Indonesia masa depan :Masa Depan Keberagamaan

Kendati wacana pluralisme dan toleransi antaragama sudah sering dikemukakan dalam berbagai wacana publik, namun praktiknya tidaklah semudah yang dipikirkan dan dibicarakan. Walaupun sudah terdapat kesadaran bahwa bangsa ini dibangun bukan atas dasar agama, melainkan oleh kekuatan bersama, namun pandangan atas ‘agamaku’, ‘keyakinanku’ justru sering menjadi dasar dari berbagai perilaku sehari-hari yang bermuatan kekerasan.

Itulah problem kehidupan beragama di Indonesia yang masih banyak jumlahnya dan semakin hari justru menunjukkan peningkatan. Kita menyadari untuk menjalankan kehidupan beragama secara bersamasama antarpemeluk dengan semangat toleransi tinggi masih menghadapi tantangan yang tidak kecil. Tantangan Egoisme-Praktik-Toleransi dan saling menghormati di lapangan tidak semudah kata-kata.

Bahkan pada sebagian yang sering mengucapkan toleransi sekalipun, belum tentu memiliki pemahaman yang mendalam tentang makna toleransi dan siap berbeda di tengah masyarakat. Rasa keakuan dan egoisme sering kali mengalahkan keinginan untuk menciptakan keragaman dan kebersamaan. Akibatnya, begitu banyak pelanggaran kebebasan beragama. Toleransi begitu mudah dicede rai. Korbannya adalah golongan minoritas.

Survei yang diadakan SETARA Institute akhir tahun ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi di kota-kota besar, misalnya Jakarta dan di pinggiran lainnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok, dan Bogor. Kekerasan begitu sering terjadi yang mengatasnamakan agama. Dari salah satu temuan survei tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi masyarakat Jabodetabek terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan relasi sosial, seperti berteman, bertetangga, dan mengikuti perkumpulan.

Justru dalam relasi-relasi yang lebih privat— seperti anggota keluarga menikah dengan orang lain yang beda agama dan anggota keluarga yang pindah ke agama lain—warga Jabodetabek memperlihatkan kecenderungan intoleran. Mereka pada umumnya merasa keberatan adanya kemungkinan semacam itu. Yang menarik, kaitannya dengan sejauh mana makna toleransi ini diterapkan masyarakat, diketahui bahwa warga Jabodetabek merasa keberatan jika di dekat tempat tinggalnya terdapat rumah ibadah dari umat agama lain.

Rumah ibadah dari agama lain yang berlokasi tidak jauh dari tempat tinggal rupanya masih menjadi persoalan sensitif bagi warga Jabodetabek. Di sisi lain, mereka juga menolak adanya kebebasan bagi setiap umat beragama— setidaknya untuk umat beragama lain— untuk mendirikan rumah ibadah. Lebih dari itu, terhadap kelompok Ahmadiyah misalnya, keberadaan agama lain di luar yang diakui negara dan orang-orang yang tidak memiliki agama, sifat intoleran tampaknya juga cukup kuat mewarnai sikap warga.

Dari kenyataan itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun kita menyadari pentingnya slogan Bhinneka Tunggal Ika, namun praktik di lapangan tak seindah dan semudah pengucapan slogan itu. Masih banyak persoalan keagamaan di Indonesia yang menghantui dan menghambat terwujudnya solidaritas, soliditas dan toleransi antarumat beragama di Indonesia.

Membumikan toleransi gairah beragama yang tinggi tidak selalu memiliki pengertian setara dengan semangat beragama yang hakiki, yakni untuk mengubah cara hidup yang lebih manusiawi. Sudah sering umat beragama kehilangan visi dan perspektif hidup. Mereka juga kehilangan kemampuan untuk berkontak dengan Tuhan. Inilah yang paradoks dalam kehidupan beragama saat ini. Kehidupan menjadi kontraproduktif karena gairah beragama tak lagi menjadi bagian dari perubahan laku.

Sudah semestinya kini dialog agama dan pendidikan toleransi lebih ditajamkan lagi ke dalam sebuah dialog yang mementingkan saling berbagi melalui pengalaman. Dialog agama bukan semata-mata sekadar berkunjung dan bercakap-cakap formal belaka. Melainkan belajar untuk berempati dan melakukan apa yang sering disebut sebagai passing over, ialah menyelami yang lain dan yang berbeda. Dari sana diharapkan toleransi tumbuh lebih membumi dan bisa dipraktikkan di lapangan dalam kondisi apapun.

Tugas Negara Pemahaman agama yang substantif demikian bukan berarti menegasikan aspek formalitas agama. Agama dalam pengertian formal justru menjadi simbol pembeda untuk bisa saling memahami satu sama lain. Itu menandakan adanya suatu kebhinekaan ketika masing-masing memiliki hak dan kewajiban, dan salah satu kewajiban yang perlu ditekankan adalah aspek penghargaan terhadap eksistensi lainnya.

Bila toleransi, khususnya oleh negara dan aparatusnya, hanya dipahami dalam makna yang sangat sempit, mereka akan kesulitan berhadapan dengan berbagai fakta di lapangan. Akibatnya interpretasi terhadap peraturan hanya didasarkan pada aspek-aspek formal dan menguntungkan diri belaka. Semestinya dalam kondisi demikian, negara justru memiliki kewajiban utama untuk memberikan perlindungan terhadap minoritas tanpa mengabaikan hak-hak keberagamaan umumnya.

Negara wajib bersikap di tengah-tengah dan objektif agar keberadaannya lebih bisa dihargai. Faktanya, turut campur negara dan aparatusnya selama ini lebih sering dilihat sebagai ‘mengganggu’ daripada melindungi. Alih-alih melindungi, yang terjadi justru ikut bersama-sama melemahkan keragaman serta menindas yang kecil.

Terjadi ketidakadilan yang begitu parah dalam berbagai segi kehidupan bangsa ini, termasuk dalam kehidupan beragama. Mereka yang minoritas merasa sudah tak ada lagi tempat untuk berlindung menghadapi situasi yang sulit. Mereka tak henti mempertanyakan keanehan-keanehan yang terjadi pada sebuah bangsa yang menyatakan diri sebagai bangsa berbinneka tunggal ika.

Berbagai kekerasan antar pemeluk aneka tradisi keagamaan, manipulasi agama untuk tujuan politis, diskriminasi atas dasar etnisitas atau identitas religius, perpecahan dan tegangan sosial kini menjadi masalah yang begitu serius. Sadarkah? Dan siapkah kita menghadapinya?
http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69449

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=69449