana langsung kentara dalam revolusi dan perombakan atas kehidupan bersama yang tradisional. Tahap positivisme sekarang membangun kembali suatu orde baru yang kokohkuat, dimana peranan agama dan filsafat diambil alih oleh ilmu pengetahuan positif yang tangguh dan universal. Pada zaman positivisme, menurut Comte, hegemoni agama mesti diganti dengan hegemoni ilmu pengetahuan, ulama dengan sarjana, kuil atau gereja dengan universitas. Bagi Comte, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan.

Sumber : hasil penataran di Malang.

Latihan UN 2 2011

2010-08-11T17:13:00.000-07:00

quiz.swf

Interaksi Sosial

2010-08-08T16:55:00.000-07:00

MAKALAH

INTERAKSI SOSIAL DAN
MASALAH-MASALAH SOSIAL

Makalah ini disajikan dalam Kegiatan Penataran Guru
Mata Pelajaran Sosiologi SMA Tingkat Nasional Pola
Dukung 120 @ 45 menit di PPPPTK P.Kn dan IPS Malang
Pada Tanggal 22 Juni s.d 5 Juli 2010

Oleh:

Dr. ARIFIN, M.Si.
( Guru Sosiologi SMA Islam dan
Dosen Sosiologi di FPISH IKIP Budi Utomo Malang )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDRAL PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PPPPTK P.Kn. DAN IPS MALANG

2010

KATA PENGANTAR

Berkat Rakhat Tuhan Yang Maha Segala-galanya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini dengan judul ‘Interaksi Sosial dan Masalah-Masalah Sosial’, sesuai dengan rencana waktu yang ditentukan. Makalah ini disajikan pada kegiatan Penataran Guru Mata Pelajaran Sosiologi SMA Tingkat Nasional Pola Dukung 120 @ 45 menit, di PPPPTK P.Kn dan IPS Malang Pada Tanggal 22 Juni s.d 5 Juli 2010

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Kepala PPPPTK P.Kn dan IPS di Malang yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menyajikan makalah atau pemateri pada kegiatan penataran Guru Mata Pelajaran Sosiologi SMA Tingkat Nasional pada tanggal 22 Juni s.d 5 Juli 2010.

Menurut para ahli, tidak ada satupun karya ilmiah yang mengkaji tentang fenomena kehidupan sosial budaya yang telah mencapai tingkat kesempurnaan analisis. Oleh karena itu perbedaan sudut pandang dan interpretasi tentang suatu fenomena sosial budaya adalah suatu ‘keniscayaan’, hal ini disebabkan oleh beragam faktor, yaitu adanya: (a) keberagaman orientasi filosofis; (b) keberagaman orientasi teoritik; (c) keberagaman fokus masalah dan pendekatan atau metode analisisnya; (d) keberagaman latar belakang disiplin keilmuan seseorang; dan (e) perbedaan kondisi waktu dan ruang (time and space) yang dialaminya.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang tersaji dalam makalah ini masih banyak sisi kekurangannya. Oleh karena itu beberapa konsep teoritik tentang ‘Interaksi sosial dan masalah-masalah sosial’ pada masyarakat Indonesia yang multicultural, yang belum diungkap dalam makalah ini dapat dijelaskan atau dikomunikasikan dalam proses diskusi pada saat penyajian makalah.

Akhirnya, semoga apa yang tersaji dalam makalah ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak atau Ibu guru peserta penataran dalam rangka meningkatkan kualitas kompetensi profesionalnya selama mengemban amanat sebagai guru Sosiologi di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Aamiin.

Malang, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

- HALAMAN SAMPUL .................................................................................................... 01
- KATA PENGANTAR .................................................................................................... 02
- DAFTAR ISI ................................................................................................................. 03
I. INTERAKSI SOSIAL
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Interaksi Sosial .................................................... 04
B. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial ......................................... ............................... 05
C. Faktor-Faktor Yang Mendasari Proses Interaksi Sosial ........................................ 05
D.Tahap –Tahap Keteraturan Sosial Dalam Interaksi Sosial... ................................. 05
E. Proses Sosial Asosiattif dan Disosiatif ................................................................... 06

II. MASALAH (PROBLEM) SOSIAL

A. Pengertian Masalah (problem) Sosial .................................................................... 07
B. Masalah Sosial Dalam Perspektif Teoritis ............................................................. 07
C. Sumber Masalah Sosial Dalam Pendekatan Individu
Dan Pendekatan Kelompok .......……………………………………………………. 08
D. Beragam Masalah Sosial Dalam Pembangunan:
1. Masalah kemiskinan ....................................................................................... 09
2. Masalah kenakalan remaja ……………………………………………………. 10
3. Masalah lingkungan hidup ……………………………………………………... 10
4. Masalah konflik SARA …………………………………………………………. 11
5. Masalah kriminalitas ......................... .......……………………………………. 12
6. Masalah aksi protes,pergolakan daerah dan pelanggaran HAM ........……… 12

- DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................... 13
- RIWAYAT HIDUP PENULIS .......................................................................................... 13

I. INTERAKSI SOSIAL
A. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Interaksi Sosial

1. Pengertian interaksi sosial
Interaksi sosial adalah ‘hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam proses-proses sosial di masyarakat’. Hubungan timbal balik tersebut disertai dengan adanya kontak sosial dan komunikasi. Oleh karena itu syarat utama terjadinya interaksi sosial adalah: (a) adanya kontak sosial antar kedua belah pihak; dan (b) adanya komunikasi sosial antara kedua belah pihak.
Sedangkan pengertian proses sosial adalah ‘proses interaksi antar aspek atau unsur sosial disepanjang aktivitas kehidupan manusia di masyarakat’. Wujud dari aktivitas proses sosial adalah kegiatan-kegiatan sosial individu dan kelompok dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka pemenuhan beragam kebutuhan hidupnya. Diantara konsep dasar dalam kajian tetang proses sosial adalah ‘interaksi sosial’. Oleh karena itu menurut para ahli, inti atau dasar dari proses-proses sosial di masyarakat adalah ‘interaksi sosial’ (Biesanz, J. and Biesanz, M. 1969; Soekanto, S, 2002). Proses-proses sosial dalam kehidupan di masyarakat bersifat dinamik, dan mendasarkan pada nilai, norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi interaksi sosial
Proses interaksi sosial yang bertentuk kerjasama atau kooperatif (asosiatif) mempunyai fungsi positif antara lain: (a) proses pencapaian tujuan hidup individu atau kelompok lebih mudah terwujud; (b) mendorong terwujudnya pola kehidupan individu atau kelompok secara integratif; (c) setiap individu dapat meningkatkan kualitas beragam peran sosial dalam kehidupan kelompok; (d) mendorong terbangunnya sikap mental positif pada setiap individu dalam proses-proses sosialnya; dan (e) mendorong lahirnya beragam inovasi di berbagai bidang menuju masyarakt madani (masyarakat beradab).
Dalam batas-batas tertentu, interaksi sosial dalam bentuk persaingan atau kompetisi (dissosiatif) mempunyai fungsi positif, antara lain: (a) menyalurkan keinginan-keinginan individu atau kelompok yang bersifat kompetitif; (b) sebagai media tersalurkannya keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian secara baik oleh mereka yang bersaing; (c) merupakan alat untuk menempatkan individu pada status dan peran yang sesuai dengan kemampua/ keahliannya; dan (d) sebagai alat menjaring para individu atau kelompok yang akhirnya menghasilkan pembagian kerja yang efektif.
Demikian juga, dalam batas-batas tertentu, interaksi sosial dalam bentuk konflik (dissosiatif) mempunyai fungsi positif, yaitu: (a) dapat mendorong terjadinya perubahan pola perilaku seseorang atau kelompok ke arah yang lebih baik; (b) dapat mendorong terjadinya atau terbangunnya solidaritas ingroup dalam kehidupan kelompok; dan (c) dapat mendorong lahirnya karya demi karya yang lebih inovatif atau lebih maju (Wilson, E.K. 1966; Mack, R. and Pease, J. 1973).

3. Tujuan interaksi sosial
Interaksi sosial merupakan faktor paling kunci dalam proses-proses sosial. Diantara tujuan seseorang melakukan interaksi sosial antara lain: (a) untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tertentu, baik yang bersifat individu atau kelompok; (b) untuk proses pemenuhan aneka kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial atau pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik; (c) untuk meningkatkan kualitas kompetensi diri dalam berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat; (d) untuk membangun solidaritas ingroup atau outgroup dalam kehidupan sosial di masyarakat; dan (e) dalam rangka mendapat masukan atau media evaluai diri atau refleksi diri tentag pola perilaku yang telah di lakukan dalam proses-proses sosial (Horton, P. and Hunt, C.L. 1984; Sunarto, K. 2000).
Dalam rangka mewujudkan tujuan interaksi sosial tersebut, maka setiap individu selama proses interaksi sosial harus berdasarkan kepada nilai, norma sosial yang berlaku dalam kelompoknya atau masyarakatnya. Nilai adalah ‘sesuatu yang diangungkan, dianggap baik, dan dijadikan sebagai pedoman berperiku’. Menurut Notonegoro ada tiga macam nilai, yaitu (1) nilai material (segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia); dan (2) nilai vital (segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas hidup); dan (3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian terdiri atas empat macam, yaitu: (a) Nilai kebenaran (kenyataan), yaitu nilai yang bersumber pada unsur akal manusia (rasio, budi, dan cipta); (b) Nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur perasaan manusia (estetika); (c) Nilai moral (kebaikan), yaitu nilai yang bersumber pada unsur, kehendak, atau kemauan (karsa dan etika); dan (d) Nilai religius, yaitu nilai ketuhanan yang tertinggi, mutlak, dan abadi.Sedangkan norma adalah ‘seperangkat aturan (tertulis dan
tidak tertulis), yang mengatur pola kehidupan dan interaksi seseorang dalam rangka pemenuhan beragam kebutuhan hidup’.

Fungsi nilai dan norma bagi kehidupan bermasyarakat adalah: (1) menetapkan harga sosial seseorang dalam kelompok. Dengan nilai dapat menunjukkan seseorang berada pada pelapisan sosial tertentu di masyarakat; (2) membentuk cara berpikir dan berperilaku secara ideal dalam masyarakat; (3) nilai-norma dapat menjadi faktor penentu yang terakhir bagi manusia dalam menjalankan peranan sosial; (4) nilai-norma sebagai alat pengawas dan pengontrol serta daya ikat tertentu agar seseorang berbuat baik bagi kehidupan; (5) nilai-norma sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama; dan (6) nilai-norma menjadi abstraksi (gambaran) pola perilaku masyarakat (Rose, A. M.1965).

B. Syarat Terjadinya Interaksi Sosial
Ada dua syarat utama terjadinya interaksi sosial, yaitu: (1) adanya kontak sosial. Makna harfiah kontak sosial adalah ‘bersama-sama menyentuh’. Secara fisik, kontak baru terjadi apabila terjadi sentuhan badaniah. Berdasarkan subjek pelakunya kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu: (a) kontak antara orang perorangan; (b) kontak ntara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya; dan (c) kontak antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya; dan (2) adanya komunikasi (communication), berasal dari bahasa Inggris ‘common’, artinya sama. Apabila kita berkomunikasi, berarti kita berusaha untuk menimbulkan sesuatu persamaan (commonnes) dalam hal pemahaman, penafsiran dan sikap dengan seseorang tentang sesuatu. Misalnya, kita bersama-sama mempelajari suatu ide atau cita-cita dengan seseorang. Ini berarti, bahwa kita mengemukakan sesuatu sikap (attitude) yang sama kepada seseorang yang kita ajak berkomunikasi tadi (Pola. J.B.A.F.Major. 1991; Soekanto S., 2002).

C. Faktor-Faktor Yang Mendasari Proses Interaksi Sosial
Faktor penting yang menjadi dasar proses berlangsungnya interaksi sosial adalah: (1) nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Apabila individu atau kelompok dalam proses interaksi sosialnya tidak mendasarkan pada nilai, norma yang berlaku, kehidupan sosial akan terjadi disintegrasi atau ketidakteraturan sosial; dan (2) status dan peranan sosial. Proses interaksi sosial yang dilakukan individu harus memperhatikan status dan peranan yang melekat pada dirinya, juga memperhatikan kewajiban dan hak-haknya.
Menurut para ahli, berlangsungnya proses interaksi sosial dipengaruhi oleh beberapa, antara lain: (1) faktor imitasi; (2) faktor sugesti; (3) faktor simpati; (4) faktor identifikasi; (5) faktor empati; dan (6) faktor motivasi. Keenam faktor tersebut selama proses interaksi sosial bisa terjadi secara sendiri (terpisah) dan juga bisa secara bersama-sama atau integratif.
Pertama, simpati, yaitu suatu proses psikhis di mana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan (aspek psikhis atau kejiwaaan) seseorang memegang peranan yang penting. Dorongan utamanya adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama atau mengikuti untuk melakukan suatu tindakan tertentu; Kedua, sugesti, yaitu dorongan untuk mengikuti atau menerima sikap orang lain tanpa proses pemikiran yang dalam untuk melakukan sesuatu tidakan. Berlangsungnya sugesti dapat terjadi, karena pihak yang menerima sedang mengalami ketidakstabilan pikiran yang dapat menghambat daya berpikir rasional dan akal sehat. Sugesti ini bisa juga sebagai kelanjuan lebih mendalam dari simpati.
Ketiga, imitasi, yaitu dorongan untuk meniru pola aktifitas orang lain. Faktor ini mempunyai peran penting dalam proses interaksi sosial. Segi positifnya adalah imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah dan nilai yang berlaku. Namun, imitasi dapat pula mengakibatkan hal yang negatif misalnya, meniru tindakan yang menyimpang. Selain itu imitasi juga dapat melemahkan atau mematikan pengembangan daya kreatifitas seseorang; Keempat, identifikasi, yaitu merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadikan sama (identik atau serupa) atau meniru untuk berperan atau bersikap sama dengan pihak lain. Identifikasi ini Iebih mendalam daripada imitasi, karena pola sikap seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.
Kelima, empati,yaitu mirip perasaan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja, melainkan diikuti dengan tindakan nyata secara positif. Empati dibarengi perasaan organisme tubuh yang sangat dalam. Contohnya kalau kita melihat sahabat dekat atau kerabat dekat mengalami kecelakaan, maka perasaan empati menempatkan kita seolah-olah ikut celaka, dan kita langsung melakukan tindakan nyata untuk menolongnya; Keenam, motivasi, yaitu dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberi motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab (Biesanz, J. and Biesanz, M. 1969; Soekanto, S, 2002).

D.Tahap –Tahap Keteraturan Sosial Dalam Interaksi Sosial
Antara interaksi sosial dan keteratuan sosial mempunyai hubungan yang sangat erat. Hubungan yang erat tersebut dapat dipahami dari asumsi sebagai berikut: (1) dalam interaksi sosial selalu terdapat kontak dan komunikasi, tujuan kontak dan komunikasi adalah

untuk mewujudkan keteraturan sosial (ketertiban hidup); (2) keteraturan sosial (ketertiban hidup) akan terwujud apabila proses interaksi berdasarkan pada nilai dan norma sosial yang berlaku; (3) nilai, norma sosial adalah sebagai alat kontrol sosial (pengendalian sosial) terhadap perilaku individu-kelompok untuk terujudnya keteraturan sosial. Jadi, keteraturan sosial itu mempunyai hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial dan norma sosial.
Ditinjau dari segi prosesnya, terbentuknya keteraturan sosial dapat melalui empat tahap, yaitu: (1) tahap tertib sosial (social order), yaitu kondisi kehidupan kelompok yang aman, dinamis teratur, yang ditandai dengan masing-masing anggota kelompok menjalankan kewajiban dan memperoleh haknya dengan baik sesuai dengan status dan peranannya; (2) tahap order, yaitu mengakui dan mematuhi sistem nilai, norma yang berkembang dalam kelompok; (3) tahap keajegan, yaitu suatu kondisi keteraturan perilaku yang tetap (ajeg), terus menerus atau konsisten dalam kehidupan sehari-hari; dan (4) tahap berpola, yaitu corak hubungan (interaksi) yang konsisten, ajeg tersebut dijadikan sebagai model (dilembagakan) bagi semua anggota untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam kelompok. Ketika proses interaksi sosial sudah memasuki tahap berpola, maka proses-proses sosial di masyarakat akan tercipta keteraturan sosial (Rose, A. M. 1965; Wilson, E.K. 1966).

E. Proses Sosial Asosiattif dan Disosiatif
Sosiolog Gillin and Gillin menyebutkan ada dua proses sosial yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu: (1) proses asosiatif atau bersekutu (processes of association); dan (2) proses disosiatif atau memisahkan (processes of dissociation). Proses asosiatif sering mengarah ke pola integrasi sosial, sedangkan proses disosiatif cenderung mengarah ke disintegrasi atau sering disebut proses oposisi (berjuang melawan pihak lain untuk mencapai tujuan) (Rose, A. M. 1965; Green, A. W. 1972).
Pertama, proses asosiatif. Proses sosial asosiatif mempunyai empat bentuk, yaitu: (1) kerjasama (cooperation), yaitu jalinan hubungan timbal balik yang didasarkan atas kesamaan tujuan, kepentingan, dan orientasi hidup. Berdasarkan pelaksanaannya, interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dibedakan menjadi lima macam, yaitu: (a) kerukunan atau gotong royong; (b) bargaining, yaitu perjanjian kerjasama tentang pertukaran barang dan jasa; (c) kooptasi, yaitu kerjasama untuk saling menerima unsur-unsur baru dalam pelaksanaan politik organisasi agar tidak terjadi konflik organisasi; (d) koalisi, yaitu kerjasama antara dua atau lebih organisasi yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama; (e) join-venture, yaitu kerjasama dalam pengadaan proyek tertentu yang berbasis ekonomi; (2) akomodasi (accomodation). Dalam proses sosial, akomodasi punya makna dua, yaitu: (a) sebagai keadaan, yang berarti akomodasi adalah suatu keseimbangan interaksi antar individu/ kelompok berdasarkan nilai dan norma kelompok; (b) sebagi proses, yang berarti akomodasi bermakna usaha manusia untuk meredakan dua pihak yang sedang konflik. Akomodasi sebagai proses, mempunyai beberapa bentuk, yaitu: (a) koersi, yaitu akomodasi yang prosesnya melalui pemaksaan; (b) kompromi, yaitu akomodasi yang ditandai oleh masing-masing pihak mengurangi tuntutannya agar ada penyelesaian; (c) arbitrasi, yaitu akomodasi yang menggunakan pihak ketiga, dan pihak ketiga ditentukan oleh badan yang berwenang; (d) mediasi, yaitu mirip dengan arbitrasi, hanya pihak ketiganya netral; (e) konsiliasi, yaitu akomodasi yang menggunakan cara mempertemukan keinginan yang bertikai untuk dibuat kesepakatan; (f) toleransi, akomodasi yang didasarkan atas sikap saling memaklumi; (g) stalemit, yaitu masing-masing pihak mempunyai kekuatan yang seimbang; (h) ajudifikasi, yaitu akomodasi melalui proses pengadilan, dsb. (3) akulturasi, yaitu proses pembauran dua unsur budaya yang berbeda sehingga menghasilkan budaya baru, tetapi tidak menghilangkan unsur aslinya; (4) asimilasi, yaitu proses pembauran dua unsur budaya sehingga menghasilkan budaya baru, yang unsur budaya aslinya mulai hilang.
Kedua, proses disosiatif. Proses sosial disosiatif mempunyai tiga bentuk, yaitu: (1) persaingan (competition), yaitu perjuang individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, tanpa merugikan pihak lain. Ada dua tipe persaingan, yaitu persaingan individu dn persaingan kelompok; (2) kontravensi (contravention), yaitu suatu bentuk proses sosial antara persaingan dengan konflik. Cirinya adalah: (a) masing-masing mersa saling tidak puas; (b) masing-masing pihak saling memendam perasaan kecewa, ragu dan benci. Istilah sehari-hari tentang kontravensi adalah ‘perang dingin’; (3) konflik, yaitu suatu perjuangan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan jalan menentang atau menyakiti atau
merugikan pihak lain. Macam-macam konflik antara lain konflik, agama, ras, suku, politik, ekonomi, antar kelas, konflik internasional dan sebagainya (Sunarto, K. 2000; Soekanto, S., 2002).
.

II. MASALAH-MASALAH SOSIAL

A. Pengertian Masalah (Problem) Sosial
Masalah sosial dalam perspektif sosiologis sering disebut sebagai problem sosial (social problems) (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984). Masalah sosial merupakan suatu gejala (fenomena) sosial yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks, dan dapat ditinjau dari berbagai perspektif (sudut pandang atau teori). Oleh karena itu banyak dijumpai beragam pengertian atau definisi tentang masalah sosial (social problems) yang dikemukakan oleh para ahli. Dari beragam pengertian tentang masalah sosial, dapat disimpulkan bahwa suatu fenomena atau gejala kehidupan dikatakan sebagai masalah sosial (social problems) adalah apabila: (1) sesuatu yang dilakukan seseorang itu telah melanggar atau tidak sesuai dengan nilai-norma yang dijunjung tinggi oleh kelompok; (2) sesuatu yang dilakukan individu atau kelompok itu telah menyebabkan terjadinya disintegrasi kehidupan dalam kelompok; dan (3) sesuatu yang dilakukan inidividu atau kelompok itu telah memunculkan kegelisahan, ketidakbahagiaan individu lain dalam kelompok (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984).
Karena studi masalah sosial itu begitu kompleks, maka analisis tentang suatu fenomena sosial dikatakan sebagai masalah (problem) juga dapat diinjau dari beragam perspektif (beragam teori), misalnya sesuatu dikatakan problem menurut teori fungsional struktural akan berbeda dengan menurut teori konflik, atau teori interaksionis simbolik, atau teori integrasi (dalam kajian berikut akan disinggung masing-masing teori). Menurut Parrilo dalam Soetomo (1995), untuk dapat memahami pengertian masalah sosial perlu diperhatikan empat hal, yaitu: (1) masalah itu bertahan untuk suatu periode waktu tertentu; (2) dirasakan dapat menyebabkan beragam kerugian secara fisik dan non fisik pada individu dan kelompok; (3) merupakan pelanggaran terhadap nilai atau standar sosial atau sendi-sendi kehidupan masyarakat; dan (4) menuntut adanya usaha untuk dicarai pemecahannya.

B. Masalah Sosial Dalam Perspektif Teoritis
Dalam perspektif sosiologi, dijumpai berpuluh-puluh teori yang digunakan untuk memahami fenomena sosial. Berikut ini hanya dikemukakan empat teori dalam mencermati atau memahami tentang fenomena sosial, yaitu; (1) teori fungsional struktural; (2) teori konflik; dan (3) teori interaksionis simbolik. Karena keterbatasan ruang/tempat maka pandangan keempat teori tersebut dalam makalah ini hanya dijelaskan konsep-konsep dasarnya saja, dan diharapkan para pembaca bisa mendalami lebih lanjut pada pustaka yang menjadi rujukan kajian ini.
Pertama, teori fungsional struktural. Ada beragam versi teori fungsional struktural. Berikut ini dikemukakan pandangan teori fungsional struktural versi Parsons dalam memahami fenomena sosial, antara lain: (1) konsep kultur, dipandang sebagai sistem simbol yang terpola, teratur yang menjadi orientasi para individu untuk bertindak, berpribadi, bersosialisasi dalam sistem sosial. Jadi, kultur akan menjadi faktor eksternal untuk menekan pola tindakan individu dalam kelompok; (2) konsep sistem. Sistem memiliki properti keteraturan dan bagian-bagian yang saling tergantung. Sistem cenderung bergerak ke arah mempertahankan keteraturan diri atau keseimbangan hidup dalam kelompok (integrasi sosial). Sistem bergerak dalam proses perubahan yang teratur (evolusi); (3) konsep integrasi. Persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi sosial di dalam sistem sosial adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, nilai dan norma diinternalisasikan (norma dan nilai menjadi bagian dari ‘kesadaran’ aktor), sehingga aktor mengabdi pada kepentingan sistem sebagai suatu kesatuan. Individu atau aktor biasanya menjadi penerima pasif dalam proses sosialisasi; dan (4) konsep perubahan,sosial. Teori ini memandang bahwa: (a) proses perubahan yang terjadi akan mengarah pada keseimbangan (equilibrium) dalam sistem sosial, apabila ada konflik internal, perlu dicari upaya-upaya untuk tetap terjaga keseimbangan dalam sistem; (b) perubahan evolusi masyarakat adalah mengarah kepada ‘peningkatan kemampuan adaptasi’, menuju keseimbangan hidup; dan (c) apabila terjadi perubahan struktural, maka akan terjadi perubahan dalam kultur normatif sistem sosial bersangkutan (perubahan sistem nilai-nilai terpenting) (Sztompka, P. 1993; Ritzer dan Goodman, 2003). Masih banyak ciri pandangan teori fungsional struktural yang dikemukakan para teoritisi fungsional struktural.
Dari beberapa pokok pandangan atau asumsi teori fungsional struktural tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesuatu fenomena sosial dikatakan sebagai masalah (problem) sosial apabila: (a) sesuatu itu bertentangan dengan budaya sebagai sistem simbol yang dijadikan sebagai orientasi untuk berpola perilaku; (b) sesuatu itu menyebabkan terjadinya disintegrasi atau memudarkan jalinan antar unsur dalam suatu sistem; (c) perubahan sosial yang terjadi bersifat revolusioner akan menghasilkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial.

Kedua, teori konflik. Ada banyak versi teori konflik, berikut ini hanya dikemukakan teori konflik versi Dahrendorf. Beberapa konsep dasar pandangan teori konflik Dahrendorf dalam memahami fenomena sosial, antara lain: (1) setiap masyarakat setiap saat tunduk pada proses perubahan. Berbagai elemen kemasyarakatan menyumbang terhadap disintegrasi dan perubahan. Apapun keteraturan yang terdapat dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada di lapisan atas; (2) teori konflik menekankan peran kekuasaan dalam mempertahankan ketertiban dalam masyarakat; (3) bahwa masyarakat mempunyai dua wajah, yaitu konflik dan konsensus Bahwa masyarakat tidak ada tanpa konsensus dan konflik, keduanya menjadi persyaratan satu sama lain. Kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya, sebaliknya konflik dapat menimbulkan konsensus dan integrasi; (4) ‘bahwa perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Bahwa berbagai posisi di dalam masyarakat mempunyai kualitas yang beragam. Otoritas tidak terletak di dalam individu, tetapi melekat pada posisi. Otoritas yang melekat pada posisi adalah unsur kunci dalam analisis fenomena sosial; (5) otoritas individu ini tunduk pada kontrol yang ditentukan masyarakat. Karena otoritas adalah absah, sanksi dapat dijatuhkan pada pihak yang menentang; (6) masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas; (7) hubungan konflik dengan perubahan adalah bahwa konflik merupakan realitas sosial, dan konflik berfungsi sebagai penyebab terjadinya perubahan dan perkembangan (konflik yang hebat akan membawa perubahan dalam struktur sosial) (Abraham, F.M. 1982; Ritzer dan Goodman, 2003)..Masih banak cirri teori konflik Karl Marx, dan teori neokonflik.
Dari beberapa pokok pandangan atau asumsi teori konflik tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesuatu fenomena sosial dikatakan sebagai masalah (problem) sosial apabila: (a) sesuatu itu tidak sesuai dengan kebijakan otoritas penguasa yang berfungsi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; (b) otoritas aktor (individu) tidak tunduk pada kontrol yang ditentukan oleh masyarakat; dan (c) perubahan sosial yang terjadi bersifat evolusi, sehingga kurang menciptakan dinamika kehidupan sosial.
Ketiga, teori interaksionis simbolik. Beberapa konsep dasar pandangan teori interaksionis simbolik H.Mead dalam memahami fenomena sosial atau tindakan individu, antara lain: (1) konsep realitas sosial. Realitas sosial yang sejati itu tidak pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptakan ketika manusia bertindak ‘di dan terhadap’ dunia. Apa yang nyata bagi manusia tergantung pada definisi atau interpretasi atau pandangan individu itu sendiri; (2) konsep pandangan tentang ‘individu’. Bahwa Individu merespons suatu situasi simbolik. Individu merespons lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (tindakan sosial) berdasarkan makna yang terkandung dalam objek tersebut. Ketika individu menghadapi situasi, responnya bukan bersifat mekanis, tidak juga ditentukan oleh objek itu (eksternal seperti pandangan teori fungsional struktural dan teori konflik), melainkan ditentukan oleh ‘Diri, Jiwa, Pikiran’ individu dalam menginterpretasikan atau mendefinisikan situasi, dan diri, jiwa, pikiran sifatnya dinamik; dan (3) konsep pandangan tentang masyarakat. Bahwa masyarakat sebagai suatu organisasi interaksi, tergantung pada pikiran individu. Masyarakat juga tergantung pada kapasitas diri individu. Dengan demikan masyarakat secara terus menerus akan terjadi perubahan, karena pikiran individu terus berubah melalui interaksi simbolik (Abraham, F.M. 1982; Ritzer dan Goodman, 2003).
Jadi, individu adalah rasional dan produk dari hubungan sosial (interaksi sosial); Masyarakat adalah dinamis dan berevolusi, menyediakan perubahan dan sosialisasi yang baru dari individu; Realitas sosial adalah bersifat individu dan sosial yang dinamik; Interaksi sosial meliputi pikiran, bahasa dan kesadaran akan diri sendiri; Interaksi sosial mengarah pada komunikasi non verbal. Sikap dan emosi individu dan kelompok dipelajari melalui bahasa; Pola aktivitas sosial itu sendiri memiliki aspek kreatif dan spontan.
Dari beberapa pokok pandangan atau asumsi teori interaksionis simbolik tersebut dapat diambil pemahaman bahwa sesuatu fenomena sosial dikatakan sebagai masalah (problem) sosial apabila: (a) sesuatu itu tidak didasarkan pada pandangan, motivasi, tujuan yang ada pada Diri, Jiwa dan Pikiran individu dari proses menangkap simbol-simbol dalam interaksi; dan (b) sesuatu itu hasil dari tekanan struktural (kekuatan eksternal) yang bersifat statis.

C. Sumber Masalah Sosial Dalam Pendekatan Individu dan Pendekatan Kelompok
Berdasarkan uraian masalah sosial ditinjau dari perspektif teoritik di atas, para ahli mengelompokkan tentang sumber masalah sosial kedalam dua sudut pandang atau pendekatan, yaitu: (1) pendekatan individu (faktor internal); dan (2) pendekatan sosial atau kelompok (faktor eksternal).
Pertama, pendekatan individu. Pendekatan ini lebih berorientasi pada teori interaksionis simbolik. Dalam pendekatan ini memandang bahwa sumber masalah sosial

(problem sosial) adalah disebabkan oleh kondisi internal individu yang ‘eror’ atau ‘menyimpang’. Kondisi individu yang menyimpang ini dibedakan menjadi dua, yaitu: (a) kondisi individu menyimpang karena faktor biologis (fisik) yang mendorong untuk menyimpang; dan faktor mentalitas (kejiwaan) negatif yang mendorong periaku menyimpang; dan (b) kondisi individu menyimpang karena faktor sosialisasi sub budaya menyimpang. Misalnya lingkungan keluarga yang disintegratif; Kedua, pendekatan kelompok. Pendekatan ini lebih berorientasi pada teori fungsional struktural dan teori konflik. Pendekatan ini memandang bahwa sumber masalah sosial disebabkan oleh faktor: (a) desain perencanaan pembangunan tidak disusun baik, atau pelaksanaan pembangunan telah menyimpang dari perencanaan yang ada; (b) adanya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat yang begitu besar; (c) terjadinya pemberontakan atau peperangan atau koflik politik dan militer (disintegrasi sosial-politik); (d) terjadinya bencana alam yang membawa kehancuran infrastruktur; dan (e) struktur kekuasaan negara yang bersifat absolut atau otoriterianisme atau berkembangnya sistem diskriminasi (Soetomo, 1995; Liliweri, A.. 2005).

D. Beragam Masalah Sosial Dalam Pembangunan

1. Masalah Kemiskinan
Dalam kajian sosiologi pembangunan, konsep kemiskinan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: (1) kemiskinan absolut (a fixed yardstick). Konsep kemiskinan absolut ini dirumuskan dengan membuat ukuran tertentu yang kongkit. Ukuran ini lazimnya berorientasi pada kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pangan, papan dan sandang. Besarnya ukuran setiap negara berbeda; (2) kemiskinan relatif (the idea of relative). Konsep kemiskinan relatif ini dirumuskan berdasarkan atau memperhatikan dimensi tempat dan waktu. Asumsi ini, bahwa kemiskinan di daerah satu dengan daerah lain tidak sama, demikian juga antara waktu dulu dengan sekarang berbeda; (3) kemiskinan subjektif. Konsep kemiskinan sbjektif ini dirumuskan berdasarkan perasaan individu atau kelompok miskin. Kita menilai individu atau kelompok tertentu miskin, tetapi kelompok yang kita nilai menganggap bahwa dirinya bukan miskin, atau sebaliknya. Konsep kemiskinan ketiga inilah yang lebih tepat apabila memahami konsep kemiskinan dan bagaimana langkah strategis dalam menangani kemiskinan (Usman, S. 1998; Tjokrowinoto, W. 2004).
Secara sosiologis, kemiskian merupakan salah satu problem sosial yang paling serius dialami oleh negara-negara berkembang. Secara umum kajian tentang kemiskinan dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu: (1) perspektif kultural (cultural perspective); dan (2) perspektif struktural atau situasional (situational perspective). Kedua perspektif tersebut mempunyai asumsi, metode dan pendekatan yang berbeda dalam menganalisis tentang kemiskinan.
Pertama, perspektif kultural. Konsep kemiskinan dalam perspektif kultural dikelompokkan menjadi tiga tingkatan analisis, yaitu: (1) tingkatan individu, hal ini berarti kemiskinan karena mentalitas individu yang malas, apatis, fatalistik, pasrah, boros, dan tergantung (mentalitas negatif); (2) tingkatan keluarga, hal ini berarti kemiskinan karena jumlah anak dalam keluarga sangat besar, dengan pola budaya keluarga yang tidak produktif; dan (3) tingkatan masyarakat, hal ini berarti kemiskinan kerena tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif.
Kedua, perspektif struktural. Konsep kemiskinan dalam perspektif struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena dampak dari faktor-faktor struktur masyarakat (faktor eksternal), yaitu terjadinya kemiskinan karena: (1) program atau perencanaan pembangunan yang tidak tepat; (2) pelaksanaan kekuasan pemerintahan (birokrasi pemerintah) yang korup; (3) kehidupan sosial-politik yang tidak demokratis atau otoriter; (4) sistem ekonomi liberalistik atau kapitalistik; (5) berkembangnya teknologi modern atau industrialisasi yang mekanistik disemua aspek; (6) kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat sangat tinggi; (7) globalisasi ekonomi dan pasar bebas. Jadi, menurut perspektif struktural kemiskinan itu terjadi karena faktor ekternal, sedangkan menurut perspektif kultural kemiskinan itu terjadi karena mentalitas individu atau kelompok (Usman, S. 1998; Tjokrowinoto, W. 2004).
Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan antara lain: (1) menyusun perencanaan pembangunan yang tepat dan integral; (2) melaksanakan program pembangunan di segala bidang, yang berbasis kerakyatan; (3) meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara maksimal sesuai dengan amanat UUD 1945; (4) reformasi birokrasi (transparansi, efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya pembangunan); (5) menegakkan kepastian hukum dan berkeadilan; dan (6) meningkatkan peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan media massa dalam proses pembangunan (Dwipayana, Ari (Ed). 2003; Tjokrowinoto, W. 2004)

2. Masalah kenakalan remaja atau perilaku menyimpang remaja
Pengertian perilaku menyimpang (deviasi sosial) adalah semua bentuk perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada. Jadi, perilaku menyimpang remaja adalah semua bentuk perilaku remaja yang tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat (ooooo). Diantara bentuk atau macam-macam perilaku menyimpang remaja antara lain: (a) tawuran antar pelajar; (b) penyimpangan seksual meliputi homoseksual, lesbianisme, dan hubungan seksual sebelum nikah; (c) alkoholisme; (d) penyalahgunaan obat terlarang atau narkotika; (e) kebut-kebutan di jalan raya; (f) pencurian atau penipuan, dan bentuk-bentuk tindakan kriminalitas lainnya
Kenakalan remaja pada umumnya diawali dari munculnya gejala-gejala, antara lain: (1) sikap apatis terhadap kewajiban-kewajiban normatif yang melekat pada dirinya; (2) adanya kecenderungan sikap untuk suka mengganggu teman lainnya; (3) sikap kecewa yang berlebihan karena tidak terpenuhinya keingian tertentu; (4) kurang fokus atau perhatian terhadap suatu agenda kegiatan tertentu; (5) sikap takut yang berlebihan terhadap sesuatu yang dianggap merugikan dirinya; dan (6) ketidakmampuan untuk berperan dalam kelompok atau sikap ‘manja’ yang berlebihan (Sudarsono, 1995).
Bentuk penyimpangan perilaku remaja dapat dibedakan menjadi empat, yaitu: (a) penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang sifatnya temporer, sementara, dan masyarakat masih bisa mentolerir; (b) penyimpangan sekunder, yaitu penyimpangan yang dapat merugikan atau mengancam keselamatan orang lain, misalnya tindakan kriminal; (c) penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang dilakukan secara kelompok, misalnya geng untuk berkelahi, narkotik; dan (d) penyimpangan individu, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan secara sendiri.
Faktor-faktor penyebab terbentuknya perilaku menyimpang remaja, antara lain: (a) ketidaksanggupan menyerap norma budaya; (b) adanya ikatan sosial yang berlainan dengan yang dimiliki; (c) akibat proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan menyimpang; (d) akibat kegagalan dalam proses sosialisasi; (e) sikap mental yang tidak sehat; (f) keluarga yang broken home atau keluarga yang disintegrasi; (g) pelampiasan rasa kecewa yang berlebihan; (h) dorongan yang berlebihan untuk dipuji; (i) proses belajar yang menyimpang; (j) dorongan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang salah; dan (k) pengaruh lingkungan dan media masa yang negatif (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984; Sudarsono, 1995).
Diantara langkah strategis untuk meminimalkan terjadinya kenakalan remaja antara lain: (1) menciptakan kehidupan rumah tangga yang beragama (menunjung tinggi nilai spiritual); (2) menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis (hubungan antara ayah, ibu dan anak terjalin dengan baik); (3) mewujudkan kesamaan nilai, norma yang dipegang antara ayah dan ibu dalam mendidik anak; (4) memberikan kasih sayang secara wajar atau proporsional (tidak memanjakan anak); (5) memberikan perhatian secara proporsional terhadap beragam kebutuhan anak; (6) memberikan pengawasan secara wajar atau proporsional terhadap pergaulan anak di lingkungan masyarakat atau teman bermainnya; dan (7) memberikan contoh tauladan yang terbaik pada anak, dan setiap pemberian layanan pada aak diarahkan pada upaya membentuk karakter atau mentalitas positif (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984; Wilis,S. 1994).

3. Masalah Lingkungan Hidup
Problem atau masalah lingkungan hidup harus menjadi perhatian yang sangat serius, karena persoalan lingkungan adalah: (a) menyangkut jaminan kualitas kelangsungan kehidupan generasi dimasa-masa yang akan datang; dan (2) kegagalan dalam menangani persoalan lingkungan akan membawa dampak negatif disemu sektor kehidupan, baik dalam level lokal, nasional dan bahkan dunia, misalnya: terjadinya bencana banjir, pemanasan global; tanah longsor dan sebagainya.
Proses pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju dan berkembang ternyata membawa dampak munculnya masalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran laut atau air. Meningkatnya pencemaran lingkungan tersebut secara langsung atau tidak langsung mendorong munculnya beragam problem kehidupan di berbagai aspek, misalnya: (1) tingkat kualitas kesehatan masyarakat semakin terancam; (2) kualitas kesuburan tanah dan ekosistem lingkungan fisik terancam; (3) kualitas air sebagai sumber kehidupan semakin tercemar; (4) terjadinya pencemaran udara, karena polusi industri, dan sebagainya.
Menurut Eitzen, dalam Soetomo (1995), ada beberapa faktor kekuatan sosial (perilaku manusia) yang menyebabkan terjadinya penceran dan ancaman kelestarian lingkungan, antara lain: (1) pertumbuhan penduduk yang pesat dan mengakibatkan meningkatnya permintaan akan makanan, energi dan beberapa kebutuhan lainnya; (2) konsentrasi penduduk di daerah perkotaan (urbanisasi) menyebabkan munculnya beragam limbah yang dapat merusak ekosistem; (3) proses pembangunan dan modernisasi yang meningkatkan pengunaan tekbologi modern yang bersifat konsumerisme dan mengabaikan keselamatan

lingkungan; dan (4) aktivitas dan mekanisme pasar, bekerja tanpa pertimbangan keselamatan atau kelestarian lingkungan hidup.
Ada beberapa langkah strategis dalam menangani masalah pencemaran lingkungan hidup, yaitu: (1) menerapkan sistem hukum secara tegas dan berkeadilan terhadap setiap pelaku penceramaran lingkungan; (2) melakukan gerakan perlawanan terhadap pencemaran lingkungan hidup pada semua lapiran masyarakat, misalnya gerakan reboisasi, menjalankan konservasi, dan melakukan daur ulang; (3) melakukan kontrol dan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk; (4) melakukan inovasi teknologi, yaitu teknologi yang ramah lingkungan; (5) membudayakan gaya hidup masyarakat yang konsumeris dan mekanis (orientasi kekinian) berubah pada orientasi hidup pada kelangsungan generasi mendatang (orientasi masa depan); dan (6) mengembangkan pendidikan kelestarian lingkungan di setiap jenjang pendidikan (Soetomo, 1996, Usman, S. 1998)

4. Masalah Konflik SARA
Masalah konflik Suku, Agama, Ras dan Antar kelompok (SARA), bagi negara-negara berkembang yang multikultural (termasuk Indonesia) adalah problem yang sewaktu-waktu bisa muncul, dan dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan. Oleh karena setiap desain pembangunan dan pelaksanaan pembangunan harus betul-betul meminimalkan terjadinya konflik SARA (Warnaen, S. 2002; Nugroho, F, (eds). 2004). Unsur-unsur konflik SARA adalah: (a) ada dua pihak atau lebih yang terlibat konflik; (b) ada tujuan yang menjadi sasaran konflik, dan tujuan tersebut sebagai sumber konflik; dan (c) ada perbedaan pikiran, perasaan dan tindakan untuk meraih tujuan yang saling memaksakan atau menghancurkan.
Ciri-ciri konflik SARA adalah: (a) bersifat alamiah; (b) anggota suku, agama, ras, antar kelompok yang terlibat konflik cenderung lebih terdorong untuk melakukan konflik berikutnya untuk kepentingan kelompoknya; (c) umumnya terjadi antara SARA mayoritas dengan minoritas; (d) sering diiringi dengan kekerasan yang berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu; (e) mereka yang terlibat konflik merasa belum puas karena kebutuhan mereka belum terpenuhi; dan (f) konflik melibatkan dua kelompok kepentingan yang saling memperebutkan kebutuhan hidup (Suryadinata, L., dkk. 2003; ; Liliweri, A.. 2005).
Sumber-sumber konflik SARA, yaitu: (a) perbedaan orientasi nilai budaya dan masing-masing saling memaksakan kehendak; (b) tertutupnya pintu komunikasi antar masing-masing pihak sehingga tidak bisa saling memahami pola budaya; (c) kepemimpinan yang tidak efektif; pengambilan keputusan yang tidak adil; (d) ketidakcocokan peran-peran sosial, yang disertai dengan pemaksaan kehendak; (e) produktivitas masing-masing pihak rendah dalam kelompok, sehingga kebutuhan kelompok tidak terpenuhi; (f) terjadinya perubahan sosial budaya yang bersifat revolusioner, sehingga terjadi disintegrasi sosial-budaya; (g) karena latar belakang historis yang tidak baik; dan (h) kesenjangan sosial-ekonomi (Soetomo, 1995; Liliweri, A.. 2005).
Strategi penyelesaian konflik, antara lain: Pertama, melakukan manajemen konflik. Manajemen konflik adalah: “tindakan konstruktif yang direncanakan, diorganisasi, digerakkan dan dievaluasi secara teratur atas semua usaha demi mengakhiri konflik”. Ada delapan konsep dalam melakukan manajemen konflik, yaitu: (a) pengakuan diri bahwa dalam setiap masyarakat selalu ada konflik; (b) analisis situasi yang menyebabkan konflik; (c) analisis pola perilaku pihak-pihak yang terlibat konflik; (d) menentukan pendekatan konflik yang dapat dijadikan model penyelesaian; (e) membuka semua jalur-jalur komunikasi, baik langsung atau tidak langsung; (f) melakukan negoisasi atau perundingan dengan pihak-pihak yang terlibat konflik; (g) rumuskan beberapa anjuran, alternatif, konfirmasi relasi sampai tekanan; dan (h) hiduplah dengan penuh motivasi kerja dengan konflik. Semua konflik tidak mungkin dihilangkan sama sekali, yang bisa hanya diminimalkan.
Kedua, melakukan analisis konflik, yaitu melakukan penelitian tentang pola budaya antar etnik atau kelompok yang sedang konflik. Tujuan penelitian ini adalah: (a) akan dapat melacak sejarah etnik, karena sejarah budaya etnik sangat menentukan karakter etnik masing-masing; (b) menjelaskan faktor penyebab konflik antar etnik; (c) melakukan interpretasi terhadap konflik etnik dengan melihat sebab-sebabnya; (d) mengelaborasi nasionalisme etnik dan peranannya dalam eskalasi konflik sosial; dan (e) menggambarkan situasi khusus yang terjadi dalam kondisi kekinian dan meprediksi kondisi keakanan; Ketiga, melakukan pendidikan komunikasi lintas budaya. Diantara strategi pendidikan komunikasi lintas budaya adalah memberlakukan pendidikan multikultural yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran di setiap satuan pendidikan. Inti pendidikan multikultural adalah, demokratisasi, humanisasi dan pluralis (Sutrisno, L. 2003; Suryadinata, L., dkk. 2003).

5. Masalah Kriminalitas
Kriminalitas atau tindakan kriminal merupakan problem sosial yang bersifat laten (selalu ada dalam kehidupan masyarakat atau negara manapun), namun tindakan kriminal bukanlah penyimpangan perilaku yang dibawa sejak lahir, tetapi tindakan kriminal merupakan hasil dari sosialisasi sub budaya menyimpang. Tindakan kriminal sering dikategorikan sebagai tindak pidana atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Diantara contoh tindakan kriminal adalah: korupsi, pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan atau pemalsuan, penculikan, perkosaan, sindikat narkotik atau penyalahgunaan obat terlarang.
Hal-hal yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang dalam bentuk tindakan kriminal antara lain: (1) terjadinya perubahan sosial, politik, ekonomi yang bersifat revolusi, misalnya terjadi peperangan; (2) terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat yang begitu besar, sebagai akibat kesalahan strategi atau perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan; (3) adanya peluang atau kesempatan untuk terjadinya tindakan kriminal, karena alat-alat penegak hukum tidak tegas atau tidak ada kepastian hukum di masyarakat; (4) pemerintah yang lemah (tidak bersih) dan aparat pemerintah yang korup, atau banyak muncul penjahat kerah putih (white collar crime) di setiap departemen pemerintah atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga ekonomi; (5) meningkatnya jumlah penduduk yang tidak terkendali, sehingga jumlah pengangguran dan urbanisasi meningkat; (6) kondisi kehidupan keluarga yang disintegratif; dan (7) berkembangnya sikap mental negatif, misalnya: hedonistis, konsumersitis, suka menempuh jalan pintas dalam meraih tujuan dan sejenisnya (Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984; Soetomo, 1995).
Pendekatan atau metode yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal adalah: (a) metode preventif, yaitu cara pencegahan melalui pemberian informasi (penyuluhan), pendidikan, pelaksanaan program pembangunan yang benar; (b) metode represif, yaitu cara pencegahan melalui pemberian hukuman, penangkapan dan pemenjaraan sampai pada penembakan. Metode terbaik dalam menangani tindak kriminal adalah metode preventif (Wilis,S. 1994).

6. Masalah aksi protes, pergolakan daerah, dan pelanggaran HAM
Aksi protes, pergolakan daerah dan pelanggaran HAM, merupakan masalah sosial yang cukup kompleks, dan menuntut adanya perhatian khusus dalam pemecahannya. Telebih kondisi sosial budaya masyarakat yang multikultural, seperti di Indonesia. Hampir setiap hari terjadi aksi protes dan demonstrasi di daerah-daerah. Hal ini tentu dapat mengganggu proses perubahan atau pembangunan masyarakat.
Diantara sebab terjadinya aksi protes, pergolakan daerah dan pelanggaran HAM, antara lain: (1) terjadinya dominasi mayoritas kepada minoritas disertai dengan tindakan sewenang-wenang dalam berbagai aspek kehidupan; atau adanya pemaksaan kehendak antar kelompok di masyarakat; (2) terjadinya kesenjangan sosial-ekonomi di masyarakat yang sangat tinggi; (3) terjadinya perebutan antar kelompok di masyarakat tentang sumber-sumber mata pencaharian hidup; (4) adanya pemaksaan ideologi kelompok satu kepada kelompok lainnya (berkembangnya sikap eksklusifisme/ primordialisme); dan (5) adanya tradisi masa lalu sebagai warisan sejarah tentang konflik antar kelompok atau antar ethnik.
Ada beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia, untuk meminimalkan terjadinya aksi protes, demonstrasi, tindak kriminal, dan pelanggaran HAM, antara lain: (1) merumuskan pokok-pokok kebijakan pembangunan masyarakat, antara lain: (a) pembangunan harus memihak rakyat, dinamis-berkelanjutan, menyeluruh, terpadu dan terkoordinasikan; (b) pembangunan harus memanfaatkan secara baik sumber daya masyarakat dan meningkatan partisipasi peran masyarakatnya; (2) memprioritaskan pembangunan SDM, yaitu membangun ketaatan pada prinsip-prinsip moral (hukum) dan agama; sikap kesetiakawanan sosial; kreativitas;
produktivitas; pengembangan rasionalitas; dan kemampuan menegakkan kemandirian untuk berkarya; (3) program yang disusun di sektor pembangunan masyarakat, betul-betul memperhatikan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, dengan memperhatikan skala prioritas dan kondisi lingkungan fisik serta sosio-budaya masyarakatnya; (4) proses pembangunan sosial, ekonomi dan politik masyarakat, harus lebih meningkatkan kearah otonomi daerah dan otonomi masyarakat yang lebih berkualitas; (5) proses pelaksanaan pembangunan masyarakat hendaknya dilakukan secara demokratis, transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan; dan (6) karena basis ekonomi masyarakat Indonesia adalah pertanian, maka program pembangunan harus berbasis pada pembangunan teknologi pertanian di pedesaan (Usman, S., 1998; Dwipayana, Ari (Ed). 2003; Tjokrowinoto, 2004)

DAFTAR PUSTAKA

Abraham, F.M. 1982. Modern Sociological Theory, An Introduction, Oxford University Press. Delhi.
Biesanz, J. and Biesanz, M. 1969. Introduction to Sociology, Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs. New Jersey.
Coleman, J.W and Cressey, D.R. 1984. Social Problems, Second edition. Harper & Row Publishers. New York.
Dwipayana, Ari (Ed). 2003. Membangun Good Governance di Desa, Institue for Research and Empowerment (IRE). Yogyakarta.
Green, A. W. 1972. Sociology. An Analysis of Life in Modern Society, Sixth Edition. Mc Graw-Hill Book Company New York.
Horton, P. and Hunt, C.L. 1984. Sociology, Sixth Edition. Mc. Graw-Hill Book Company. London.
Liliweri, A.. 2005. Prasangka dan Konflik. Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultural. PT. LkiS. Yogyakarta.
Mack, R. and Pease, J. 1973. Sociolgy and Social Life, Fifth Edition. D.Van Nostrand Company. New York.
Nugroho, F, (eds). 2004. Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Pola. J.B.A.F.Major. 1991. Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas. PT. Ichtiar Baru. Jakarta.
Ritzer, G and Goodman, D.J. 2003. Modern Sociological Theory. Sixth edition. Alimandan (penerjemah). Teori Sosiologi Modern. 2004. Prenada Media. Jakarta.
Rose, A. M. 1965. Sociology, the Study of Human Relations, Second edition. Alfred Knopf. New York.
Soekanto, S., 2002. Pengantar Sosiologi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Soetomo, 1995. Masalah Sosial dan Pembangunan. Pustaka Jaya. Jakarta.
Sudarsono, 1995. Kenakalan Remaja. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
Sunarto, K. 2000. Pengantar Sosiologi. LPFE- UI. Jakarta.
Suryadinata, L., dkk. 2003. Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik. (Terjemahan) LP3ES. Jakarta.
Sutrisno, L. 2003. Konflik Sosial, Studi Kasus Indonesia, Tajidu press. Yogyakarta.
Sztompka, P. 1993. The Sociology of Social Change, Alimandan (penerjemah). Sosiologi Perubahan Sosial. 2004. Prenada Media. Jakarta.
Tjokrowinoto, W. 2004. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Usman, S. 1998. Pembangunan dan Pemberdayan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Warnaen, S. 2002. Stereotip Etnis dalam Masyarakat Multietnis. Mata Bangsa. Jakarta.
Wilis,S. 1994. Problema Remaja dan Pemecahannya. Penerbit Angkasa. Bandung
Wilson, E.K. 1966. Sociology, Rules and Relationships, The Dorsey Press. Homewood, Illinois.

RIWAYAT HIDUP PENULIS: Arifin, lahir di Lamongan, tanggal 01 Januari 1960. Tamat Madrasah Ibtidaiyah 1973; Melanjutkan ke PGAP Paciran Lamongan lulus 1978. Pondok Pesantren Karangasem di Paciran Lamongan tahun 1973-1978; Melanjutkan ke PGAAN Malang lulus 1980; Lulus S1 IKIP Negeri Malang Prodi Sejarah-Antropologi 1984 (Yudisium Sangat Memuaskan); Lulus Pascasarjana (S2) Magister Sain Sosiologi Pedesaan dari UMM 2002 (Yudisium Cumlaude); Lulus Doktor (S3) Kekhususan Sosiologi Pedesaan dari Universitas Brawijaya Malang 2007-2008 (Yudisium Sangat Memuaskan). Profesi yang ditekuni sampai sekarang adalah sebagai pendidik (Guru Sosiologi SMA Islam Malang, sejak 1985- sekarang; Dosen Prodi Sejarah-Sosiologi IKIP Budi Utomo Malang sejak tahun 1987-sekarang; Dosen Luar Biasa di FISIP (Sosiologi) Universitas Brawijaya Malang sejak tahun 2004–2009; Dosen Pascasarjana (S2) Universitas Gresik sejak tahun 2008-sekarang. Pangkat fungsional Dosen Lektor Kepala, Pangkat PNS IV/b. (Pembina Tk.1) NIP: 19600101199403 1 009. Berbagai karya tulis berupa buku: (1) Sosiologi Untuk SMA; (2) Dasar-Dasar Logika dan Filsafat Ilmu; (3) Pengantar Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif; (4) Assessment dan Perencanaan Pendidikan; (5) Sistem Sosial Budaya Masyarakat Indonesia; dan (6) tiga belas Laporan Penelitian Mandiri; Sepuluh Artikel Ilmiah di Jurnal atau Majalah Pendidikan. Konsultan pendidikan dan research. Aktif sebagai penyaji makalah dalam seminar dan Diklat Regional maupun Nasional tentang pengembangan profesional guru. Aktif sebagai Pembina empat Kelompok Kajian Sosiologi Agama di Kota Malang. Semoga Tuhan memaafkan semua kesalahan penulis.

Sumber : Hasil Penataran Guru di Malang

BSE BHS INDONESIA XII

2010-07-30T21:39:00.000-07:00

BSE BHS INDONESIA XII silahkan download disini

BSE GEOGRAFI XII IPS

2010-07-30T21:22:00.000-07:00

BSE GEOGRAFI XII silahkan download disini

BSE EKONOMI XII

2010-07-30T20:00:00.000-07:00

BSE EKONOMI XII silahkan download disini

BSE SOSIOLOGI SMA

2010-07-30T07:46:00.000-07:00

Bagi yang berminat silakan ambil saja ya, moga bermanfaat...

Kelas X silahkan download disini

Kelas XI silahkan download disini

Kelas XII silahkan download disini

Pendidikan Profetik Versi Kuntowijoyo

2010-07-26T21:59:00.000-07:00

PENDAHULUAN
Sebagai agen perubahan sosial, pendidikan Islam yang berada dalam atmosfir modernisasi dan globalisasi, dewasa ini dituntut untuk mampu memainkan perannya secara dinamis dan proaktif. Kehadirannya diharapkan mampu membawa perubahan dan kontribusi yang berarti bagi perbaikan ummat Islam, baik pada dataran intelektual teoritis maupun praktis.
Pendidikan Islam bukan sekedar proses penanaman nilai-nilai moral untuk membentengi diri dari ekses negatif globalisasi. Tetapi yang paling urgen adalah bagaimana nilai-nilai moral yang telah ditanamkan pendidikan Islam tersebut mampu berperan sebagai kekuatan pembebas (liberating force) dari himpitan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan sosial budaya dan ekonomi (Syafi’i Ma’arif). Kandungan materi pelajaran dalam pendidikan Islam yang masih berkutat pada tujuan yang lebih bersifat ortodoksi diakibatkan adanya kesalahan dalam memahami konsep-konsep pendidikan yang masih bersifat dikotomis; yakni pemilahan antara pendidikan agama dan pendidikan umum (sekuler), bahkan mendudukkan keduanya secara diametral.
Dari pendidikan Islam yang masih cenderung bersifat dikotomis yang selama ini terpisah secara diametral, yakni pendidikan yang hanya menekankan dimensi transendensi tanpa memberi ruang gerak pada aspek humanisasi dan liberasi dan pendidikan Islam yang hanya menekankan dimensi humanisasi dan liberasi dengan mengabaikan aspek transendensi. Dalam teori sosialnya Kuntowijoyo (alm) Ilmu Sosial Profetik.
PEMBAHASAN
Profetik berasal dari bahasa inggris prophetical yang mempunyai makna Kenabian atau sifat yang ada dalam diri seorang nabi1. Yaitu sifat nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal secara spiritual-individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Fir’aun, Nabi Muhammad yang membimbing kaum miskin dan budak belia melawan setiap penindasan dan ketidakadilan. Dan mempunyai tujuan untuk menuju kearah pembebasan. Dan tepat menurut Ali Syari’ati “para nabi tidak hanya mengajarkan dzikir dan do’a tetapi mereka juga datang dengan suatu ideologi pembebasan”.
Secara definitif, pendidikan profetik dapat dipahami sebagai seperangkat teori yang tidak hanya mendeskripsikan dan mentransformasikan gejala sosial, dan tidak pula hanya mengubah suatu hal demi perubahan, namun lebih dari itu, diharapkan dapat mengarahkan perubahan atas dasar cita-cita etik dan profetik. Kuntowijoyo sendiri memang mengakuinya, terutama dalam sejarahnya Islamisasi Ilmu itu -dalam rumusan Kunto- seperti hendak memasukan sesuatu dari luar atau menolak sama sekali ilmu yang ada2. Dia mengatakan: “saya kira keduanya tidak realistik dan akan membuat jiwa kita terbelah antara idealitas dan realitas, terutama bagi mereka yang belajar ilmu sosial barat. Bagaimana nasib ilmu yang belum di Islamkan? Bagaimana nasib Islam tanpa Ilmu?. Dengan ungkapan seperti ini, Kuntowijoyo tidak bermaksud menolak Islamisasi ilmu, tapi selain membedakan antara ilmu sosal profetik dengan Islamisasi Ilmu itu sendiri, juga bermaksud menghindarkan pandangan yang bersifat dikotomis dalam melihat ilmu-ilmu Islam dan bukan Islam.
Secara normatif-konseptual, paradigma profetik versi Kuntowijoyo (alm) didasarkan pada Surar Ali-Imran ayat 110 yang artinya: “Engkau adalah ummat terbaik yang diturunkan/dilahirkan di tengah-tengah manusia untuk menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kemunkaran dan beriman kepada Allah”.
Terdapat tiga pilar utama dalam ilmu sosial profetik yaitu; amar ma’ruf (humanisasi) mengandung pengertian memanusiakan manusia. nahi munkar (liberasi) mengandung pengertian pembebasan. dan tu’minuna bilah (transendensi), dimensi keimanan manusia. Selain itu dalam ayat tersebut juga terdapat empat konsep; Pertama, konsep tentang ummat terbaik (The Chosen People), ummat Islam sebagai ummat terbaik dengan syarat mengerjakan tiga hal sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Ummat Islam tidak secara otomatis menjadi The Chosen People, karena ummat Islam dalam konsep The Chosen People ada sebuah tantangan untuk bekerja lebih keras dan ber-fastabiqul khairat. Kedua, aktivisme atau praksisme gerakan sejarah. Bekerja keras dan ber-fastabiqul khairat ditengah-tengah ummat manusia (ukhrijat Linnas) berarti bahwa yang ideal bagi Islam adalah keterlibatan ummat dalam percaturan sejarah. Pengasingan diri secara ekstrim dan kerahiban tidak dibenarkan dalam Islam. Para intelektual yang hanya bekerja untuk ilmu atau kecerdasan an sich tanpa menyapa dan bergelut dengan realitas sosial juga tidak dibenarkan. Ketiga, pentingnya kesadaran. Nilai-nilai profetik harus selalu menjadi landasan rasionalitas nilai bagi setiap praksisme gerakan dan membangun kesadaran ummat, terutama ummat Islam. Keempat, etika profetik, ayat tersebut mengandung etika yang berlaku umum atau untuk siapa saja baik itu individu (mahasiswa, intelektual, aktivis dan sebagainya) maupun organisasi (gerakan mahasiswa, universitas, ormas, dan orsospol), maupun kolektifitas (jama’ah, ummat, kelompok/paguyuban). Point yang terakhir ini merupakan konsekuensi logis dari tiga kesadaran yang telah dibangun sebelumnya3.
Pendidikan Islam yang sekaligus sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional. Secara ideal, pendidikan Islam bertujuan melahirkan pribadi manusia seutuhnya. Dari itu, pendidikan Islam diarahkan untuk mengembangkan segenap potensi manusia seperti; fisik, akal, ruh dan hati4. Segenap potensi itu dioptimalkan untuk membangun kehidupan manusia yang meliputi aspek spiritual, intelektual, rasa sosial, imajinasi dan sebagainya. Rumusan ini merupakan acuan umum bagi pendidikan Islam, yang akhir tujuannya adalah pencapaian kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Dalam pengertian yang lebih luas, pendidikan Islam ingin membentuk manusia yang menyadari dan melaksanakan tugas-tugas ke-khalifahan-nya dan terus memperkaya diri dengan khazanah ilmu pengetahuan tanpa batas serta menyadari pula betapa urgentnya ketaatan kepada Allah SWT sebagai Sang Maha Mengetahui dan Maha Segalanya. Dalam Surat Al-Baqarah disebutkan pada ayat: 269 yang artinya: ”Tidaklah berdzikir kecuali ulul albab”. Disini, ada proposional antara dzikir dan fikr dalam sebuah cita-cita pendidikan Islam. Artinya, hakikat cita-cita pendidikan Islam adalah melahirkan manusia-manusia beriman dan berilmu pengetahuan, yang satu sama lainnya saling menunjang (S.S, Husein dan S.A, Ashraf: 1979).
Dalam mewujudkan cita-cita pendidikan Islam, muncul berbagai problematika dalam pendidikan Islam. Diantaranya krisis dalam pendidikan Islam karena muncul adanya Dikotomi epistemologi antara Ilmu agama (akhirat) dan ilmu umum (dunia), antara Ilmu modern barat dan Ilmu tradisional Islam. Selain itu, disebabkan pula oleh sistem pendidikan Islam yang hanya dilaksanakan untuk memenuhi tuntutan yang bersifat formal dan mengabaikan idealisme yang mencerminkan proses-proses pemenuhan tugas-tugas kemanusiaan. Indikasi tersebut cukup jelas, dengan terlihat munculnya dua tipologi pendidikan Islam yakni, Pendidikan Islam tradisional dan Pendidikan Islam modern.
Pada dasarnya tujuan umum pendidikan Islam, menurut Prof. M. Athiyah Al-Abrasyi menyimpulkan lima tujuan umum yang asasi. Diantaranya yaitu; Pertama. Untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia5. Bahwa pendidikan akhlak adalah jiwa pendidikan Islam, dan untuk mencapai akhlak sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya. Kedua, persiapan untuk kehidupan dunia dan kehidupan diakhirat. Pendidikan Islam menaruh penuh untuk perhatian kehidupan tersebut, sebab memang itulah tujuan tertinggi dan terakhir pendidikan. Ketiga, persiapan untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan. Islam memandang, manusia sempurna tidak akan tercapai kecuali memadukan antara ilmu pengetahuan dan agama, atau mempunyai kepedulian (concern) pada aspek spiritual, akhlak dan pada segi-segi kemanfaatan. Keempat, menumbuhkan roh ilmiah (scientific spirit) pada pelajar dan memuaskan keinginan arti untuk mengetahui (co-riosity) dan memungkinkan untuk mengkaji ilmu sekedar ilmu6. Kelima, menyiapkan pelajar dari segi profesional.
Pendidikan yang berwawasan kemanusiaan mengandung pengertian bahwa pendidikan harus memandang manusia sebagai subjek pendidikan. Oleh karena itu, starting point dari proses pendidikan berawal dari pemahaman teologis-filosofis tentang manusia, yang pada akhirnya manusia diperkenalkan akan keberadaan dirinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Pendidikan yang berwawasan kemanusiaan tidak berpretensi menjadikan manusia sebagai sumber ikatan-ikatan nilai secara mutlak (antroposentris), karena di Eropa pada abad pertengahan menjadikan ilmu murni dan teknologi teistik justru membawa malapetaka di abad modern ini, dimana kepribadian manusia menjadi terpisah-pisah di dalam jeratan dogma materialisme yang mengaburkan nilai kemanusiaan. Padahal pendidikan itu sarat akan nilai dan harus berarsitektur atau landasan moral-transendensi.
Jika kegagalan pendidikan dalam rangka memaksimalkan peran profetiknya karena tidak dapat menempatkan manusia sebagai subjek pendidikan dalam setting teologis-filosofis. Jadi bukan sebagai objek pendidikan, yang menurut Paulo Freire dikatakan sebagai konsep bank7. Oleh karena itu, pendidikan harus kembali pada missi profetik, yaitu memanusiakan manusia (Humanisasi), berijtihad / pembebasan (liberasi), dan keimanan manusia (transendensi).
PENUTUP
Pendidikan pada hakekatnya merupakan pross memanusiakan manusia (humanizing human being). Karena itu, semua treatment yang ada dalam praktek pendidikan mestinya selalu memperhatikan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dengan fitrah, sebagai mahkluk individu yang khas, dan sebagai mahluk sosial yang hidup dalam realitas sosial yang majemuk. Untuk itu, pemahaman yang utuh tentang karakter manusia wajib dilakukan sebelum proses pendidikan dilaksanakan. Namun demikian, dalam realitasnya banyak praktek pendidikan yang tidak sesuai dengan missi tersebut.
Kenyataan bahwa proses pendidikan yang ada cenderung berjalan monoton, indoktrinatif, teacher-centered, top-down, mekanis, verbalis, kognitif dan misi pendidikan telah misleading. Tidak heran jika ada kesan bahwa praktek dan proses pendidikan Islam steril dari konteks realitas, sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang jelas terhadap berbagai problem yang muncul. Pendidikan (khususnya agama) dianggap tidak cukup efektif memberikan memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah. Karena itu, banyak gagasan muncul tentang perlunya melakukan interpretasi dan reorientasi, termasuk melakukan perubahan paradigma dari praktek pendidikan yang selama ini berjalan.
Pendidikan harus dimaknai sebagai upaya untuk membantu manusia mencapai realitas diri dengan mengoptimalkan semua potensi kemanusiaannya. Dengan pengertian ini, semua proses yang menuju pada terwujudnya optimalisasi potensi manusia, tanpa memandang tempat dan waktu, dikategorikan sebagai kegiatan pendidikan. Sebaliknya, jika ada praktek yang katanya disebut pendidikan ternyata justru menghambat berkembangnya potensi kemanusiaan dengan berbagai bentuknya, maka ini justru bukan praktek pendidikan. Hanya saja, harus disadari bahwa memang ada perbedaan metode atau strategi antara satu dengan lainnya, namun mestinya perbedaan tersebut hanya sebatas teknis pelaksanaan, bukan pemaknaan tentang pendidikan itu sendiri.

Sumber : http://km3community.wordpress.com/2008/07/02/pendidikan-profeti-versi-kuntowijoyo/

BSE SOSIOLOGI SMA

2010-07-26T19:18:00.000-07:00

Buku Sekolah Elektronik Sosiologi SMA, silakan download link dibawah ini :

http://docs.google.com/fileview?id=0ByPI3RzAUiBRMzQ1ZTMwYmEtN2E5OS00MmY0LTliN2EtOWEzMDU5NjUwZTZk&hl=en

http://docs.google.com/fileview?id=0ByPI3RzAUiBRYjVkYmM4ODgtZDg2MC00ZDk3LWJlYmYtZjJjYWY3MzkxZDdm&hl=en

http://docs.google.com/fileview?id=0ByPI3RzAUiBRMmVkNDZhYzctZWQ5Yy00YmQ4LWI4MWEtYTM0MDA5YTJmZmQ0&hl=en

Link Situs Latihan Ujian Nasional SD, SMP dan SLTA

2010-07-26T00:31:00.000-07:00

silakan kunjungi situs ini :

http://ujiannasional.org/

Hati-hati penyalahgunaan kamera tersembunyi alias hidden camera

2010-07-13T17:15:00.000-07:00

Hati-hati penyalahgunaan kamera tersembunyi alias hidden camera

Penemuan ataupun kemajuansuatu produk teknologi selalu saja melahirkan efek samping. Seperti kamera. Kalau dimanfaatkan untuk kebaikan memang banyak ragamnya: membuka tabir kejahatan, korupsi, kolusi, penyalahgunaan kewenangan maupun kebohongan. Bahkan acara reality show di TV (entah serius reality atau yang bohong-bohongan) jamak menggunakan kamera secara tersembunyi. Bahkan untuk menguak praktek-praktek produksi suatu barang yang ilegal ataupun yang nggak sehat, seringkali jurnalisme investigasi memanfaatkan secara maksimum kamera tersembunyi agar dapat diperoleh data dan fakta yang akurat sehingga bisa diyakini pemirsanya.
Produk teknologi kamera sekarang ini sungguh-sungguh mengalami kemajuan sangat pesat. Yang dulu ukurannya besar-besar sekarang sudah nggak populer lagi, kamera kecil sangat banyak bertebaran, bahkan saking kecilnya (bisa lebih kecil dari kancing baju) wujud kamera ini sulit dikenali oleh orang lain, nyaris sempurna dalam penyamarannya. Selain fisiknya yang makin mengecil, ketajamannya juga makin mengagumkan, sehingga dalam kondisi agak gelap pun masih dapat berfungsi dengan baik. Harganya? Juga makin murah saja.
Perkembangan kamera yang demikian pesat tentu mempengaruhi pola pengguna dan penggunaannya, yang dulu selektif dan terbatas, sekarang meluas. Soal aturan penggunaannya? Ya relatif saja. Tetapi produk penggunaan dari kamera ini (hasil shooting-an) pelan tapi pasti sudah mulai bisa diterima sebagai bukti material dalam proses kasus hukum.
Semua perkembangan produk kamera postif? Ya, sebagian. Terus masalahnya? Memang bukan pada penggunaannya. Namun, pada PENYALAHGUNAANNYA! Produk teknologi ini makin sering disalahgunakan, atau juga digunakan secara salah. Untuk apa? Umumnya untuk keuntungan/kesenangan orang yang menyalahgunakan. Bisa juga untuk memuaskan si pelaku yang punya kelainan. Bahkan bisa untuk memperlakukan korban sebagai sapi perahan. Mempermalukan. Mengkomersialkan. Nah, yang rawan kalau pelaku memanfaatkan kamera ini pada wilayah privat. Sangat keterlaluan.

Jadi bagaimana menyikapinya? Berhati-hatilah dimana saja. Cermatlah dengan lingkungan dan situasi sekitar. Di wilayah publik ataupun wilayah privat. Siapa tahu kamar mandi anda sudah dipasangi hidden camera oleh manusia jahat ini? Tapi janganlah muncul ketakutan berlebihan, intinya waspada lebih baik, tapi nggak perlu paranoid.
Sekarang lihatlah kamera di komputer anda (desktop/laptop) kalau ada, siapa tahu kamera anda on dan saya bisa memantau anda? he he he … marilah kita semua berhati-hati ya dengan kamera-kamera usil, yang makin ganas mencari sasaran, apalagi diperparah dengan fakta hampir semua HP sekarang berkamera, sehingga makin banyak saja yang menyalahgunakan ….

sumber :http://www.gamexeon.com/forum/berita-lain-lain

2010-07-05T21:14:00.000-07:00

Bagi bapak dan ibu guru yang akan mencari contoh contoh RPP silakan kunjungi situs ini ya. moga informasi ini bermanfaat.

www.pdfie.com

Persyaratan Penerimaan Siswa Baru SMANDA 2010/20111

2010-06-18T02:33:00.000-07:00

1. mengisi formulir pendaftaran yang disediakan panitia.
2. foto copy STTB di legalisir.
3. menyerahkan SKHUN asli.
4. usis setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 18 Juli 2010.
5. menyerahkan pas foto 3 x 4 sebanyak 3 helai.
6. menyerahkan piagam kejuaraan asli ( bagi yang memiliki ).

- daya tampung 8 kelas @ 36 SISWA.
- Pendaftaran dimulai 28 juni sd 1 juli 2010.
- Mulai pukul 08.00 sd 12.00.
- Hari Kamis 1 juli 2010 mulai pukul 08.00 sd 11.00.
- Pengumuman 5 juli 2010.

Info selengkapnya lihat di papan pengumuman sekolah.

PERLUNYA EVALUASI PELASANAAN UJIAN NASIONAL.

2010-06-05T21:19:00.000-07:00

UJIAN NASIONAL, memiliki segudang problematika yang harus dipecahkan oleh seluruh pihak yang terkait. Banyak yang tidak setuju pelaksanaan UN, namun ada pula yang setuju pelaksanaan UN. Seharusnya perlu untuk dilakukan kajian/evaluasi yang mendalam terhadap pelaksanaan UN selama ini. Tentunya pemerintah telah memiliki rekaman, catatan atau dokumen yang lain yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan kajian. Agar hasil analisin UN tersebut obyektif maka peran serta pihak-pihak yang independen juga sangat diperlukan.Perlu juga dikaji aspek social, cultural , psykologi dan mungkin masih ada aspek yang lainnya.
Belakangan ini sering terjadi perilaku yang perlu untuk dicermati karena menurut pandangan penulis, hal tersebut dapat memberikan pengaruh pada pembentukan kepribadian. Ketika pelaksanaan ujian berlangsung, banyak terjadi kecurangan-kecurangan, misalnya, ada yang menggunakan HP, meminta jawaban ke teman lain, menarik pekerjaan teman dan masih banyak bentuk-bentuk kecurangan yang lain. Hal tersebut sering kita melihat informasi di televise. Mungkin bagi si pelakunya hal itu dilakukan untuk memperoleh nilai yang baik sehingga dapat lulus ujian. Mereka tidak memperhatikan efek negative bagi diri sendiri maupun orang lain. Asumsi saya , bentuk bentuk kecurangan ketika ujian berlangsung dapat memberikan pengaruh negative bagi pelakunya antara lain,
1. Menghalahkan segala cara untuk memperoleh hasil.
2. Kemandirian atau kepercayaan diri menjadi terganggu.
3. System norma dan aturan terabaikan demi mengejar nilai kelulusan.
Tentunya masih banyak dampak negative yang lain. Apabila hal tersebut tidak mendapatkan perhatian yang memadahi, tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kita kan menjadi bangsa yang kurang memiliki kepercayaan diri. Sehingga kita mudah untuk tergantung pada bangsa lain.
Memang tidak mudah untuk merubah sikap/perilaku yang mungkin sudah menjalar dikalangan pelajar tersebut. Pihak-pihak yang terkait perlu untuk memiliki kepedulian untuk berpartisipasi menumbuhkembangkan perilaku yang sehat dikalangan siswa ketika pelaksanaan ujian. Perlu proses yang pangjang untuk membentuk karakter siswa yang jujur, percaya diri yang tinggi, mental yang kuat untuk menerima hasil apapun dari ujian, ulet menghadapi persoalan ( ujian ), mampu berfikir rasional yang sehat, memiliki keyakinan bahwa bagaimanapun hasil yang diperoleh dengan usaha mandiri lebih baik daripada hasil diperoleh dengan cara-cara curang.
Pihak pelaksana UJIAN juga harus memiliki kesungguhan dalam pelaksanaan ujian tersebut. Jangan sampai pihak pelaksana ujian melakukan kecurangan-kecurangan.
Pihak masyarakat juga perlu untuk membantu mengembangkan suatu kondisi yang dapat menerima hasil apapun yang diperoleh peserta didik.
Pelaksanaan Ujian Nasional, yang hasilnya dijadikan sebagai salah satu penentu kelulusan, menurut saya pribadi kurang tepat, karena belum semua sekolah di Indonesia ini memiliki sarana dan prasarana yang memadahi. Alangkah baiknya UN tetap dilaksanakan untuk mengukur / pemetaaan hasil pendidikan, BUKAN sebagai alat penentu kelulusan. Untuk menentukan kelulusan diserahkan ke sekolah masing-masing , karena mereka lebih mengetahui karakter, kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya.
Bila suatu saat semua sekolah di Indonesia telah memiliki kelengkapan sarana prasarana yang memadahi , silakan dilakukan standarisasi Ujian Nasional. Sangat tidak tepat UN dilaksanakan untuk sekolah yang masih minim, sangat terbatas sarana dan prasarana pendidikannya.
Bila hal tersebut bisa dipahami oleh pelaksana pendidikan , maka UN tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi pihak-pihak yang brkaitan dengan Ujian tersebut. Pada diri siswa tidak menganggap UN sebagai momok yang menakutkan, sehingga banyak yang melakukan kecurangan saat pelaksanaan ujian , hanya untuk mendapatkan nilai yang baik agar lulus UN tersebut.
Mohon maaf bila tulisan ini kurang berkenan.

Hasil UAS Sosiologi Sem 2 . 2009 2010

2010-06-05T04:34:00.000-07:00

Kelas XI IPS 1

Jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 21 siswa
Nilai rata rata keseluruhan adalah 66.432.

Kelas XI IPS 2

Jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 24 siswa
Nilai rata rata keseluruhan adalah 65.477.

Kelas XI IPS 3
Jumlah siswa yang tidak tuntas adalah 26 siswa
Nilai rata rata keseluruhan adalah 60.4

Catatan : Nilai terendah 38.61
Nilai tertinggi 85.80

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada hari Senin,7 Juni 2010. Pukul 08.00 WIB.

Pengumuman Hasil Seleksi GURU Pemandu Sosiologi 2010

2010-05-24T17:02:00.000-07:00

Untuk mapel yang lain silakan kunjungi situs berikut :

http://www.lpmpjateng.go.id

Menurut Hourton dan Hunt ( 1987 ). Menyebutkan ada dua factor yang mempengaruhi tingkat mobilitas di masyarakat modern, yakni :

2010-05-16T15:36:00.000-07:00

Menurut Hourton dan Hunt ( 1987 ). Menyebutkan ada dua factor yang mempengaruhi tingkat mobilitas di masyarakat modern, yakni :
1. Faktor structural,
Yakni jumlah relative dari kedudukan tinggi yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya. Ketidakseimbangan jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah pelamar adalah termasuk factor structural.

2. `Faktor individu
Yakni kualitas orang perorangan, baik ditinjau dari segi tingkat pendidiaknnya, penampilannya, keterampilan pribadinya, termasuk factor kemujuran yang menentukan siapa yang akan berhasil mencapai kedudukan tersebut.

Sumber : J W Narwoko, 2007

Apa itu sosiologi ?

2010-05-16T02:27:00.000-07:00

Sosiologi pada hakikatnya bukanlah semata-mata ilmu murni, melainkan juga bisa menjadi ilmu terapan, yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya guna memecahkan masalah praktis atau ,masalah social yang perlu ditanggulangi ( Horton dan Hunt 1987 ).
Kekhususan sosiologi adalah bahwa perilaku manusia selalu dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur kemasyarakatan dan kebudayaan yang dimiliki, dibagi dan ditunjang bersama ( Veeger, 1985 ).
Sosiologi bisa dikatakan sebagai ilmu tersendiri, karena “ia” adalah disiplin intelektual yang secara khusus, sistematis dan terandalkan mengembangkan pengetahuan tentang hubungan social manusia pada umumnya dan tentang produk dari hubungan tersebut ( Hoult,1969 ).Fokus bahasan sosiologi adalah interaksi manusia, yaitu pada pengaruh hubungan timbale balik antara dua orang atau lebih dalam p[erasaan, sikap dan tindakan. Sosiologi tidak begiti menitik beratkan pada apa yang terjadi dalam diri manusia ( kajian psykologi ) , melainkan pada apa yang berlangsung antara manusia.
sumber :J.D. Narwoko, 2007.

Tiga jenis kekuasaan :

2010-05-13T19:40:00.000-07:00

1. Kekuasaan utilitarian
Kekuasaan utilitarian akan muncul asset utilitarian apabila asset-aset ini ( kepemilikan ekonomi, teknik administrative, tenaga kerja ) digunakan oleh mereka yang memilikinya, sehingga perlawanan itu dapat diatasi. Misal dalam kasus penyuapan, berarti orang yang punya uang mempunyai kekuasaan utilitarian .

2. Kekuasaan Koersif
Kekuasaan koersif muncul apabila orang mnggunakan asset ( berupa senjata, tenaga manusia ) dengan kekerasan untuk mengubah orang lain , atau menghukum orang yang menghalanginya.

3. Kekuasaan Persuasif
Aset ( berupa nilai, perasaan, kepercayaan ) digunakan untuk memiliki kekuasaan. Kalau ada perlawanan akan mudah diatasi tanpa kekerasan, Misalnya dengan memuji seseorang,

( Thomas Santosa, 2002 )

UASBN 2010

2010-05-04T21:54:00.000-07:00

Yang lagi cari cari prediksi uasbn 2010 silakan kunjungi link berikut :
http://tunas63.wordpress.com/2009/12/27/soal-prediksi-uasbn-2010/

Sifat Kekerasan

2010-05-03T18:53:00.000-07:00

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka ( overt) atau tertutup ( covert), menyerang ( offensive ) atau bertahan ( defensive ), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Oleh karena itu ada empat jenis kekrasan yang dapat diidentifikasi :
1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang bisa dilihat, seperti perkelahian.
2. Kekerasan tertutup, kekrasan tersembunyi atau tidak dilakukan langsung, seperti perilaku mengancam.
3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjabalan.
4. Kekerasan defensive, kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

Baik kekerasan agresif maupun defensive bisa bersifat terbuka maupun tertutup.

Thomas Santoso, Teoro-teoro Kekerasan, 2002

URUN REMBUK UJIAN NASIONAL

2010-04-28T21:21:00.000-07:00

Pengumuman hasil UN 2010 SMA 2010 telah dilakukan dengan beraneka hasil, reaksi dan dampak, baik bagi sekolah, murid maupun masyarakat. Ujian Nasional dilakukan untuk mengukur/melakukan pemetaan proses pendidikan yang telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan, namun yang mengherankan UN justru menjadi faktor penentu bagi kelulusan siswa.
Secara pribadi , saya memandang bahwa Ujian Nasional itu memang perlu dilaksanakan untuk mengetahui hasil dari proses pendidikan sehingga dapat diketahui peta tingkat keberhasilan proses pendidikan. Pada daerah daerah tertentu yang ternyata dari hasil UN mencapai angka ketidak lulusan tinggi, maka perlu untuk melakukan kajian ilmiah sehingga hasil pendidikan tahun tahun berikutnya dapat mencapai hasil yang lebih baik. Tetapi, kalau hasil UN dijadikan faktor penentu kelulusan siswa, secara pribadi saya kurang setuju, karena sekolah sekolah di Indonesia belum memiliki sarana dan prasarana yang sama, kualitas tenaga pendidik yang masih beragam, kualitas peserta didik yang beragam. Kalau UN tetap dilaksanakan sebagai penentu kelulusan maka akibatnya banyak sekolah yang akan akan terkena imbas dari pelaksanaan UN tersebut.
Pemerintah , segenap pelaku pendidikan perlu untuk mencari suatu solusi dilematik pelaksanaan Ujian Nasional. Secara psykologis bagi siswa yang tidak lulus ( walau tidak semua ) tidak siap menerima kenyataan bila dirinya tidak lulus. Upaya untuk mempersiapkan mental siswa yang kuat dan stabil untuk menerima segala konsekuensi dari hasil pendidikan yang telah diterima.
Peningkata kualitas pendidik perlu untuk lebih dioptimalkan, baik melalui kegiatan MGMP, workshop, dan kepelatihan yang lain.
Peningkatan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan , misalnya buku, Lembar Kerja Siswa, kelengkapan lab, kemudahan akses internet pendidikan, dan sebagainya.
Peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas Latihan Ujian Nasional, sehingga siswa lebih siap untuk mengenal karakter dan jenis soal disamping materi pelajaran yang bersangkutan.
Dikembangkan suatu doktrin, konsep bahwa tidaklulus UN bukan berarti akhir dari proses pendidikan, masih banyak waktu untuk memperbaiki.
Hasil UN jangan digunakan untuk penentu kelulusan, gunakan sebagai pengukur peta pendidikan.
Sebaiknya kelulusan ditentukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan / ( guru dan sekolah ybs ) karena merekalah yang mengetahui secara persis kualitas dan karakter siswa.

Mohon maaf bila urun rembuk ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan.

Uang Kertas Indonesia

2010-04-28T20:03:00.001-07:00

Bagi rekan rekan yag ingin mengetahui uang kertas Indosea Jaman ORI hingga sekarang silakan kun jungi situs ini :

http://hermawayne.blogspot.com/2009/07/uang-kertas-indonesia-keluaran-tahun.html

LEMBAGA DAN KELOMPOK SOSIAL (Social Institutions)

2010-04-21T19:09:00.000-07:00

A. LEMBAGA SOSIAL
1. PENGERTIAN
Lembaga Sosial sebenarnya berasal dari bahasa inggris yaitu Social institutions
Pertanyaan: Apakah istiLah lembaga sama dengan badan/institusi(yang berasal dari bahasa inggris tsb?
Ada perbedaan istilah:
Lembaga: Sistem norma atau aturan2 mengenai aktivitas masyarakat yang khusus
Institusi/badan: kelompok orang yang terorganisasi dan bertugas melaksanakan aktivitas di dalamnya
Definisi menurut tokoh:…
Prof. Dr. Koentjaraningrat: “Lembaga sosial merupakan satuan norma khusus yang menata serangkaian tindakan yangberpola untuk keperluan khusus manusia dalamkehidupan bermasyarakat”
Bruce J. Cohen: “Lembaga sosial merupakan sistem pola sosial yang tersusun rapi dan secara relatif bersifat permanen serta mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan manusia
Hal2 penting yang dapat disimpulkan, adalah:..
Bahwa pengertian Lembaga Sosial:
Berkaitan dengan kebutuha pokok manusia dalam kehidupan bermasyarakat
Organisasi yang relatif permanen/tetap
Organisasi yang tersusun atau terstruktur
Merupakan cara bertindak yang mengikat
2. Ciri-Ciri Lembaga Sosial
Menurut Gillin and Gillin:
Merupakan organisasi pola pemikiran dan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasilnya terdiri atas: adat istiadat, tata kelakuan, kebiasaan, serta unsur-unsur kebudayaan yang tergabung ke dalam satu unit yang fungsional
Mempunyai tingkat kekekalan tertentu
Mempunyai satu atau beberapa tujuan
Mempunyai alat2 perlengkapan yang dipergunakan mencapai tujuan
e. Memiliki lambangtertentu secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsinya
f. Mempunyai tradisi tertulis ataupun yang tidak tertulis yangmerupakan dasar bagi pranata yangbersangkutan dalam menjalankan fungsinya
3. Tipe-Tipe Lembaga Sosial
Menurut Gillin and Gillin ada beberapa tipe lembaga dilihat dari berbagai sudut pandang:
Dilihat dari perkembangannya:
1. Cresive Institution: lembaga paling primer merupakan lembaga sosial yang tidak sengaja dibentuk dan tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh: pranata perkawinan, pranata hak milik dan pranata agam
2. Enacted Institution:lembaga Sosial yang sengaja dibentuk untukmencapai tujuan tertentu. Contoh: Lembaga pendidikan, lembaga ekonomi
b. Dilihat dari sistem nilai yang diterima masyarakat:
1. Basic Institution: “Lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tatatertib dalam masyarakat. Contoh: Keluarga, sekolah dan negara
2. Subsidiary Institution: “Lembaga sosial yang berkaitan dengan hal2 yang dipandang masyarakat kurang penting” Contoh: kegiatan rekreasi dan hiburan
c. Dilihat dari penerimaan masyarakat:..
1. Approved/Sanctioned Institution: “Lembaga sosial yang diterima oleh Masyarakat” Contoh: Sekolah dan perusahaan dagang
2. Unsanctioned Institution: “Lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat, meskipun masyarakat tidak bisa memberantasnya. Contoh: kelompok preman, geng, kelompok pengemis, kelompok mafia
d. Dari faktor penyebarannya:
1. General Institution: “Lembaga yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat dunia”. Contoh: Agama
2. Restrcted Institution: “Lembaga sosial yang dikenal oleh masyarakat tertentu saja. Contoh: agama Islam, kristen, katolik, Hindu, Budha dll
e. Dilihat dari fungsinya:
1. Operative Institution: “Lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola2/tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan
contoh: lembaga industri
2. Regulative institutions: “ lembaga Sosial yang bertujuan mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contoh: lembaga hukum seperti: kejaksaan, pengadilan, kepolisian, dan LBH
4. Bentuk dan lembaga/Pranata Sosial
Pranata Keluarga: “ Merupakan pranata sosial dasar dari semua pranata sosial lainnya yang berkembang di masyarakat”
Fungsi pranata keluarga:..
1. Fungsi reproduksi
2. Fungsi afeksi
3. Fungsi penentuan status
4. Fungsi Sosialisasi
5. Fungsi ekonomis
6. Fungsi perlindungan
7. Fungsi Pengawasan Sosial
b. Pranata agama, fungsinya:..
1. Sumber pedoman hidup manusia
2. Pengatur cara hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia dan lingkungan
3. Sebagai tuntunan mengenai prinsip benar dan salah
4. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan
5. Pedoman perasaan keyakinan
6. Pedoman keberadaan manusia
d. Pranata politik
“Pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuannegara”
Fungsinya:…
1. Memelihara ketertiban dalam masyarakat
2. Bertindak sebagai pemaksa hukum
3. Dengan lat2 yang dimiliki berusaha mempertahankan negara dari ancaman negara luar
4. Mengusahakan kesejahteraan umum
5. Mengatur proses persaingan mencapai kekuasaan
6. Membuat perundang2an dan melaksanakan undang2 yang telah disyahkan
B. KELOMPOK SOSIAL
PENGERTIAN:
“Kelompok sosial berkaitan erat dengan lembaga sosial, kelompok sosial merupakan perwujudan dari lembaga sosial.
Contoh: hukum merupakan lembaga/pranata sosial, sedangkan pengadilan negeri batam adalah kelompok sosial
Persyaratan kelompok sosial:
Soerjono Soekanto, memberikan persyaratan agar kumpulan manusia disebut kelompok sosial:
Adanya kesadaran setiap anggota kelompok bahwa dia merupakan bagian dari kelompok bersangkutan
Ada hubungan timbal balik antar anggota
Ada faktor pengikat yang dimiliki bersama
Berstruktur , berkaidah dan mempunyai pola perilaku
Bersistem dan berproses
2. Bentuk kelompok sosial
Dilihat dari besar kecilnya anggota kelompok:
1. Kel. Sos. Kecil
2. Kel. Sos. Besar
b. Dilihat dari proses terbentuknya:
1. Kelompok semu/khayalak ramai: sementara,dan memiliki kepentingan sesaat
Contoh: massa, crowd, mob,public. audience
2. Kelompok nyata/organisasi sosial
contoh: keluarga luas/klan/marga, assosiasi,
c. Dilhat dari erat/tidaknya ikatan kelompok:
menurut Ferdinant Tonies:\
1. Kelompok Gemeunschaft/paguyuban
2. Kelompok Gesselschaft/patembayan
sumber : http://kus1978.wordpress.com/2009/02/16/materi-kuliah-isbd/

Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak

2010-04-09T19:20:00.000-07:00

1. Pola Otoriter
- orang tua bersikap kaku
- senang menekan, memerintah, berperilaku kasar baik ucapan maupun tindakan
- cenderung menguasai dan senang mempermalukan
- kebebasan anak sangat dibatasi
- orangtua selalu memaksa kepada anak untuk berperilaku seperti yang dinginkan
- menerapkan hukuman dngan, seperti menampar, memukul, menempeleng dll

2. Pola Permisif
- tidak menerapkan disiplin terhadap anaknya
- terlalu memberi kebebasan kepada anaknya dalam berperilaku
- orang tua tidak pernah memberi aturan dan pengarahan
- orang tua tidak pernah membenarkan atau menyalahkan.
- segala keputusan diserahkan kepada anaknya

3. Pola Asuh Demokratik
- membuat aturan aturan yang disetujui bersama
- menegakkan disiplin secara konsisten
- untuk orang tua, disiplin merupakan bagian dari cinta.
- anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginan, dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain.
- mendorong anak untuk mampu berfikir secara mandiri, bertanggungjawab dan yakin terhadap diri sendiri.

sumber: Pedoman penyuluhan P4GN,h.93